JAKARTA - Langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendanai 18 proyek hilirisasi disambut antusias oleh kalangan legislatif. Rencana ini bukan hanya dinilai potensial dalam mendukung pertumbuhan industri nasional, tetapi juga diyakini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, di balik optimisme tersebut, DPR menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto menyoroti bahwa pendanaan senilai 38 miliar dolar AS atau sekitar Rp618,13 triliun oleh BPI Danantara memiliki peran vital dalam menumbuhkan ekosistem industri dalam negeri. Ia menyebutkan, dana investasi ini akan memicu efek domino terhadap penciptaan lapangan kerja dan akselerasi pembangunan.
"Hal ini juga sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo yang ingin mempercepat pembangunan nasional," ujar Firnando.
Proyek-proyek yang akan didanai mencakup berbagai sektor strategis. Tercatat ada delapan proyek hilirisasi tambang mineral, tiga proyek pertanian, tiga proyek perikanan, dua proyek minyak dan gas, serta dua proyek di bidang energi baru dan terbarukan. Total serapan tenaga kerja dari proyek-proyek ini diperkirakan melampaui 270 ribu orang.
Menurut Firnando, BPI Danantara juga mengambil langkah positif dalam membantu sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Antara lain, melalui penyelesaian persoalan keuangan yang dialami oleh PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel, serta memberikan dukungan kepada BUMN karya.
"Ini langkah-langkah strategis dalam upaya membantu perusahaan negara yang pada akhirnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," ungkap politikus Partai Golkar itu.
Firnando juga menilai bahwa pendirian Danantara sebagai lembaga pengelola investasi nasional adalah terobosan penting dari Presiden Prabowo. Ia menyebutkan, selama ini pelaksanaan kebijakan pembangunan sangat bergantung pada APBN yang prosesnya kerap memakan waktu lama. Danantara diharapkan menjadi instrumen percepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan strategis.
"Danantara dibuat untuk mempercepat eksekusi sebuah keputusan," ucapnya.
Selain struktur organisasi yang dinilai solid karena berisi para profesional di bidangnya, Firnando menegaskan bahwa peran pengawasan dari DPR harus diperkuat. Menurutnya, lembaga seperti Danantara membutuhkan kontrol berkala agar seluruh pelaksanaan investasi berjalan sesuai dengan aturan.
Ia pun mengusulkan agar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BPI Danantara disampaikan secara rutin ke Komisi VI DPR. Ini bertujuan agar DPR dapat memahami secara menyeluruh arah kebijakan dan memastikan bahwa investasi tersebut memberi kontribusi riil terhadap BUMN dan masyarakat luas.
"Penyusunan RKAP Danantara harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada sektor-sektor produktif," tegasnya.
Firnando mengingatkan bahwa dana yang dikelola Danantara pada dasarnya adalah dana rakyat, karena dividen dari BUMN kembali ke negara dan digunakan untuk membiayai kebutuhan publik. Maka dari itu, keterbukaan menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik.
"Dana ini adalah dana rakyat. Maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya,” kata Firnando lagi.
Lebih jauh, ia menyatakan bahwa manfaat dari keberadaan Danantara seharusnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Bukan sekadar memperbaiki struktur internal perusahaan negara, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang konkret di tingkat akar rumput.
"Inilah yang menjadi harapan publik,” tandasnya.
Firnando juga mendorong adanya kolaborasi erat antara Pemerintah dan DPR. Ia menilai bahwa keberhasilan program strategis seperti yang dirancang Danantara tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi pada konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan.
"Keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh perencanaan, tapi eksekusi dan pengawasan berkelanjutan. Inilah yang akan menentukan apakah Danantara benar-benar hadir untuk rakyat,” ujarnya.
Selain Firnando, dukungan terhadap rencana pendanaan proyek hilirisasi juga datang dari Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap aspek lingkungan dan tata kelola harus menjadi perhatian utama.
"Pengawasan terhadap tata kelola harus dilakukan secara akuntabel dan transparan agar hilirisasi tidak menyebabkan pencemaran lingkungan atau eksploitasi sumber daya alam berlebihan," ujar Ratna.
Ratna menggarisbawahi bahwa aspek keberlanjutan lingkungan tidak boleh dikesampingkan dalam proses hilirisasi. Ia berharap proyek-proyek yang didanai oleh Danantara tetap menjunjung tinggi prinsip pelestarian lingkungan dan memperhatikan keseimbangan ekosistem lokal.
Secara keseluruhan, rencana BPI Danantara untuk terlibat dalam pendanaan proyek hilirisasi nasional mendapat sambutan baik dari DPR. Namun, dukungan ini juga dibarengi dengan pesan kuat agar lembaga tersebut memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Harapan besar ditumpukan pada peran Danantara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang berkeadilan dan berkelanjutan.