JAKARTA - Di tengah upaya pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, terutama di Jawa Timur (Jatim). Hingga Juli 2025, sebanyak 16 kabupaten di provinsi ini belum berhasil mencapai target UHC sebesar 98 persen. Salah satu kabupaten yang mencolok dalam hal ini adalah Kabupaten Tulungagung, yang mencatatkan angka cakupan kesehatan hanya sebesar 84,18 persen, meskipun perekonomiannya terbilang maju.
Universal Health Coverage merupakan program penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang disebabkan oleh biaya kesehatan yang tinggi. Namun, pencapaian UHC di berbagai daerah, termasuk di Jatim, menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.
Kondisi di Kabupaten Tulungagung menjadi sorotan, mengingat status ekonominya yang relatif baik. Dengan perekonomian yang maju, seharusnya akses terhadap layanan kesehatan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun, angka cakupan kesehatan yang rendah menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi layanan kesehatan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, atau bahkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi kesehatan.
Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi mendalam untuk memahami penyebab di balik rendahnya cakupan UHC di kabupaten-kabupaten tersebut. Identifikasi masalah yang tepat akan menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi yang efektif. Misalnya, jika masalahnya terletak pada kurangnya fasilitas kesehatan, maka perlu ada upaya untuk membangun atau meningkatkan kualitas puskesmas dan rumah sakit di daerah tersebut.
Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya UHC dan manfaat dari memiliki asuransi kesehatan juga perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat dari program ini, sehingga mereka enggan untuk mendaftar atau menggunakan layanan kesehatan yang tersedia. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan lebih banyak orang yang akan memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.
Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Kerja sama ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya mencapai UHC. Misalnya, sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik, sementara lembaga swadaya masyarakat dapat membantu dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, pencapaian UHC di Jawa Timur juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan, diharapkan angka kematian dan morbiditas dapat menurun, serta kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Ini adalah tujuan akhir dari program UHC, yaitu menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.
Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh 16 kabupaten di Jawa Timur dalam mencapai target UHC menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kabupaten Tulungagung, meskipun memiliki perekonomian yang maju, menjadi contoh nyata bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu sejalan dengan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan kolaboratif untuk memastikan bahwa semua masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas.
Ke depan, diharapkan pemerintah dan semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, pencapaian UHC di Jawa Timur bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.