JAKARTA - Upaya membangun keluarga sehat tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas kesehatan formal seperti rumah sakit dan puskesmas.
Pemerintah menilai kunci utama pencegahan berbagai masalah kesehatan justru berada paling dekat dengan masyarakat, yakni di tingkat keluarga. Dalam konteks inilah peran kader posyandu menjadi sangat strategis, terutama dalam menyukseskan Gerakan Keluarga SIGAP yang diinisiasi Kementerian Kesehatan.
Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Niken Wastu Palupi menegaskan bahwa kader posyandu merupakan ujung tombak dalam penguatan layanan kesehatan primer dan pencegahan masalah kesehatan keluarga. Hal tersebut disampaikan Niken dalam Diseminasi Nasional Program Keluarga SIGAP yang digelar di Jakarta, Kamis.
“Mereka adalah ujung tombak dan garda terdepan kita. Namun perlu kita sadari bersama, saat ini baru sekitar 10,6 persen kader yang lulus penilaian keterampilan dasar di level madya dan utama,” kata Niken.
Menurut Niken, capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun kader posyandu memiliki peran vital di masyarakat, tantangan peningkatan kapasitas dan keterampilan masih menjadi pekerjaan besar. Padahal, kader posyandu merupakan aktor utama yang berinteraksi langsung dengan keluarga, terutama ibu hamil, bayi, dan balita.
Gerakan Keluarga SIGAP sendiri merupakan kampanye perubahan perilaku berbasis multi-kanal yang dirancang untuk menjawab berbagai hambatan dalam mewujudkan tumbuh kembang anak yang optimal. Gerakan ini lahir dari kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, dengan tujuan membangun kesadaran dan praktik hidup sehat sejak tingkat keluarga.
Terdapat tiga fokus utama dalam Gerakan Keluarga SIGAP. Pertama, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Kedua, membiasakan perilaku cuci tangan pakai sabun sebagai langkah dasar pencegahan penyakit. Ketiga, mendorong pemberian makanan bergizi serta pilihan makanan sehat bagi keluarga, khususnya anak-anak.
Niken menjelaskan bahwa Kemenkes memandang kesehatan sebagai sebuah siklus hidup yang harus dijaga secara berkelanjutan, mulai sejak masa kehamilan hingga seseorang memasuki usia lanjut. Oleh karena itu, paradigma pembangunan kesehatan kini bergeser dari pendekatan kuratif ke arah preventif.
“Melalui enam pilar transformasi kesehatan, pilar pertama yaitu transformasi layanan primer menjadi kunci. Pencegahan dimulai dari keluarga dan di sinilah kader posyandu memegang peranan sangat penting,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa rumah sakit seharusnya menjadi tempat terakhir seseorang mencari pertolongan kesehatan. Idealnya, berbagai risiko kesehatan dapat dicegah sejak dini melalui edukasi dan pendampingan di tingkat keluarga, yang sebagian besar dilakukan oleh kader posyandu.
Dalam implementasi Gerakan Keluarga SIGAP, Kemenkes tidak hanya menargetkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, tetapi juga perubahan perilaku sehari-hari. Namun, Niken mengakui bahwa tantangan di lapangan masih cukup kompleks, terutama terkait cakupan imunisasi dasar yang belum merata.
“Permasalahan imunisasi sering kali bukan pada ketersediaan vaksin, tetapi pada faktor sosial, seperti izin keluarga atau kepercayaan budaya. Ini membutuhkan pendekatan persuasif yang konsisten di tingkat komunitas,” katanya.
Menurut Niken, pendekatan persuasif tersebut sulit dilakukan tanpa keterlibatan aktif kader posyandu yang memahami karakter sosial dan budaya masyarakat setempat. Kader memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan praktik kehidupan sehari-hari warga.
Selain imunisasi, perilaku cuci tangan pakai sabun juga masih menjadi tantangan tersendiri. Meski terlihat sederhana, kebiasaan ini sangat menentukan dalam mencegah penyakit menular, terutama pada anak-anak. Di sisi lain, persoalan gizi, khususnya pemenuhan protein hewani pada anak di bawah dua tahun, masih menjadi masalah serius.
“Banyak orang tua merasa anaknya sudah makan cukup, padahal kualitas gizinya, khususnya protein hewani, masih perlu ditingkatkan. Edukasi berkelanjutan kepada keluarga menjadi kunci,” ujar Niken.
Ia mengingatkan bahwa kekurangan gizi pada masa awal kehidupan dapat berdampak jangka panjang, termasuk meningkatkan risiko stunting dan menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Jika persoalan ini tidak ditangani sejak dini, beban sistem kesehatan akan semakin berat.
Oleh karena itu, Kemenkes menilai intervensi harus dilakukan secara taktis dan konsisten, salah satunya melalui penguatan peran dan kapasitas kader posyandu. Pemerintah mendorong peningkatan kompetensi kader dengan membekali mereka 25 keterampilan dasar yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Keterampilan tersebut mencakup kemampuan melakukan kunjungan rumah, memberikan edukasi yang meyakinkan, mengenali masalah kesehatan sejak dini, hingga menjadi pemecah masalah di tingkat RT dan RW.
“Melalui kunjungan rumah, kader diharapkan dapat menjangkau keluarga yang sulit mengakses fasilitas kesehatan, mengenali tanda bahaya pada ibu hamil, bayi, dan balita, serta mendorong rujukan ke puskesmas bila diperlukan,” kata Niken.
Dengan penguatan kapasitas tersebut, kader posyandu diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga agen perubahan di komunitas. Kemenkes menegaskan bahwa keberhasilan Gerakan Keluarga SIGAP sangat bergantung pada peran aktif kader posyandu sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan keluarga Indonesia.