JAKARTA - Layanan penyeberangan di lintasan Ketapang–Gilimanuk kini kembali beroperasi normal. Meski demikian, kebijakan pengendalian ketat diterapkan untuk memastikan keselamatan pelayaran, khususnya bagi kapal-kapal ex-LCT (Landing Craft Tank) yang selama ini dikenal sebagai pengangkut kargo dan alat berat. Langkah ini diambil menyusul evaluasi menyeluruh dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan.
Ditjen Hubla menegaskan bahwa seluruh kapal yang saat ini beroperasi telah dinyatakan laiklaut dan memenuhi ketentuan teknis maupun keselamatan pelayaran. Dengan penerapan sistem pengendalian yang lebih disiplin, penyeberangan vital antara Jawa dan Bali ini dipastikan kembali berfungsi maksimal tanpa mengesampingkan aspek keselamatan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh armada, terutama kapal ex-LCT, beroperasi sesuai standar keamanan. "Pelayanan di Pelabuhan Ketapang berjalan normal dan lancar meski dilakukan pembatasan kapasitas angkut kapal ex-LCT di mana setiap kapal mengangkut maksimal 6 truk besar tronton untuk memastikan keselamatan pelayaran," ujarnya.
Kebijakan Baru untuk Kapal Ex-LCT
Kapal-kapal ex-LCT memang mendapat perhatian lebih. Dalam praktiknya, kapal jenis ini hanya boleh beroperasi jika sudah memenuhi rekomendasi teknis yang berlaku. Ketentuan baru menyebutkan bahwa load factor dibatasi hanya 75%, dan pengangkutan penumpang dilarang sama sekali.
Lebih lanjut, hanya dua orang awak dari masing-masing truk yakni sopir dan kenek yang diperbolehkan berada di atas kapal selama pelayaran. Keduanya pun wajib mengenakan lifejacket demi menambah lapisan keamanan.
Langkah ini bukan hanya demi menaati peraturan pelayaran, tapi juga sebagai bagian dari upaya strategis untuk menghindari risiko kecelakaan akibat kelebihan muatan atau ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan.
Kondisi Darat Berpengaruh ke Pelabuhan
Meski layanan penyeberangan dinyatakan normal, tantangan baru muncul dari sisi darat. Saat ini, jalur Gumitir tengah mengalami perbaikan besar-besaran dalam rangka preservasi jalan nasional. Proyek yang diperkirakan berlangsung selama dua bulan ke depan itu berpotensi menimbulkan kemacetan di akses menuju Pelabuhan Ketapang.
Dalam laporan terbaru yang disampaikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, terdeteksi adanya peningkatan lalu lintas kendaraan di jalur lintas utara. Hal ini terjadi sebagai imbas dari penutupan jalur selatan, membuat sebagian besar pengemudi beralih rute. Namun, KSOP memastikan bahwa kepadatan ini hanya bersifat sementara. “Menjelang sore antrian masuk pelabuhan sudah berkurang,” bunyi laporan KSOP.
Solusi: Parkir Tambahan dan Armada Diperkuat
Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan menghindari penumpukan, Ditjen Hubla bersama pemangku kepentingan lainnya telah menyiapkan sejumlah solusi. Kantong parkir disediakan di sekitar area pelabuhan untuk menampung kendaraan yang tengah menunggu giliran naik ke kapal.
Tak hanya itu, langkah percepatan proses sandar dan muat di dermaga juga menjadi prioritas. Pengelola pelabuhan kini menerapkan sistem percepatan bongkar-muat agar waktu tunggu kendaraan dan penumpang bisa ditekan seminimal mungkin.
Dalam upaya meningkatkan daya angkut, jumlah kapal yang beroperasi pun ditambah. Saat ini, sebanyak 27 unit kapal melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk. Rinciannya, 19 kapal beroperasi di Dermaga MB I–IV, 7 kapal di Dermaga LCM, dan 1 unit kapal perbantuan siaga di Dermaga Bulusan. Penambahan armada ini diharapkan mampu mengurangi antrean kendaraan dan mempercepat arus keluar-masuk pelabuhan.
Sinergi dan Imbauan bagi Pengguna Jasa
Dalam menjaga kelancaran layanan ini, Ditjen Hubla terus menjalin koordinasi erat dengan berbagai pihak termasuk kepolisian, operator pelayaran, dan pengelola pelabuhan. Tujuannya agar distribusi logistik serta arus penumpang tetap aman, efisien, dan nyaman di tengah kondisi perubahan lalu lintas darat yang fluktuatif.
Muhammad Masyhud juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat. Ia mengimbau agar para pengguna jasa penyeberangan selalu memperbarui informasi lalu lintas serta mematuhi aturan yang berlaku, khususnya pengalihan jalur atau skema rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian.
“Bagi masyarakat yang akan melintasi jalan menuju Pelabuhan Ketapang, agar selalu mengecek kondisi lalu lintas dan rute alternatif serta mematuhi pengaturan jalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar perjalanan tetap aman dan efisien,” imbuhnya.
Menuju Penyeberangan yang Lebih Aman dan Profesional
Penataan ulang layanan di lintas Ketapang-Gilimanuk sejatinya merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem transportasi laut nasional. Dengan memperketat pengawasan, membatasi kapasitas, dan memperbaiki kualitas pelayanan, Ditjen Hubla menegaskan komitmennya untuk menjadikan transportasi laut Indonesia lebih modern, aman, dan dapat diandalkan.
Dalam konteks ini, pengelolaan lalu lintas laut tidak lagi sekadar soal angkutan penumpang atau logistik semata, tetapi juga mencakup integrasi keselamatan, kenyamanan, dan ketanggapan terhadap dinamika lapangan.
Ke depan, keberhasilan skema di lintasan ini dapat menjadi model pengelolaan pelabuhan lain yang menghadapi tantangan serupa. Pemerintah berharap, dengan sistem yang lebih disiplin dan modern, sektor penyeberangan Indonesia semakin tangguh menghadapi perubahan zaman.