JAKARTA - Banjir yang terjadi di Kota Mataram menjadi sorotan serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2 yang meliputi Pulau Lombok. H. Abdul Hadi, anggota Komisi V DPR RI yang mewakili wilayah tersebut, secara tegas menyuarakan kondisi darurat akibat bencana banjir yang telah melanda ibu kota NTB itu kepada pemerintah pusat. Ia meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil langkah cepat dan strategis untuk membantu penanganan serta pemulihan akibat dampak banjir tersebut.
Kondisi Banjir di Kota Mataram: Realita yang Mendesak Perhatian
Banjir yang melanda Kota Mataram bukan hanya sekadar fenomena alam musiman, tetapi telah membawa dampak signifikan bagi kehidupan warga setempat. Infrastruktur publik, permukiman warga, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari terganggu oleh genangan air yang meluas. Hal ini menimbulkan kerugian materiil maupun sosial, sekaligus memperburuk kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.
- Baca Juga Mutasi Kendaraan ke Banten Kini Gratis
Sebagai wakil rakyat yang memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan konstituennya, H. Abdul Hadi menilai bahwa penanganan bencana ini memerlukan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, bantuan yang menyeluruh dan terkoordinasi akan mempercepat proses mitigasi dan rehabilitasi pasca bencana.
Peran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam Penanganan Banjir
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki mandat besar dalam mengelola infrastruktur dan sumber daya air di Indonesia. Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki, kementerian ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan solusi teknis dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mengatasi banjir di Kota Mataram.
H. Abdul Hadi menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan bencana tidak bersifat parsial atau temporer. “Kita membutuhkan intervensi serius dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk membantu penanganan banjir ini,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang disampaikan baru-baru ini.
Dampak Banjir terhadap Kehidupan Masyarakat dan Perekonomian Lokal
Banjir bukan hanya menimbulkan gangguan fisik, tetapi juga berdampak pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat Kota Mataram. Sejumlah rumah terendam air, akses transportasi terputus, dan aktivitas perdagangan serta layanan publik mengalami hambatan. Kerugian akibat bencana ini tentu memerlukan perhatian khusus agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan normal dengan cepat.
Abdul Hadi menekankan bahwa penanganan banjir secara komprehensif harus meliputi perbaikan infrastruktur pengendalian banjir, drainase, hingga sistem peringatan dini yang efektif. Selain itu, program rehabilitasi dan bantuan sosial juga perlu menjadi bagian integral dari penanganan pasca bencana.
Kebutuhan Pendanaan dan Dukungan Teknis dari Pemerintah Pusat
Untuk mengatasi banjir di Kota Mataram secara tuntas, dibutuhkan pendanaan yang memadai dan dukungan teknis dari instansi pusat. Kementerian PUPR memiliki kemampuan untuk menyalurkan dana serta menyediakan keahlian teknis guna merevitalisasi sistem pengelolaan air dan infrastruktur pendukung lainnya.
H. Abdul Hadi mengingatkan bahwa tanpa dukungan tersebut, upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal akan menghadapi keterbatasan signifikan. Oleh karena itu, pemerintah pusat wajib hadir dengan langkah cepat dan terukur guna meringankan beban daerah terdampak.
Harapan terhadap Penanganan dan Mitigasi Bencana Berkelanjutan
Banjir yang terjadi harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya air dan sistem mitigasi bencana di Kota Mataram secara berkelanjutan. Abdul Hadi mengajak seluruh pihak terkait untuk berkolaborasi, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, demi membangun ketahanan daerah terhadap ancaman banjir di masa depan.
Penanganan jangka panjang dan sistematis akan membantu meminimalkan risiko bencana serupa, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Mataram. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Keterlibatan DPR RI sebagai Pengawal Aspirasi Daerah
Sebagai wakil rakyat, H. Abdul Hadi terus mengawal aspirasi masyarakat NTB, khususnya terkait penanganan bencana. Ia berkomitmen menyuarakan kebutuhan daerahnya di parlemen dan memastikan pemerintah pusat memberikan respon cepat dan tepat sasaran.
Langkah ini penting agar tidak ada daerah yang terlupakan dalam proses pembangunan dan pemulihan pasca bencana. Komitmen DPR RI dalam mendukung percepatan penanganan banjir di Kota Mataram merupakan bukti nyata keterlibatan legislatif dalam menjaga kesejahteraan rakyat.