JAKARTA — Sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan setelah disalurkan ke Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra). Bantuan sapi kurban yang merupakan hasil persilangan unggul antara sapi peranakan Ongole (PO) dan sapi Brahman asal India ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi, Mutia, mengungkapkan bahwa sapi kurban yang memiliki bobot sekitar satu ton itu tiba di daerah pada Selasa sore, beberapa saat sebelum waktu Maghrib. "Sapi jenis PO, peranakan Ongole. Itu hasil persilangan indukan unggul dengan sapi Brahman dari India," jelas Mutia saat ditemui di Wangiwangi.
Distribusi sapi kurban dari Presiden Prabowo tidak hanya menyasar Wakatobi, tetapi juga menyebar ke sejumlah kabupaten dan kota lain di Sulawesi Tenggara. Keberadaan sapi berkualitas ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan peternakan lokal.
Penyerahan sapi kurban ke masyarakat akan dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi. Bupati Wakatobi, Haliana, dijadwalkan menyerahkan langsung hewan kurban tersebut kepada pengurus Masjid Jami Syuhada, yang berada di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangiwangi Selatan.
"Kami rencanakan besok siang penyerahan sapi akan dilakukan oleh Pak Bupati didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara langsung kepada pihak masjid," tambah Mutia.
Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian Presiden dan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat, tapi juga sebagai upaya memperkuat hubungan sosial dan keagamaan di daerah terpencil seperti Wakatobi.
Mutia menyatakan harapannya agar program sapi kurban ini bisa terus berlanjut setiap tahun dan berkontribusi pada kemajuan peternakan lokal. "Harapan terbesar kami, sapi-sapi tersebut bisa disiapkan langsung dari Wakatobi, dari daerah kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa memperkuat kemandirian peternakan daerah," ujar Mutia.
Kehadiran sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto ini dinilai strategis karena sapi persilangan PO dan Brahman dikenal memiliki daya tahan tinggi, produktivitas baik, dan cocok untuk iklim di wilayah Sulawesi Tenggara. Keunggulan ini juga membuka peluang pengembangan ternak sapi berkualitas di daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam sektor peternakan.
Program penyaluran sapi kurban dari tokoh nasional seperti Presiden juga memberikan efek motivasi bagi pemerintah daerah dan peternak lokal untuk meningkatkan produksi dan kualitas ternak. Selain aspek sosial dan keagamaan, sapi kurban ini diharapkan bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Bantuan sapi kurban Presiden ini turut memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia, serta mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya di sektor pertanian dan peternakan.
Secara keseluruhan, penyaluran sapi kurban berkualitas di Wakatobi dan Sulawesi Tenggara merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal.
Kehadiran sapi kurban persilangan unggulan dari Presiden RI Prabowo Subianto ke Wakatobi menjadi simbol perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah terpencil. Dengan bobot sekitar satu ton dan kualitas ternak yang unggul, sapi kurban ini tidak hanya memenuhi aspek keagamaan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas.
Penyerahan resmi oleh Bupati Wakatobi dan Forkopimda kepada Masjid Jami Syuhada juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Harapan agar sapi-sapi unggul dapat diproduksi langsung dari Wakatobi pun membuka peluang baru bagi pengembangan peternakan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa perhatian terhadap peternakan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas, sekaligus memperkuat sinergi dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
