JAKARTA - Peluang memiliki rumah layak dengan harga terjangkau semakin terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Berdasarkan data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) per Kamis, 26 Juni 2025, sejumlah rumah subsidi di wilayah ini dipasarkan mulai Rp150 juta. Program ini menjadi salah satu wujud nyata pemerintah untuk mendukung kepemilikan rumah layak bagi rakyat.
Pengembang anggota Realestat Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) telah memasarkan beberapa proyek rumah subsidi menarik di daerah ini. Beberapa di antaranya:
1. Rumah Putri Sungai Nilo
Harga: Rp150 juta
Luas bangunan: 36 m², luas lahan: 108 m²
Fasilitas: 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, atap multiroof, dinding bata diplester, lantai keramik, fondasi beton.
2. Perumahan Lestari Putra Perkasa
Harga: Rp150 juta
Luas: 36 m² bangunan, 108 m² lahan
Fasilitas identik dengan Rumah Putri Sungai Nilo.
Direktur Corporate AKR Land Development, Michael Wijaya, menilai proyek perumahan subsidi seperti ini dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. “Kita akan memberikan warna baru hingga memberikan pengalaman pengunjung semakin lengkap,” kata Michael.
Sektor Properti di Pelalawan Terus Bergerak
Selain kedua perumahan tersebut, beberapa proyek rumah subsidi lain juga tercatat aktif dipasarkan di Pelalawan, seperti:
Harapan Sari Mulia Tahap II (Trisan Awa Properti): Menyisakan 27 unit dari total 113 unit dengan harga Rp150,5 juta.
Sepakat Karya Asri (Romansa Yuda Mandiri): Masih tersedia 10 unit dari 46 unit, dengan harga serupa.
Fatimah Regency (Zhafran Graha Abadi): Tersedia 46 unit, sedikit lebih mahal di kisaran Rp162 juta dengan luas lahan 104 m².
Kualitas Konstruksi Standar Hunian Layak
Rumah subsidi ini dibangun menggunakan material standar yang cukup kokoh untuk rumah rakyat, seperti atap metal multiroof, dinding diplester dan diaci, serta lantai keramik. Fondasi beton menambah kekuatan bangunan. Dengan luas lahan 108 m², rumah ini dinilai cukup nyaman bagi keluarga kecil. Dua kamar tidur dan satu kamar mandi sudah memenuhi standar minimal untuk rumah subsidi.
Dukungan Program Pemerintah dan PUPR
Pengembang perumahan subsidi di Pelalawan menggunakan platform SiKumbang yang dikembangkan Kementerian PUPR dan BP Tapera. Platform ini berfungsi sebagai sarana validasi dan pemantauan proyek rumah subsidi agar tepat sasaran. Program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang terus menekankan pentingnya ketersediaan rumah layak dengan harga terjangkau.
“Penggunaan platform SiKumbang sangat penting agar rumah subsidi tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan arahan pemerintah,” ungkap salah satu pengembang anggota Himperra.
Peluang KPR Bunga Ringan untuk Masyarakat
Program rumah subsidi di Pangkalan Kerinci ini umumnya bisa diakses melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan KPR BP Tapera. Skema ini menawarkan bunga rendah dan tenor panjang, membuat cicilan bulanan lebih terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah hingga menengah. Plafon kredit senilai Rp150 juta sesuai dengan ketentuan minimal yang ditetapkan pemerintah untuk rumah subsidi.
Mendorong Ekonomi Lokal dan Ketahanan Sosial
Aktivitas penjualan rumah subsidi ini juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal. Setidaknya, ada tiga dampak utama yang langsung dirasakan:
Mendorong pembangunan permukiman massal yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Menstimulus pertumbuhan UMKM dan sektor konstruksi di daerah.
Meningkatkan mobilitas tenaga kerja lokal, terutama di sekitar kawasan industri dan perkebunan yang mendominasi perekonomian Pelalawan.
Catatan dan Tantangan
Namun, pengamat properti mengingatkan sejumlah tantangan yang masih perlu dibenahi agar rumah subsidi benar-benar menjadi solusi jangka panjang:
Infrastruktur pendukung: Banyak kawasan perumahan yang masih membutuhkan akses jalan memadai, jaringan listrik stabil, sistem sanitasi yang layak, dan transportasi umum yang mudah dijangkau.
Akses pembiayaan: Literasi keuangan masyarakat pedesaan masih rendah, sehingga perlu dukungan perbankan dan lembaga keuangan untuk sosialisasi KPR subsidi.
Kualitas lingkungan: Lingkungan sosial yang mendukung harus dibangun agar rumah subsidi tidak hanya menjadi komoditas, tetapi juga tempat tinggal yang nyaman dan layak huni.
