JAKARTA - Bentuk pemerintahan Singapura menjadi salah satu hal menarik untuk diketahui lebih dalam.
Negara ini terletak di bagian selatan Semenanjung Malaya dan merupakan sebuah negara pulau di kawasan Asia Tenggara. Wilayahnya terdiri dari pulau utama serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya.
Awalnya, Singapura merupakan bagian dari federasi Malaysia, namun sejak tahun 1965 negara ini berdiri sendiri sebagai negara merdeka.
Dengan luas wilayah sekitar 721,5 km² dan jumlah penduduk kurang lebih 5,7 juta orang, Singapura telah berkembang menjadi salah satu negara maju dengan kekuatan ekonomi yang tinggi, teknologi yang modern, dan kualitas hidup yang sangat baik.
Selain itu, peran Singapura sebagai pelabuhan utama menjadikannya sangat strategis di kawasan Asia Tenggara.
Bagi kamu yang penasaran mengenai bagaimana sistem politik dan administrasi negaranya berjalan, memahami bentuk pemerintahan Singapura adalah langkah awal yang tepat.
Sejarah Singapura
Catatan awal mengenai keberadaan manusia di wilayah Singapura ditemukan berasal dari abad ke-2 Masehi. Kala itu, wilayah ini dikenal dengan sebutan “Temasek” dalam bahasa Jawa yang artinya kota di tepi laut.
Selama kurun waktu abad ke-16 hingga awal abad ke-19, kawasan ini menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Johor.
Namun, pada tahun 1613, pemukiman yang berada di sekitar muara Sungai Singapura dihancurkan oleh serangan bajak laut Portugis, sehingga keberadaannya tidak lagi diperhatikan selama sekitar 200 tahun berikutnya.
Masa Penjajahan Inggris
Tanggal 28 Januari 1819 menandai kedatangan Thomas Stamford Raffles ke pulau utama Singapura.
Ia adalah utusan dari Perusahaan Hindia Timur Britania (EIC) yang mendapat tugas mencari lokasi ideal untuk pembangunan pelabuhan dagang di wilayah strategis sekitar Selat Malaka.
Tujuan utama dari pencarian ini adalah untuk menyaingi kekuatan Belanda yang kala itu mulai kehilangan dominasi akibat sejumlah peristiwa, seperti kebangkrutan VOC, invasi dari Perancis, dan pembentukan Kerajaan Belanda.
Sesampainya di pulau tersebut, Raffles menemukan sebuah perkampungan Melayu yang dipimpin oleh Tumenggung Abdu’r Rahman.
Wilayah ini berada di bawah Kesultanan Johor. Saat itu sedang terjadi persaingan kekuasaan antara Sultan Abdul Rahman dan saudara tirinya Tengku Hussein Shah (Tengku Long) yang sedang dalam pengasingan di Kepulauan Riau.
Melihat kesempatan baik dari segi perdagangan maupun politik lokal, Raffles memanfaatkan situasi tersebut.
Ia membujuk Tumenggung untuk membantu menyelundupkan Tengku Hussein ke Singapura, demi mengukuhkan klaim atas takhta Johor.
Setelah pertemuan dengan Tengku Hussein, Raffles mengajukan kesepakatan: Inggris akan mendukungnya mendapatkan kekuasaan dengan imbalan hak eksklusif untuk membangun pos dagang dan pelabuhan di bagian selatan pulau Temasek, tepatnya di sebelah timur Sungai Singapura.
Perjanjian ini kemudian resmi ditandatangani pada tanggal 6 Februari 1819. Setelah itu, Raffles mendeklarasikan nama baru pelabuhan yang akan dibangun, yakni Singapura.
Periode Perang Dunia II dan Setelahnya
Pada masa Perang Dunia II, Jepang menyerbu wilayah Malaya dan peristiwa penting yang dikenal sebagai Pertempuran Singapura pun terjadi.
Dalam waktu enam hari, pasukan Britania dikalahkan dan menyerahkan kendali atas Singapura kepada Jenderal Jepang Tomoyuki Yamashita pada 15 Februari 1942.
Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris kala itu, menyebut kejadian ini sebagai kekalahan terburuk dan penyerahan paling memalukan dalam sejarah Inggris.
Setelah berhasil menguasai Singapura, pasukan Jepang melakukan pembantaian massal terhadap warga etnis Tionghoa dalam peristiwa yang dikenal sebagai Sook Ching. Jumlah korban dalam tragedi ini diperkirakan antara 5.000 hingga 25.000 jiwa.
Selama pendudukan, Jepang mengubah nama wilayah ini menjadi Shōnantō. Pendudukan tersebut berlangsung hingga 12 September 1945, satu bulan setelah Jepang menyerah dalam perang, dan Inggris kembali menguasai Singapura.
Pasca perang, Inggris memberikan izin pada Singapura untuk menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955. Tokoh pro-kemerdekaan David Saul Marshall dari Partai Front Buruh terpilih sebagai pemimpin dan menjabat sebagai menteri utama.
Ia kemudian memimpin delegasi ke London untuk meminta otonomi penuh dalam pemerintahan.
Namun, permintaan tersebut ditolak, dan Marshall mengundurkan diri saat kembali ke tanah air. Kepemimpinannya kemudian digantikan oleh Lim Yew Hock.
Di bawah kepemimpinan Lim Yew Hock, berbagai kebijakan berhasil meyakinkan pihak Inggris. Hasilnya, Singapura diberi hak untuk mengelola urusan dalam negerinya secara penuh, kecuali dalam hal pertahanan dan hubungan luar negeri.
Pemilihan umum kembali digelar pada 30 Mei 1959, dan dimenangkan oleh Partai Aksi Rakyat.
Setelah itu, pada 3 Juni 1959, Singapura resmi menjadi wilayah pemerintahan sendiri dalam persemakmuran dan menunjuk Lee Kuan Yew sebagai perdana menteri pertama.
Gubernur Inggris saat itu, Sir William Almond Codrington Goode, menjabat sebagai kepala negara pertama hingga kemudian digantikan oleh Yusuf bin Ishak yang menjadi Presiden pertama Singapura.
Kedaulatan Sejak 1965
Singapura secara resmi menjadi negara merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Pada hari itu, Yusof bin Ishak dilantik sebagai presiden pertama, sedangkan Lee Kuan Yew menjabat sebagai perdana menteri perdana.
Pada tahun 1990, kepemimpinan beralih kepada Goh Chok Tong yang menggantikan Lee Kuan Yew sebagai perdana menteri.
Di bawah pemerintahannya, Singapura dihadapkan pada sejumlah tantangan besar, termasuk krisis moneter Asia pada 1997, wabah SARS, serta ancaman dari kelompok teroris Jamaah Islamiyah.
Kemudian pada tahun 2004, tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Lee Hsien Loong, putra sulung dari Lee Kuan Yew.
Salah satu kebijakan penting yang diambil saat masa jabatannya adalah pembukaan kasino sebagai bagian dari strategi untuk mengembangkan sektor pariwisata negara.
Bentuk Pemerintahan Singapura
Bentuk pemerintahan Singapura didasarkan pada sistem republik parlementer dengan model unikameral ala Westminster, yang diisi oleh perwakilan dari berbagai daerah pemilihan.
Konstitusi negara ini menetapkan sistem demokrasi perwakilan sebagai kerangka politik utama.
Sejak 1959, Partai Aksi Rakyat (PAP) terus memenangkan seluruh kursi di parlemen dalam setiap pemilu yang diadakan. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri.
Sementara itu, jabatan presiden yang sebelumnya bersifat seremonial kini memiliki kewenangan veto dalam hal-hal strategis seperti pemakaian cadangan negara dan pengangkatan pejabat tinggi di lembaga peradilan, sejak perubahan yang diberlakukan pada tahun 1991.
Meskipun jabatan presiden dipilih secara langsung, pemilihan umum yang terbuka untuk posisi ini baru pernah dilakukan satu kali pada tahun 1993.
Tugas legislatif dijalankan oleh parlemen, dengan sistem pluralitas dalam pemilihan anggota. Sejak perubahan Undang-Undang Pemilu tahun 1991, anggota parlemen berasal dari tiga kategori: terpilih, non-konstituensi, dan yang ditunjuk.
Sebagian besar dipilih melalui metode “first-past-the-post” baik di daerah pemilihan tunggal maupun kelompok (GRC).
Singapura dikenal luas sebagai negara dengan tingkat korupsi yang sangat rendah menurut laporan Transparency International.
Meskipun sistem hukumnya pada awalnya mengacu pada warisan hukum Inggris dan India Britania, Singapura telah mengembangkan jalur hukumnya sendiri, termasuk menghapus sistem juri dalam proses peradilan.
Negara ini memberlakukan bentuk hukuman yang tegas, termasuk cambuk yang dijatuhkan oleh pengadilan untuk sejumlah pelanggaran serius seperti pemerkosaan, tindakan kekerasan, kerusuhan, penyalahgunaan narkoba, perusakan fasilitas umum, dan beberapa kasus pelanggaran imigrasi.
Di samping itu, hukuman mati tetap diberlakukan secara wajib dalam kasus pembunuhan berencana, perdagangan narkoba, serta pelanggaran kepemilikan senjata api.
Lembaga Amnesty International mengkritisi beberapa ketentuan hukum tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah serta hak atas proses hukum yang adil.
Mereka juga menyebutkan bahwa rasio eksekusi di negara ini merupakan salah satu yang tertinggi secara global jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya.
Pemerintah Singapura menyatakan bahwa negaranya memiliki otoritas penuh dalam menentukan sistem yudisial yang sesuai dengan kebutuhan nasional, termasuk dalam menetapkan hukuman.
Mereka juga membantah sebagian dari data dan kesimpulan yang dikeluarkan oleh Amnesty International.
Menurut catatan pemerintah hingga 2004, sebanyak 138 eksekusi telah dilakukan — terdiri dari 101 warga lokal dan 37 warga asing — dengan 28 kasus terkait narkotika.
Sedangkan Amnesty mencatat 408 eksekusi dari tahun 1991 hingga 2003 di tengah populasi sekitar empat juta jiwa.
Keadaan Ekonomi Singapura
Singapura menganut sistem ekonomi pasar yang sangat maju, dengan sejarah yang bertumpu pada aktivitas perdagangan pelabuhan bebas.
Bersama dengan Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan, negara ini termasuk dalam kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat yang dikenal sebagai Empat Harimau Asia.
Struktur ekonominya sangat bergantung pada kegiatan ekspor dan pengolahan ulang produk impor.
Sektor industri manufaktur berkontribusi sekitar 26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2005, mencakup bidang seperti elektronik, pengolahan minyak, industri kimia, rekayasa mekanik, dan pengembangan ilmu biomedis.
Pada tahun 2006, sekitar satu dari sepuluh wafer semikonduktor di dunia diproduksi oleh Singapura.
Negara ini juga mengoperasikan salah satu pelabuhan tersibuk secara global, sekaligus menjadi pusat transaksi valuta asing terbesar keempat setelah London, New York, dan Tokyo.
Menurut Bank Dunia, Singapura menduduki posisi teratas sebagai pusat logistik internasional.
Perekonomian negara ini dikenal sangat terbuka, kompetitif, dan termasuk yang paling inovatif di dunia.
Reputasinya sebagai kawasan yang mendukung dunia usaha menjadikannya tempat tujuan bagi banyak tenaga kerja asing, baik dari kalangan profesional hingga buruh, yang bekerja di perusahaan multinasional yang beroperasi di sana.
Ketika terjadi krisis global dan kemerosotan teknologi pada tahun 2001, negara ini mengalami penurunan ekonomi sebesar 2,2 persen.
Namun, setelah terbentuknya Komite Tinjauan Ekonomi (ERC) pada akhir 2001 yang menyarankan reformasi kebijakan, Singapura mulai bangkit dan menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,3 persen pada 2004, 6,4 persen pada 2005, dan 7,9 persen pada tahun berikutnya.
Pajak Barang dan Jasa (GST) mulai diterapkan pada 1 April 1994 dengan tarif awal sebesar 3 persen, yang berhasil menyumbang sekitar 1,6 miliar dolar Singapura (setara sekitar 1 miliar dolar AS atau 800 juta euro) ke kas negara.
Pajak ini kemudian dinaikkan secara bertahap: menjadi 4 persen pada tahun 2003, naik menjadi 5 persen pada 2004, dan akhirnya mencapai 7 persen pada 1 Juli 2007.
Banyak badan usaha di negara ini yang terdaftar sebagai perusahaan dengan status tanggung jawab terbatas, atau yang biasa dikenal sebagai perseroan terbatas swasta.
Status hukum dari perusahaan ini bersifat independen dari para pemilik sahamnya, dan tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada jumlah investasi modal yang telah mereka tanamkan.
Mata uang resmi negara ini adalah dolar Singapura, yang disimbolkan dengan S$ dan memiliki kode internasional SGD. Otoritas Moneter setempat berperan sebagai bank sentral yang memiliki wewenang untuk mencetak dan mengedarkan mata uang.
Lembaga bernama Dewan Komisioner Mata Uang dibentuk pada tahun 1967 untuk mengatur penerbitan uang logam dan uang kertas.
Hingga tahun 1973, nilai tukar dolar Singapura setara dengan ringgit dari Malaysia. Meskipun kesetaraan dengan ringgit telah dihapus, paritas nilai terhadap dolar Brunei masih dipertahankan hingga saat ini.
Dalam rangka memperingati empat dekade kerja sama moneter dengan Brunei Darussalam, uang kertas pecahan 20 dolar dirilis pada 27 Juni 2007, yang desain bagian belakangnya identik dengan versi dari Brunei yang diluncurkan secara serentak.
Pariwisata di Singapura
Negara ini dikenal sebagai salah satu kota yang menjadi magnet wisatawan, sehingga sektor pariwisatanya berkembang pesat. Pada tahun 2007, jumlah kunjungan wisatawan mencapai angka 10,2 juta orang.
Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah pelancong, pemerintah mengambil langkah berani pada tahun 2005 dengan membuka peluang aktivitas perjudian yang sebelumnya dilarang.
Dua kompleks kasino atau resor terpadu kemudian didirikan—masing-masing berlokasi di Marina South dan Pulau Sentosa.
Untuk tetap bersaing dengan kota-kota besar di kawasan seperti Tokyo, Bangkok, Hong Kong, dan Shanghai, pemerintah juga meluncurkan program revitalisasi kawasan kota, termasuk mempercantik tampilan bangunan-bangunan umum maupun komersial dengan pencahayaan yang atraktif.
Selain daya tarik tempat dan infrastruktur, kuliner khas negeri ini turut diangkat sebagai bagian dari magnet wisata, terutama melalui penyelenggaraan Festival Makanan Singapura yang digelar setiap bulan Juli guna merayakan keberagaman masakan lokal.
Beberapa agenda tahunan lainnya yang diselenggarakan di negara ini meliputi Festival Matahari Singapura, Perayaan Lampu Natal, dan Festival Permata Singapura.
Negara ini juga dikenal karena pelayanan kesehatan bertaraf internasionalnya, menjadikannya salah satu tujuan wisata medis. Sekitar 200 ribu pasien dari luar negeri memilih untuk mendapatkan layanan kesehatan di sini setiap tahunnya.
Sejak 2012, target peningkatan pasien asing ditetapkan sebesar satu juta orang setiap tahun, dengan proyeksi pemasukan mencapai tiga miliar dolar AS.
Program ini juga diperkirakan dapat membuka sekitar 13 ribu lapangan kerja baru di sektor kesehatan nasional.
Selain sektor medis, negara ini juga aktif mempromosikan citranya sebagai pusat kebudayaan dan kesenian sejak dekade 1990-an.
Pemerintah berkomitmen menjadikan kota ini sebagai ruang pertemuan antara budaya Timur dan Barat yang bernuansa global, terutama dengan menonjolkan seni pertunjukan.
Salah satu tonggak penting dalam strategi ini adalah pembangunan sebuah pusat seni pertunjukan bertaraf internasional bernama Esplanade, yang mulai beroperasi pada 12 Oktober 2002.
Selain itu, Dewan Kesenian Nasional juga rutin menggelar Festival Seni Singapura sebagai agenda tahunan untuk menampilkan kekayaan budaya.
Kegiatan pertunjukan jalanan semakin ramai, termasuk acara mikrofon terbuka yang menjadi wadah bagi para komedian untuk tampil setiap minggu.
Pada tahun 2009, negara ini juga menjadi tuan rumah kompetisi balet klasik internasional bergengsi, yaitu Genee International Ballet Competition, yang diselenggarakan oleh Royal Academy of Dance dengan juri profesional dari berbagai negara dan berbasis di London, Inggris.
Sebagai penutup, bentuk pemerintahan Singapura mencerminkan sistem yang stabil dan terorganisir, menjadi fondasi kuat bagi kemajuan negara di berbagai bidang.