JAKARTA - Ketimpangan antara pembangunan infrastruktur strategis dan penanganan bencana menjadi perhatian utama Anggota Komisi V DPR RI, Sriyanto Saputro, dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari progres proyek besar seperti jalan tol, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengatasi persoalan mendasar seperti rob yang kerap menghantui wilayah pesisir.
Dalam kegiatan bersama mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta kepala daerah di Semarang, Sriyanto secara gamblang menguraikan sejumlah catatan penting terkait kondisi infrastruktur di wilayah tersebut. Salah satunya adalah perkembangan pembangunan Tol Bawen–Jogja, yang menurutnya menunjukkan kemajuan signifikan.
“Seksi 1 dan Seksi 6 sudah mulai berjalan. Harapan kami, akhir tahun ini Seksi 6 di Bawen bisa difungsikan,” ujarnya.
Namun, optimisme itu diiringi dengan peringatan tegas terkait problem rob di kawasan Semarang–Demak. Sriyanto menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol tidak akan berarti apabila akses dan konektivitas kawasan sekitar terus terganggu akibat banjir rob.
“Rob ini masalah serius. Tanpa hujan pun bisa banjir karena pasang laut. Ini harus menjadi perhatian utama, meskipun bukan daerah pemilihan saya,” tegasnya.
Ia menilai, penanganan rob perlu dilakukan secara paralel dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Untuk jangka pendek, dibutuhkan anggaran mencapai Rp1,7 triliun agar kawasan terdampak bisa segera ditangani. Meskipun pemerintah pusat memiliki rencana besar dengan pembangunan Giant Sea Wall, Sriyanto menegaskan bahwa solusi darurat tidak boleh ditunda.
“Kita tidak bisa hanya menunggu Giant Sea Wall. Solusi jangka pendek harus segera dijalankan,” tambah politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Kawasan Semarang–Demak menjadi titik strategis yang sangat vital dalam mendukung mobilitas dan konektivitas regional hingga nasional. Oleh karena itu, menurut Sriyanto, penanganan rob tak bisa hanya dibebankan pada satu tingkat pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam forum dialog yang digelar bersama pemangku kepentingan, Sriyanto turut menyoroti adanya ketimpangan kualitas infrastruktur jalan di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Menurutnya, kualitas jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota masih menunjukkan disparitas yang cukup tajam, dan kondisi tersebut kerap ditemukan langsung di lapangan.
“Banyak masalah kami temukan di lapangan. Karena keterbatasan anggaran, maka penentuan skala prioritas jadi sangat penting,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang responsif terhadap keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur. Namun demikian, dukungan dari pemerintah pusat tetap dianggap krusial untuk memastikan setiap langkah percepatan benar-benar terlaksana.
“Langkah cepat Pak Gubernur patut diapresiasi, tapi tetap butuh penguatan. Kami di Komisi V siap mendorong agar program-program strategis di Jawa Tengah bisa berjalan optimal,” pungkas Sriyanto.
Pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan dorongan kuat dari DPR agar pembangunan infrastruktur tidak dilakukan secara parsial. Infrastruktur jalan, tol, maupun penanganan banjir seharusnya ditempatkan dalam satu kerangka besar perencanaan wilayah yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana.
Sorotan terhadap banjir rob di Semarang–Demak juga menambah daftar panjang tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam pembangunan kawasan pesisir. Apalagi rob bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, mulai dari terganggunya transportasi hingga ancaman kerusakan properti dan fasilitas umum.
Sriyanto mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan seharusnya tidak semata difokuskan pada proyek-proyek besar, namun juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama di daerah rawan bencana. Dalam konteks ini, keberadaan tol yang megah tidak akan berarti banyak jika akses keluar-masuk kawasan justru terhambat oleh banjir rutin.
Lebih lanjut, ia menyerukan agar pendekatan pembangunan di Jawa Tengah mengedepankan asas keadilan dan efisiensi, mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari eksekutif maupun legislatif, untuk menentukan prioritas secara bijak.
Kunjungan kerja ini menjadi salah satu bentuk konkret pengawasan yang dilakukan Komisi V DPR RI terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Dalam berbagai kesempatan, Sriyanto memang dikenal aktif menyuarakan pentingnya integrasi kebijakan pembangunan dengan mitigasi bencana, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi risiko tinggi seperti pesisir utara Jawa.
Dengan terus menggaungkan pentingnya penanganan rob dan pemerataan kualitas jalan, Sriyanto berharap program strategis nasional yang menyasar Jawa Tengah dapat benar-benar memberikan manfaat luas, tidak hanya secara simbolik, tetapi juga secara substansial untuk masyarakat.