JAKARTA - APBN 2026 menempatkan sektor pertahanan nasional di titik sorotan strategis.
Lonjakan anggaran menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam membangun industri pertahanan dalam negeri. Investor dan pengamat menilai langkah ini penting untuk mengukur keberpihakan kebijakan fiskal pada kapasitas produksi lokal.
Anggaran pertahanan dialokasikan sekitar Rp337 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah postur fiskal Indonesia. Pertanyaannya bukan sekadar besaran anggaran, melainkan efektivitasnya dalam memperkuat ekosistem industri dalam negeri. Jika tidak disertai kebijakan belanja yang tegas, APBN bisa menjadi etalase pembelian alutsista impor.
Pengamat menekankan bahwa modernisasi alutsista seharusnya lebih dari sekadar pembelian platform luar negeri. Prioritas seharusnya menguatkan kapasitas industri pertahanan nasional secara sistematis. Tanpa itu, anggaran besar tetap bersifat reaktif, bukan strategis.
Prioritas Modernisasi dan Struktur Belanja
Anggaran pertahanan 2026 diarahkan untuk modernisasi alutsista, penguatan personel TNI, dan kesiapan pertahanan nasional. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan modernisasi kerap dimaknai sempit sebagai pembelian impor. Hal ini menimbulkan risiko ketergantungan pada pemasok luar negeri.
Secara nominal, anggaran menempati posisi kedua tertinggi dalam APBN. Proporsinya terhadap PDB masih di bawah satu persen, dengan target jangka menengah 1–1,5 persen. Struktur belanja menjadi krusial untuk memastikan dampak positif bagi industri nasional.
Pengamat menekankan pentingnya mengubah paradigma belanja. Uang yang dialokasikan harus memperkuat industri dalam negeri. Jika tidak, ketergantungan pada pemasok asing tetap terjadi.
Peran BUMN dan Holding Pertahanan
Pemerintah membentuk holding DEFEND ID pada 2022, mengonsolidasikan PT Len Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Holding ini bertujuan memperkuat daya saing dan kapasitas produksi nasional. Sejumlah kontrak modernisasi, seperti pesawat C-130 dan kapal perang TNI AL, telah diberikan kepada anggota holding.
Kontrak-kontrak tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah, namun masih bersifat parsial. Kepastian order jangka panjang diperlukan agar industri tidak tetap reaktif. Tanpa strategi jangka panjang, industri pertahanan nasional sulit berkembang secara strategis.
Holding ini menjadi contoh bahwa penguatan BUMN mampu menciptakan basis produksi yang solid. Namun penguatan industri memerlukan integrasi dengan kebijakan offset dan transfer teknologi. Langkah ini menjadi tolok ukur keseriusan pembangunan industri pertahanan nasional.
Keterlibatan Sektor Swasta dan Kapasitas Nasional
Di luar BUMN, sektor swasta mulai menunjukkan kapasitas produksi pertahanan. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia memproduksi selongsong peluru, proyektil, dan komponen mekanik presisi. Kehadiran BUMS memperluas basis industri pertahanan sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
PT Republik Defensindo juga memproduksi kendaraan militer dan fasilitas amunisi bersama BUMN pertahanan. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem industri dalam negeri. Partisipasi sektor swasta menegaskan bahwa kapasitas produksi tidak lagi terbatas pada perusahaan negara.
Keterlibatan swasta menjadi kunci dalam strategi industrialisasi pertahanan nasional. Hal ini membuka peluang inovasi dan efisiensi produksi. Tanpa sektor swasta yang aktif, penguatan industri akan lambat dan terbatas.
Tantangan Pengadaan Strategis dan Kemandirian Teknologi
Rencana pengadaan jet tempur Rafale, kapal induk ringan, dan modernisasi alutsista laut serta udara menyerap porsi besar anggaran. Jika tidak disertai kewajiban offset dan alih teknologi, dampak terhadap industri dalam negeri minim. Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli.
Kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tinggi belum tercapai. Namun ketergantungan permanen juga bukan pilihan. Yang dibutuhkan adalah peta jalan disiplin: impor untuk menutup celah teknologi sambil membangun kapasitas produksi lokal secara sistematis.
Pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan masih terbatas. Akses ke perbankan nasional dianggap berisiko tinggi dan siklus produksi panjang. Tanpa dukungan finansial yang kuat, industri tetap bergantung pada pembiayaan asing, bertentangan dengan tujuan kemandirian.
APBN 2026 sebagai Penentu Masa Depan Industri Pertahanan
Dengan lonjakan anggaran pertahanan 2026, pemerintah berada di persimpangan penting. APBN dapat menjadi instrumen penguatan industri pertahanan nasional. Sebaliknya, jika belanja tetap fokus pada impor, anggaran besar hanya menjadi saluran belanja luar negeri.
Keputusan alokasi akan menentukan apakah kemandirian pertahanan nasional benar-benar terwujud. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran memperkuat ekosistem industri dalam negeri. APBN 2026 menjadi ujian nyata konsistensi pembangunan pertahanan dalam negeri.
Langkah strategis yang tepat akan menciptakan industri pertahanan tangguh dan mandiri. Integrasi BUMN dan BUMS menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. APBN 2026 harus menjadi momentum untuk membangun fondasi industri pertahanan yang berkelanjutan.