JAKARTA - Pengertian embargo merujuk pada larangan yang diberlakukan oleh suatu negara terhadap impor atau ekspor barang tertentu ke negara lain.
Kebijakan ini sering diterapkan oleh pemerintah dalam konteks perdagangan dan politik untuk mencapai tujuan tertentu.
Pengertian embargo ini penting untuk dipahami, terutama dalam kaitannya dengan hubungan internasional dan strategi ekonomi suatu negara.
Pengertian Embargo
Pengertian embargo adalah larangan yang diberlakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap perdagangan barang atau produk tertentu yang melibatkan ekspor maupun impor dengan negara lain.
Embargo dapat dijatuhkan dengan tujuan untuk mempengaruhi negara yang dikenakan larangan, baik itu dalam aspek ekonomi, politik, maupun kebijakan lainnya.
Secara umum, embargo digunakan untuk membatasi perdagangan dengan negara tertentu sebagai bentuk hukuman atau tekanan atas pelanggaran yang dianggap terjadi.
Biasanya, embargo diterapkan dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mengisolasi negara yang bersangkutan dengan harapan dapat mempengaruhi perubahan dalam kebijakan negara tersebut.
Embargo sering kali menjadi alat yang digunakan dalam hubungan internasional, terutama dalam politik internasional dan perdagangan.
Dalam praktiknya, embargo tidak selalu mencakup semua barang yang diperdagangkan, namun biasanya hanya berlaku untuk komoditas tertentu yang dianggap vital, seperti barang-barang militer atau sumber daya alam, seperti minyak.
Hal ini dapat memengaruhi perekonomian negara yang dikenakan embargo, bahkan menyebabkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat di dalamnya, karena akses terhadap barang-barang penting menjadi terbatas.
Sebagai contoh, Indonesia pernah mengalami embargo dari Amerika Serikat yang melarang impor dan ekspor senjata militer antara 1999 hingga 2005, akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh ABRI di Timor Timur.
Contoh lainnya adalah embargo yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap beberapa negara Timur Tengah setelah serangan 11 September 2001.
Dalam beberapa kasus, embargo diberlakukan untuk tujuan tertentu, seperti embargo militer yang bertujuan untuk menghentikan perdagangan senjata atau barang-barang yang mendukung kekuatan militer.
Dengan demikian, definisi embargo tidak hanya terbatas pada sekadar larangan perdagangan, tetapi juga terkait dengan aspek politik yang lebih luas, yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap negara yang terkena embargo.
Secara keseluruhan, embargo menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam hubungan internasional untuk menanggapi situasi atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan internasional atau yang dianggap merugikan.
Oleh karena itu, definisi embargo adalah larangan yang dapat memberikan tekanan besar kepada negara yang dikenakan, dan memberikan dampak ekonomi serta sosial yang signifikan bagi negara tersebut.
Tujuan Embargo
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, embargo diterapkan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk menyulitkan negara sasaran dalam memperoleh berbagai jenis komoditas, terutama barang yang menjadi kebutuhan utama negara tersebut.
Kebijakan embargo ini sering kali dipicu oleh adanya konflik kepentingan antara kedua negara yang terlibat, di mana negara yang mengeluarkan embargo berharap bahwa kebijakan tersebut akan memaksa negara sasaran untuk bersedia bernegosiasi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling sering menggunakan kebijakan embargo terhadap negara-negara yang dianggap memiliki masalah atau bertentangan dengan kepentingan mereka.
Negara-negara seperti Korea Utara, Kuba, Iran, dan Indonesia adalah beberapa contoh yang pernah dikenakan sanksi ekonomi dalam bentuk embargo oleh Amerika Serikat.
Namun, meskipun Amerika Serikat sering kali menerapkan embargo, negara ini juga pernah menjadi target embargo itu sendiri.
Sebagai contoh, Amerika Serikat mengalami kelangkaan dan lonjakan harga bahan bakar minyak ketika negara-negara anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memberlakukan embargo terhadap mereka.
Embargo biasanya diterapkan oleh negara-negara tertentu sebagai alat untuk mempengaruhi negara lain, dan ini menjadi cukup umum, terutama di antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan global.
Karena banyak negara yang bergantung pada perdagangan internasional, embargo dianggap sebagai instrumen yang cukup efektif untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap negara sasaran.
Jenis-jenis Embargo
Secara umum, embargo terbagi menjadi dua jenis utama. Berikut penjelasannya:
Embargo Ekonomi
Jenis pertama adalah embargo ekonomi. Embargo ekonomi melibatkan larangan atau penghentian lalu lintas komoditas antar negara, terutama ketika ada konflik kepentingan.
Hal ini mencakup larangan ekspor dan impor barang-barang penting, seperti alutsista atau minyak bumi, antara negara yang terlibat.
Secara singkat, embargo ekonomi mengharuskan negara yang dikenakan sanksi untuk menghentikan semua kegiatan ekonomi dengan negara yang memberi embargo.
Embargo ekonomi bisa memberikan dampak serius, terutama bagi negara yang sangat bergantung pada impor bahan baku tertentu.
Ketika impor terganggu, perusahaan yang memerlukan bahan baku akan menghadapi kesulitan, seperti harga yang lebih mahal atau kualitas yang berbeda.
Negara yang mengalami embargo bisa merasakan dampak besar pada perekonomian, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Dalam beberapa kasus, hubungan antara negara yang memberi embargo dan yang terkena embargo bisa memburuk, berujung pada ketegangan politik atau bahkan perang dingin.
Karena dampaknya yang signifikan, negara yang menerapkan embargo sering kali harus melakukan perundingan dan bahkan melibatkan lembaga internasional seperti WTO dan PBB untuk mencari solusi terbaik, terutama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas sosial.
Kebijakan embargo biasanya memiliki waktu tertentu, dan jika ingin dicabut, seringkali melibatkan negosiasi yang panjang dan rumit.
Embargo Informasi
Jenis kedua adalah embargo informasi, yang melibatkan penghentian distribusi berita atau informasi tertentu untuk jangka waktu tertentu.
Menurut Undang-Undang Kebebasan Pers, embargo informasi ini menjadi ketetapan hukum yang wajib diikuti oleh media. Pelanggaran terhadap embargo informasi dapat dikenakan sanksi atau denda yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
Contoh dari embargo informasi ini adalah ketika sebuah perusahaan hendak mengumumkan laporan keuangannya di media massa.
Pihak humas perusahaan akan memberikan informasi yang diperlukan, namun dengan pemberlakuan embargo, data tersebut tidak boleh diterbitkan hingga waktu yang telah ditentukan.
Dampak Embargo
Tujuan utama dari penerapan embargo adalah untuk memaksa negara sasaran agar tunduk pada keinginan negara yang memberlakukan embargo.
Langkah ini dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk melemahkan perekonomian negara yang terkena sanksi tersebut.
Ketidaktersediaan barang dan kebutuhan dasar di negara tersebut dapat menyebabkan perekonomiannya terguncang. Dampak dari ketidakstabilan ekonomi ini akan berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
Selain merugikan ekonomi, sanksi embargo juga bisa memicu ketegangan internasional dan mengganggu perdamaian global.
Bagaimana Cara Mengatasi Embargo?
Embargo, dengan dampak merugikan yang luas, sering kali sulit dihindari dan dapat membawa konsekuensi berat bagi negara yang terkena sanksi. Negara yang terlibat dalam embargo akan merasakan berbagai kerugian.
Namun, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh negara yang terdampak embargo untuk bertahan, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
Contohnya, jika sebuah negara dikenakan embargo ekonomi yang mengakibatkan penghentian impor, salah satu solusi untuk menghadapinya adalah dengan mengembangkan produk-produk secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Meskipun kualitas dan kuantitasnya mungkin tidak sama, langkah ini dapat membantu memenuhi permintaan pasar domestik.
Selain itu, negara yang terkena sanksi embargo dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Tindakan ini penting agar negara tersebut tetap dapat bertahan meskipun dalam kondisi embargo.
Contoh Kasus Embargo
Untuk memberikan gambaran lebih mendalam mengenai embargo, berikut ini adalah beberapa kasus embargo yang pernah terjadi di berbagai negara:
Embargo Ekonomi di Iran oleh Amerika Serikat
Amerika Serikat sering kali memberlakukan sanksi embargo, termasuk embargo ekonomi terhadap Iran, yang berupa larangan ekspor minyak mentah. Embargo ini diumumkan oleh Presiden Barack Obama.
Sebagai akibatnya, Iran kehilangan pasar ekspor minyak yang potensial, dan ekspor minyak Iran langsung turun hingga 1,5 juta barel per hari. Akibatnya, Iran hanya bisa mengandalkan pasar terbatas di Eropa dan Timur Tengah.
Pada tahun 2015, Amerika Serikat mencabut embargo ini dengan syarat Iran mengurangi kapasitas produksi senjata nuklirnya.
Dengan pencabutan embargo ini, ekspor minyak Iran kembali meningkat menjadi 1 juta barel per hari, dan Iran menjadi bagian dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai bagian dari komitmen pengendalian senjata nuklir.
Namun, pada tahun 2018, Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi embargo terhadap Iran, yang tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut tetapi juga mempengaruhi perekonomian global.
Embargo Senjata oleh Uni Eropa pada Guinea
Pada tahun 2018, PBB menerbitkan resolusi yang mengarah pada pemberlakuan embargo senjata terhadap Sudan Selatan. Resolusi ini diambil sebagai respons terhadap konflik dan kekerasan etnis yang terus berlangsung di negara tersebut.
Resolusi ini diusulkan oleh Amerika Serikat, dan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, sembilan negara mendukung kebijakan embargo tersebut, sementara beberapa negara lain, seperti Rusia, Ethiopia, dan China, memilih untuk abstain.
Selain embargo senjata, PBB juga memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap wakil kepala pertahanan Sudan Selatan, yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan etnis di negara tersebut.
Embargo pada Kuba
Pada 2014, Amerika Serikat menerapkan sanksi ekonomi terhadap Kuba, yang mengakibatkan kerugian besar, sekitar 3,9 miliar dolar AS atau lebih dari Rp49,9 triliun dalam perdagangan internasional selama setahun.
Kerugian total akibat embargo ini selama 55 tahun mencapai lebih dari Rp1.377 triliun. Laporan tahunan dari pemerintah Kuba kepada PBB pada tahun 2014 mengungkapkan angka tersebut dengan tujuan mendorong pencabutan embargo.
Selama bertahun-tahun, Kuba mendapat dukungan dari berbagai negara, yang diwujudkan dalam resolusi PBB yang mendesak agar embargo dicabut.
Meskipun 188 negara mendukung resolusi tersebut pada tahun 2013, hanya dua negara yang menolaknya, yakni Amerika Serikat dan Israel.
Embargo ini dimulai pada tahun 1960 setelah Fidel Castro berhasil merebut kekuasaan di Kuba melalui pemberontakan. Laporan menyebutkan bahwa tanpa embargo, Kuba bisa meraup keuntungan besar dari ekspor produk seperti rum dan cerutu.
Sebagai penutup, pengertian embargo mencakup kebijakan pembatasan perdagangan antara negara, yang bertujuan untuk mempengaruhi kondisi politik atau ekonomi negara sasaran.