JAKARTA - Di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan saling terhubung semakin mendesak. Bank Indonesia merespons dinamika ini dengan menghadirkan Payment ID, sebuah inisiatif strategis yang menyatukan identitas digital dan transaksi keuangan individu dalam satu sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dalam ekosistem digital yang terus berkembang, masyarakat kini memanfaatkan berbagai kanal pembayaran seperti dompet digital, mobile banking, dan layanan pinjaman daring. Namun, keragaman platform ini justru menimbulkan tantangan baru: fragmentasi data, kesulitan dalam verifikasi identitas, hingga lemahnya deteksi terhadap transaksi mencurigakan. Sistem pembayaran yang terstandar dan terintegrasi menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut.
Bank Indonesia melihat sistem pembayaran sebagai tulang punggung ekonomi digital. Tanpa infrastruktur yang mendukung, pertumbuhan digital tidak akan berkelanjutan. Untuk itu, Payment ID hadir sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, peta jalan strategis menuju sistem pembayaran nasional yang lebih inklusif dan efisien.
- Baca Juga Emas UBS dan Galeri 24 Naik
Digitalisasi dan Peran BSPI 2030
Transformasi digital nasional telah mengalami percepatan dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya berbagai platform digital turut mendongkrak volume transaksi keuangan secara signifikan. Dalam konteks inilah BSPI 2030 berfungsi sebagai jangkar utama untuk menavigasi seluruh agenda digitalisasi sistem pembayaran di Tanah Air.
BSPI 2030 mendorong penggunaan teknologi OpenAPI (Application Programming Interface) sebagai standar dalam integrasi layanan keuangan. OpenAPI memungkinkan berbagai penyedia jasa keuangan terhubung secara langsung, memperkuat interkoneksi serta mempercepat inklusi keuangan melalui kolaborasi antar platform.
Sebagai langkah nyata, Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini menjadi simbol komitmen negara dalam memperkuat ekonomi digital sebagai pilar utama pertumbuhan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Payment ID: Identitas Digital Berbasis NIK
Payment ID adalah kode unik berbasis NIK yang akan digunakan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan individu lintas platform. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat pengawasan, serta mendukung inklusi keuangan dan perlindungan konsumen.
Fungsinya tidak hanya sebagai identitas digital, tetapi juga sebagai alat untuk mendeteksi potensi fraud, mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos), hingga membantu perbankan dalam menilai kelayakan nasabah. Dengan Payment ID, riwayat transaksi dapat dikaitkan langsung dengan profil individu sehingga proses evaluasi risiko dan pemberian kredit menjadi lebih akurat.
Namun, efektivitas Payment ID tidak semata ditentukan oleh teknologi atau regulasi yang tersedia. Faktor kepercayaan publik, literasi digital, dan sinergi lintas sektor menjadi elemen krusial dalam penerapan sistem ini secara nasional.
Tantangan Implementasi dan Risiko
Di balik potensi besar Payment ID, terdapat pula tantangan yang perlu dicermati. Salah satu isu utama adalah keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Di tengah percepatan digitalisasi, serangan siber di Indonesia terus meningkat, sementara literasi masyarakat terhadap perlindungan data masih tergolong rendah.
Payment ID juga memerlukan infrastruktur teknologi yang mumpuni dan merata di seluruh Indonesia. Di berbagai wilayah, akses terhadap internet dan perangkat digital masih menjadi kendala. Oleh karena itu, pengembangan Payment ID perlu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas digital masyarakat.
Bank Indonesia bersama pelaku industri dituntut untuk menjaga keseimbangan antara laju inovasi dan manajemen risiko, memastikan sistem yang dikembangkan tidak hanya canggih, tetapi juga aman dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Tiga Fungsi Utama Payment ID
Secara teknis, Payment ID akan menjalankan tiga peran utama dalam sistem pembayaran:
Sebagai alat identifikasi: menghubungkan identitas pengguna dengan seluruh aktivitas pembayaran.
Sebagai alat otentikasi: memastikan validitas data dalam proses transaksi digital.
Sebagai penghubung data: mengintegrasikan informasi profil individu dan data transaksi secara spesifik (granular).
Dengan ketiga fungsi ini, sistem dapat mengelola data dengan lebih efektif, memungkinkan analisis yang lebih akurat, serta meningkatkan efisiensi layanan keuangan.
Cara Kerja Payment ID
Penggunaan Payment ID akan dikembangkan secara bertahap. Tahapan pertama akan menggunakan pendekatan BI-led, dengan implementasi awal direncanakan pada tahun 2027, dan ekspansi lebih lanjut pada 2029. Beberapa alur kerja utama sistem ini antara lain:
Pembuatan ID: berbasis NIK, untuk mencatat setiap transaksi digital pengguna.
Integrasi Multi-Platform: menghubungkan data dari bank, dompet digital, layanan pembiayaan, dan lainnya.
Kontrol Akses oleh Pengguna: akses data hanya dilakukan dengan persetujuan pemilik data.
Pengolahan Data Transaksi: digunakan untuk analisis risiko, kelayakan kredit, dan pengawasan sistem pembayaran.
Menuju Sistem Keuangan yang Transparan dan Inklusif
Payment ID merupakan pijakan penting menuju sistem pembayaran yang lebih transparan, adil, dan efisien. Dengan memperkuat identitas digital dan integrasi data transaksi, Bank Indonesia tidak hanya mendorong transformasi digital, tetapi juga membangun landasan keuangan yang lebih stabil dan akuntabel.
Namun, keberhasilan program ini tetap membutuhkan kolaborasi erat antara regulator, industri, dan masyarakat. Dari literasi digital hingga tata kelola data yang bertanggung jawab, semua pihak harus bergerak bersama untuk memastikan Payment ID benar-benar menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia.