JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggulirkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya untuk memberikan keringanan kepada masyarakat serta mendongkrak pendapatan daerah. Program ini bukan hal baru bagi masyarakat Jatim, namun tahun ini akan digelar dalam dua tahap dengan skema dan tujuan yang lebih disesuaikan dengan momentum penting daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengonfirmasi bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan kembali digelar, dengan tahap pertama dilaksanakan pada bulan Juli dan tahap kedua pada Oktober. Pelaksanaan program ini bertepatan dengan momen-momen penting seperti peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur.

"Yang jelas kalau pemutihan (pajak kendaraan bermotor) di Jawa Timur kan dari dulu. Setiap ada Hari Kemerdekaan di bulan Agustus," ungkap Adhy dalam pernyataannya di Surabaya.

Ia menambahkan bahwa tahap pertama dari program ini rencananya digelar pada akhir Juli, namun pihaknya membuka kemungkinan untuk memajukan jadwal pelaksanaan. "Ya rencana bulan Juli, ya ini kita majukan rencananya (dari biasanya di akhir bulan)," tambahnya.

Tahap Kedua Bertepatan dengan HUT Pemprov

Adhy Karyono juga memastikan bahwa tahap kedua pemutihan akan diselenggarakan pada bulan Oktober, yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Dan juga nanti ketika hari ulang tahun pemprov di bulan Oktober, itu sudah pasti,” tandasnya.

Melalui dua gelombang program ini, diharapkan masyarakat Jawa Timur dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka tanpa beban tambahan sanksi administratif.

Meringankan Beban dan Meningkatkan Kepatuhan

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor bukan hanya sekadar strategi insentif fiskal, tetapi juga bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan membantu masyarakat. Dengan menghapus denda dan sanksi administratif, pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak yang mengalami kendala untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap kewajiban pembayaran.

Seperti halnya program serupa yang digelar pada tahun sebelumnya, kebijakan kali ini diproyeksikan memberi dampak ganda. Di satu sisi, masyarakat merasa terbantu karena tidak dibebani dengan sanksi atau denda yang menumpuk. Di sisi lain, penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa terdongkrak seiring meningkatnya partisipasi wajib pajak.

Program ini juga dinilai strategis untuk memperbarui data kendaraan bermotor yang masih belum aktif atau mati pajak, sekaligus menjadi instrumen monitoring terhadap kendaraan yang beredar di wilayah Jatim.

Apa Saja yang Dibebaskan?

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur biasanya mencakup sejumlah kategori pembebasan, yang tidak hanya berlaku untuk individu pemilik kendaraan, tetapi juga untuk pelaku usaha dan pemilik armada kendaraan. Berdasarkan pelaksanaan sebelumnya, berikut jenis pembebasan yang umumnya diberikan:

Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II).

Bebas sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.

Penghapusan PKB progresif, yang biasanya dibebankan kepada wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan atas nama yang sama.

Bebas denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk kendaraan yang masa pajaknya sudah lewat tahun.

Pembebasan tersebut bertujuan mendorong pemilik kendaraan untuk segera menyelesaikan tanggungan pajak tanpa kekhawatiran akan sanksi yang membebani, sekaligus memberikan stimulus kepada mereka yang hendak balik nama atau memperbarui dokumen kendaraan.

Pemutihan sebagai Langkah Proaktif

Program pemutihan ini mencerminkan pendekatan proaktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola penerimaan daerah secara adaptif. Dalam situasi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan, stimulus seperti ini dianggap penting untuk menjaga daya beli dan memberi napas bagi masyarakat luas.

Dengan adanya program ini, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Selain mempermudah dalam hal administrasi, pembebasan beban denda juga membuka jalan untuk mendapatkan kembali legalitas penuh atas kendaraan yang dimiliki. Hal ini sangat penting terutama bagi pemilik kendaraan yang telah lama menunggak atau mengalami kendala ekonomi.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari strategi pembaruan sistem administrasi kendaraan bermotor, termasuk pemutakhiran data wajib pajak, pemilik kendaraan, hingga validasi plat nomor kendaraan aktif.

Akses dan Informasi Terbuka

Pelaksanaan program ini dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Kantor Samsat di seluruh wilayah provinsi akan menjadi pusat layanan utama untuk pelaksanaan pemutihan. Petugas juga akan dikerahkan untuk memberikan sosialisasi serta pendampingan bagi warga yang belum memahami syarat dan prosedur program tersebut.

Meski hingga saat ini detail teknis seperti syarat khusus dan sistem pelaporan masih menunggu pengumuman resmi, secara umum pelaksanaan pemutihan akan mengikuti skema digital seperti sebelumnya, yakni berbasis aplikasi atau melalui kanal daring yang sudah tersedia di sistem Samsat Jawa Timur.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang direncanakan dua kali sepanjang tahun ini adalah langkah strategis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap masyarakat, tetapi juga bagian dari reformasi administrasi fiskal di sektor kendaraan bermotor.

Dengan jadwal pelaksanaan yang bertepatan dengan momen besar seperti Hari Kemerdekaan dan HUT Pemprov Jatim, pemutihan ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.