JAKARTA - Gerakan koperasi berbasis desa yang diinisiasi pemerintah lewat program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini memasuki fase strategis. Tak hanya melibatkan masyarakat akar rumput, tetapi juga memperluas dukungan hingga ke 18 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari berbagai sektor. Tujuannya satu: menghubungkan potensi ekonomi desa dengan ekosistem bisnis nasional demi memperkuat fondasi kemandirian ekonomi rakyat.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu, 9 Juli 2025. Dalam paparannya, Budi menyebutkan bahwa keterlibatan BUMN dalam Kopdes Merah Putih bukan hanya formalitas, melainkan kolaborasi nyata yang meliputi program CSR, pelatihan, distribusi produk, hingga kemitraan bisnis.
“Untuk itu kami terus menjalin sinergi konkrit dengan BUMN, sesuai dengan bidang usaha mereka dan gerai koperasi, baik dalam bentuk CSR, pelatihan, distribusi produk, maupun kemitraan usaha,” ujar Budi.
Keterlibatan 18 BUMN untuk Penguatan Ekosistem Kopdes
Dari dokumen paparan yang disampaikan Menkop Budi, sejumlah BUMN besar telah menyatakan komitmennya untuk masuk ke dalam kemitraan Kopdes Merah Putih. Di antaranya adalah:
PT Pertamina (Persero)
PT PLN (Persero)
PT Telkom Indonesia Tbk (Persero)
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk Bank BRI, Mandiri, BTN, dan BNI
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
PT Indofarma Tbk
PT Kimia Farma Tbk
PT Bio Farma (Persero)
Holding Pangan ID FOOD
PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
Perum Bulog
PT Perikanan Indonesia
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pelindo (Persero)
PT Nindya Karya
Kehadiran perusahaan-perusahaan pelat merah itu mencerminkan keterpaduan lintas sektor, dari energi, logistik, farmasi, hingga digitalisasi. Pemerintah berharap dukungan ini mempercepat akselerasi ekonomi desa sekaligus memperkuat rantai distribusi dari desa ke kota dan sebaliknya.
“Kami dorong agar koperasi tidak berjalan sendiri, tapi terkoneksi dengan ekosistem bisnis nasional. Ini ada beberapa BUMN yang terlibat, dari mulai PLN, Pertamina, Pos, Himbara, farmasi, perikanan, dan Telkom untuk digitalisasi, perbankan (Himbara) untuk jasa keuangan,” terang Budi.
Perkembangan Signifikan: 80 Ribu Lebih Kopdes Terbentuk
Hingga Rabu pagi, 9 Juli 2025, tercatat sebanyak 80.560 desa dan kelurahan telah membentuk koperasi dalam kerangka Kopdes Merah Putih. Dari jumlah itu, sebanyak 77.120 unit telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Badan Hukum, sebagai bukti legalitas operasional.
“Per pagi ini terdapat 80.560 desa dan kelurahan yang telah terbentuk melalui forum musyawarah desa/kelurahan khusus, di mana sebagian besar provinsi sudah mencapai 100 persen,” tambah Budi.
Kopdes Merah Putih bukan hanya menjadi program administratif, melainkan digagas sebagai gerakan nasional untuk memperkuat basis ekonomi dari bawah. Pendekatan yang digunakan pun menitikberatkan pada prinsip gotong royong, solidaritas sosial, dan kearifan lokal.
Tantangan dan Fokus Pemerintah
Meski pencapaian sudah menunjukkan tren positif, Menkop juga tak menutup mata terhadap sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya adalah akselerasi pembentukan koperasi di wilayah-wilayah seperti Baduy dan Papua yang memiliki karakteristik sosial-budaya tersendiri.
Namun, dengan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN, diharapkan proses ini tetap berjalan dengan menghormati kearifan lokal tanpa kehilangan arah dari tujuan besarnya.
“Kopdes Merah Putih terus dipercepat, karena bukan sekadar program, namun gerakan ekonomi nasional untuk membangkitkan ekonomi dari bawah,” tegasnya.
Program ini juga digadang-gadang menjadi wadah modernisasi ekonomi desa yang mengandalkan potensi komunitas lokal. Melalui pendampingan dan penguatan peran koperasi, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi langsung dari desa.
Harapan dan Arah ke Depan
Dengan sinergi dari berbagai BUMN, Kopdes Merah Putih ditargetkan menjadi ujung tombak penguatan ekonomi rakyat. Lewat kolaborasi distribusi produk, pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, hingga akses digital, koperasi desa tidak lagi berjalan sendiri.
Sebaliknya, mereka akan terkoneksi dalam rantai ekonomi nasional, dan bahkan terbuka untuk menjajaki kemitraan skala internasional di masa depan.
Pemerintah berharap bahwa model pengembangan ini akan menjadi cetak biru bagi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
“Koperasi harus menjadi pusat ekonomi desa yang sehat, kuat, dan terkoneksi dengan pasar. Untuk itu, peran BUMN sangat penting sebagai penggerak awal,” tutup Budi.