JAKARTA - Di tengah dinamika pasar properti nasional, muncul dua sisi menarik dari dunia hunian di Indonesia. Di satu sisi, kemunculan kawasan elite bernama Soultan Island di Bekasi langsung mencuri perhatian publik, terutama karena keberhasilannya menjual hunian super premium senilai total Rp 150 miliar hanya dalam waktu dua jam. Di sisi lain, pemerintah memperpanjang kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mendukung pembeli rumah tapak dan rumah susun hingga akhir 2025.
Fenomena Soultan Island tidak hanya soal harga fantastis, tetapi juga menunjukkan selera dan daya beli segmen kelas atas yang tetap kuat. Klaster eksklusif di kawasan Summarecon Bekasi ini dirancang dengan pendekatan ultra-luxury yang memadukan kemewahan dan harmoni alam. Arsitek kenamaan Thomas B Elliot terlibat langsung dalam perancangan unit-unit di kawasan ini, memastikan setiap detail memiliki nuansa elegan dan mewah. Rumah-rumah tersebut dipasarkan mulai dari Rp 29,5 miliar, dan tidak butuh waktu lama untuk mengundang animo tinggi dari para calon penghuni yang disebut-sebut sebagai para "sultan".
Proyek ini seolah menjadi simbol bahwa permintaan terhadap hunian mewah tidak surut, bahkan ketika banyak masyarakat masih berjuang mendapatkan rumah pertama mereka. Kesenjangan tersebut menjadi semakin nyata ketika disandingkan dengan langkah-langkah pemerintah untuk menggairahkan sektor properti bagi kalangan menengah ke bawah. Salah satunya adalah perpanjangan insentif PPN DTP sebesar 100 persen.
Kebijakan ini memungkinkan masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga maksimal Rp 5 miliar untuk dibebaskan dari kewajiban membayar PPN sebesar 11 persen, yang akan naik menjadi 12 persen pada tahun berikutnya sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Insentif ini dihitung dari dasar pengenaan pajak hingga batas Rp 2 miliar, memberi keuntungan nyata bagi pembeli yang sedang merencanakan kepemilikan rumah.
Menurut Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, perpanjangan PPN DTP sangat penting bagi pemulihan ekonomi nasional, khususnya industri properti yang sempat terdampak pandemi dan tekanan global. Ia menyampaikan bahwa langkah ini patut diapresiasi karena turut membantu menciptakan daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Kebijakan ini sangat mendukung kalangan masyarakat yang sedang mencari rumah, khususnya kelas menengah. Pemerintah telah memberi kemudahan besar dengan menanggung PPN, dan ini memberi dampak langsung terhadap peningkatan transaksi,” ujar Junaidi dalam pernyataannya.
Bagi konsumen, stimulus ini menjadi peluang emas untuk merealisasikan kepemilikan rumah. Tidak hanya karena insentif fiskal yang diberikan, tetapi juga karena harga properti cenderung meningkat setiap tahun. Semakin cepat mengambil keputusan, semakin besar potensi keuntungan dari sisi investasi dan efisiensi biaya.
Di tengah semangat pemerintah mendorong pasar properti lebih inklusif, proyek-proyek seperti Soultan Island menunjukkan adanya permintaan tinggi dari pasar segmen atas. Bahkan, proyek ini mampu mendongkrak nilai kawasan Bekasi sebagai alternatif hunian mewah di luar Jakarta.
Hunian di Soultan Island bukan sekadar tempat tinggal. Proyek ini menawarkan gaya hidup premium yang menyatu dengan desain lanskap dan arsitektur eksklusif. Unit-unit rumah dibangun dengan orientasi terbuka terhadap lingkungan dan kemewahan modern. Keberhasilan penjualan dalam waktu singkat mencerminkan tingginya kepercayaan pasar terhadap reputasi pengembang dan kualitas desain.
Namun, keberhasilan sektor properti tidak bisa hanya diukur dari proyek mewah semacam ini. Diperlukan sinergi antara sektor publik dan swasta untuk mendorong penyediaan rumah yang terjangkau. Insentif seperti PPN DTP merupakan salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam membangun keseimbangan tersebut.
Kebijakan PPN DTP juga dinilai menjadi solusi strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi domestik. Dengan meningkatnya transaksi properti, efek domino terhadap sektor terkait seperti konstruksi, perbankan, dan manufaktur turut dirasakan. Pemerintah sendiri berharap stimulus ini dapat menyerap backlog perumahan nasional, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Meski demikian, implementasi di lapangan tetap menjadi tantangan. Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah penyebaran informasi kepada calon pembeli, agar masyarakat benar-benar memahami manfaat dan prosedur untuk mendapatkan insentif. Selain itu, sinergi dengan pihak pengembang harus dijaga agar rumah yang ditawarkan memang sesuai dengan kriteria kebijakan yang berlaku.
Meskipun Soultan Island menunjukkan adanya pasar besar di segmen luxury, tidak bisa dipungkiri bahwa insentif untuk rumah di bawah Rp 5 miliar tetap menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program-program yang menyasar keseimbangan pasar, baik dari sisi regulasi, pembiayaan, hingga ketersediaan lahan.
Dalam konteks ini, Indonesia kini berada di titik krusial dalam pembangunan sektor properti yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pengembang swasta yang mendorong inovasi desain seperti di Soultan Island dan kebijakan pemerintah seperti PPN DTP menjadi elemen penting untuk menghadirkan pasar perumahan yang adil, menarik, dan mampu memenuhi berbagai segmen kebutuhan masyarakat.