JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa subsidi listrik dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 101,72 triliun. Angka ini melonjak sekitar 15,9 persen dibandingkan alokasi subsidi listrik dalam APBN 2025 sebesar Rp 87,72 triliun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan besar ini salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan PLN yang menikmati listrik bersubsidi.
Bahlil menekankan bahwa pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi penggunaan anggaran subsidi untuk PLN, agar dana negara tepat sasaran. "Subsidi naik menjadi Rp 101 triliun, itu jumlah pelanggannya naik, tapi kami akan lampirkan pelanggannya dari berapa ke berapa, sehingga inheren alasan kenapa kemudian subsidi itu bisa naik," ujarnya saat Rapat Kerja Komisi XII DPR.
Subsidi BBM dan LPG Tetap Dialokasikan
Selain subsidi listrik, Bahlil menjelaskan bahwa Kementerian ESDM juga mengusulkan alokasi BBM dan LPG bersubsidi dalam RAPBN 2026 sebesar 19.162.000 kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah dialokasikan 526.000 KL, sementara minyak solar sebesar 18.636.000 KL dengan subsidi tetap Rp 1.000 per liter. Untuk LPG 3 kilogram, alokasinya sebesar 8 juta ton.
Tujuan utama dari pengaturan ini adalah memastikan ketersediaan energi bersubsidi bagi masyarakat dan menjaga daya beli rumah tangga, sekaligus meminimalkan penyimpangan dalam distribusi energi. Dengan penetapan ini, pemerintah berharap konsumen tetap memperoleh akses energi yang terjangkau di tengah kenaikan harga energi global.
Peningkatan Volume Penjualan Listrik
Selain faktor jumlah pelanggan, peningkatan volume penjualan listrik juga menjadi pertimbangan dalam kenaikan subsidi listrik. Data paparan RAPBN menunjukkan bahwa volume penjualan listrik pada APBN 2025 ditetapkan sebesar 73,13 TWh, dengan outlook yang lebih besar mencapai 76,63 TWh. Sementara dalam RAPBN 2026, volume penjualan listrik diproyeksikan meningkat menjadi 81,56 TWh.
Kenaikan volume ini mencerminkan pertumbuhan konsumsi listrik masyarakat dan sektor industri, yang turut memengaruhi besarnya subsidi yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan volume penjualan yang meningkat, jumlah subsidi yang dibutuhkan pun bertambah agar harga listrik bagi pelanggan tetap bersubsidi terjangkau.
Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Listrik Bersubsidi
Seiring dengan meningkatnya volume penjualan, jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga terus bertambah. Dalam APBN 2025, jumlah pelanggan ditetapkan sebesar 42,08 juta, sementara outlook akhir tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi 43,43 juta. Untuk RAPBN 2026, jumlah pelanggan kembali ditargetkan naik menjadi 44,88 juta.
Lonjakan jumlah pelanggan ini menjadi salah satu faktor utama dalam kenaikan subsidi listrik. Semakin banyak rumah tangga dan usaha kecil yang memanfaatkan listrik bersubsidi, semakin besar pula alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menutup biaya tersebut.
Alasan Pemerintah Menetapkan Subsidi
Bahlil menekankan bahwa peningkatan alokasi subsidi listrik bukan semata-mata akibat kenaikan harga energi atau fluktuasi pasar, tetapi lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan pelanggan PLN yang mendapatkan listrik bersubsidi. Pemerintah menilai bahwa distribusi subsidi harus sesuai kebutuhan, agar manfaat energi terjangkau dirasakan oleh masyarakat yang tepat.
Selain itu, pemerintah juga memandang bahwa peningkatan subsidi merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Dengan harga listrik bersubsidi yang terjangkau, masyarakat dapat merencanakan pengeluaran rumah tangga dengan lebih pasti, sekaligus mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi domestik.
Tugas Pemerintah: Pengawasan dan Transparansi
Meskipun subsidi listrik meningkat signifikan, Bahlil menegaskan bahwa pengawasan menjadi kunci agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Pemerintah akan memantau distribusi listrik bersubsidi melalui berbagai mekanisme, termasuk sistem pencatatan pelanggan dan pelaporan reguler.
Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan subsidi, sehingga setiap rupiah dari anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Monitoring dan evaluasi yang ketat diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan subsidi dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh pelanggan PLN.
Dampak bagi Masyarakat
Bagi masyarakat, peningkatan subsidi listrik menjadi kabar baik karena memastikan harga listrik tetap terjangkau meskipun jumlah pelanggan bertambah. Hal ini penting terutama bagi rumah tangga menengah ke bawah yang bergantung pada listrik bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, pertumbuhan pelanggan PLN menunjukkan meningkatnya akses energi listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi indikator positif bagi pemerataan layanan listrik di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani.
Subsidi listrik dalam RAPBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 101,72 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga akses listrik bersubsidi bagi masyarakat. Lonjakan alokasi anggaran ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan PLN dan meningkatnya volume penjualan listrik.
Dengan pengawasan ketat, transparansi, dan monitoring yang baik, pemerintah memastikan bahwa dana subsidi listrik digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Bagi masyarakat, kebijakan ini memberikan kepastian harga listrik terjangkau dan akses energi yang lebih luas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.