JAKARTA - Transformasi ekonomi berbasis energi bersih mulai menjadi arah kebijakan strategis sejumlah daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai salah satu wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung batu bara nasional, kini mulai menata ulang perekonomiannya dengan mendorong hilirisasi dan industrialisasi sektor pertambangan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas batu bara dan beralih menuju ekonomi rendah emisi, seiring dengan semangat transisi energi nasional dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
"Kami mulai mengarahkan sektor pertambangan ke hilirisasi dan industrialisasi," kata Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, dalam pernyataan resminya di Samarinda, Rabu, 9 Juli 2025.
Paradigma Baru: Tambang Tidak Lagi Hanya Ekstraksi
Pemerintah Kaltim memahami bahwa ketergantungan pada batu bara sebagai tulang punggung ekonomi daerah tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Pasalnya, selain karena faktor fluktuasi harga global, juga terdapat tekanan internasional yang semakin kuat terhadap penggunaan energi berbasis fosil.
Hilirisasi sektor pertambangan menjadi pilihan logis dan strategis. Dengan mengembangkan industri pengolahan mineral, nilai tambah dari komoditas tambang tidak hanya menguntungkan daerah secara ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri lokal, dan mengurangi ekspor bahan mentah.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong pengembangan kawasan industri berbasis mineral di berbagai daerah, termasuk pembangunan kawasan industri di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi magnet baru pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan.
Energi Rendah Emisi Jadi Masa Depan Kaltim
Transformasi ekonomi Kaltim juga diarahkan untuk mendukung agenda energi bersih. Pemerintah provinsi mulai menjajaki potensi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif. Beberapa sumber daya seperti panas bumi, tenaga surya, dan biomassa dinilai cukup potensial untuk dikembangkan di wilayah ini.
Kaltim ingin memanfaatkan posisinya sebagai wilayah transisi antara industri berbasis fosil ke industri ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan momentum pembangunan IKN dan dukungan dari pemerintah pusat, provinsi ini menargetkan untuk memperkuat infrastruktur dan kebijakan energi hijau dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut pernyataan Staf Ahli Gubernur, transformasi ini tidak serta-merta mematikan industri batu bara, melainkan mengarahkannya pada bentuk yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Salah satunya dengan mendorong praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan penggunaan teknologi rendah emisi di sektor industri turunan.
Tantangan dalam Perubahan Arah Ekonomi
Kendati semangat transformasi ekonomi ke arah hilirisasi dan energi bersih sudah dicanangkan, implementasinya tidaklah mudah. Sejumlah tantangan masih membayangi, mulai dari ketergantungan fiskal daerah terhadap pendapatan dari batu bara, keterbatasan infrastruktur industri hilir, hingga kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang manufaktur dan teknologi hijau.
Pemerintah Kaltim mengakui bahwa proses ini memerlukan waktu, strategi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dukungan dari investor swasta dan lembaga pendanaan juga dibutuhkan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan industri hilir dan fasilitas energi terbarukan.
Oleh karena itu, edukasi publik dan perumusan insentif menjadi bagian dari strategi transisi ekonomi. Pemerintah provinsi juga secara bertahap menyesuaikan kebijakan perizinan dan tata ruang agar sejalan dengan visi pembangunan rendah karbon.
Hilirisasi Jadi Fokus Utama di Masa Transisi
Selama masa transisi ini, hilirisasi tetap menjadi fokus utama. Proyek-proyek smelter, pabrik pengolahan batu bara menjadi bahan bakar cair, hingga fasilitas pencampuran energi bersih mulai dikaji dan dikembangkan. Tujuannya adalah agar kekayaan sumber daya alam Kaltim dapat diolah di dalam negeri dan tidak lagi dikirim keluar dalam bentuk bahan mentah.
Langkah ini sekaligus membuka peluang ekspor produk bernilai tinggi, yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional. Beberapa perusahaan tambang besar yang beroperasi di Kaltim juga telah menyatakan komitmen untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian di dekat lokasi tambang, sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda hilirisasi pemerintah.
Kaltim dan Peran Strategisnya dalam Transisi Energi Nasional
Sebagai daerah yang memiliki cadangan energi terbesar di Indonesia, Kalimantan Timur memegang peran penting dalam peta transisi energi nasional. Jika transformasi ekonomi yang tengah diupayakan ini berjalan dengan baik, maka Kaltim dapat menjadi model sukses bagi daerah-daerah tambang lainnya dalam melepaskan ketergantungan terhadap batu bara.
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah ini turut mempercepat pergeseran paradigma pembangunan. Dengan konsep kota hijau dan digital yang diusung oleh IKN, seluruh ekosistem pembangunan di sekitarnya akan terdorong untuk mengadopsi prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kaltim pun menjadikan hal ini sebagai peluang untuk membuktikan bahwa daerah tambang dapat bertransformasi menjadi pusat industri hijau dan ekonomi masa depan.
Saatnya Tambang Menjadi Jembatan Menuju Ekonomi Hijau
Apa yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah lebih dari sekadar diversifikasi ekonomi. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah dan keberlanjutan. Dengan mengalihkan fokus dari sekadar eksploitasi batu bara menuju hilirisasi dan industrialisasi, Kaltim sedang membangun jembatan menuju masa depan energi yang lebih hijau dan inklusif.
Komitmen ini patut diapresiasi, namun juga membutuhkan pengawalan ketat dari seluruh pemangku kepentingan agar proses transformasi benar-benar berdampak positif, tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.