JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) membuktikan kiprah nyata dalam mendukung program perumahan rakyat. Sejak 2012 hingga pertengahan 2025, BSI telah menyalurkan pembiayaan KPR Sejahtera FLPP senilai Rp 8,1 triliun, membantu lebih dari 62 000 keluarga memiliki rumah layak dengan pembiayaan syariah. Ini sekaligus menjawab tantangan backlog perumahan nasional.

1. Komitmen Jangka Panjang di Balik KPR Syariah

Direktur Penjualan & Distribusi BSI, Anton Sukarna, menegaskan bahwa realisasi pembiayaan ini tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga kualitas:

“Alhamdulillah, BSI telah menyalurkan FLPP sejak tahun 2012. Hingga saat ini, total realisasi penyaluran sudah mencapai Rp 8,1 triliun atau setara dengan 62.631 unit rumah dengan kualitas pembiayaan yang masih terjaga baik.”

Sejak awal, BSI telah menunjukkan konsistensi dan komitmen membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak lewat skema syariah. Ini juga menjadi bagian dari kontribusi nyata terhadap program “3 Juta Rumah”.

2. Skema Syariah sebagai Pilihan Inklusif

KPR Sejahtera FLPP BSI adalah manifestasi dari prinsip inklusif dan berbasis syariah. Ia memberikan kepastian pembiayaan sesuai koridor syariah, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian, tapi juga rasa aman secara finansial dan spiritual:

“Sehingga mereka semua, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah dan mempunyai tanaman syariah sesuai dengan koridor, sesuai prinsip syariah,” jelas Anton.

Pendekatan ini memperluas akses penting bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau pembiayaan lewat bank konvensional.

3. Tren Positif di Era Presiden Prabowo

Lebih lanjut, sejak pemerintahan Presiden Prabowo, BSI mencatat peningkatan penyaluran yang signifikan. Pada periode ini, BSI menyalurkan KPR subsidi dan non-subsidi untuk MBR sebanyak 5.707 unit, dengan total nilai Rp 1,9 triliun.

Angka ini menambah capaian sebelumya dan menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat terhadap KPR syariah terus meningkat.

4. Sinergi BSI dan APBN untuk FLPP

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan sinergi antara perbankan syariah dan dana negara. Hingga akhir Mei 2025, pemerintah telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp 12,59 triliun untuk KPR FLPP, mencakup lebih dari 101.700 unit rumah di 379 kabupaten/kota—naik dibanding April dengan 88.482 unit di 362 kabupaten/kota.

Tahun 2025 menyajikan skema FLPP yang lebih ambisius: alokasi Rp 18,77 triliun ditargetkan untuk 220.000 unit rumah. Kolaborasi antara BSI dan pemerintah menjadi katalis yang mempercepat capaian tersebut.

5. Dampak terhadap Penurunan Backlog

Backlog perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan. Dengan kontribusi BSI yang stabil, ditambah dukungan APBN, penyaluran rumah subsidi diharapkan memberi dampak nyata terhadap pengurangan backlog—mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan sosial di semua daerah.

6. Tantangan dan Langkah Ke Depan

Meski pencapaian positif, tantangan tetap ada:

Cakupan pasar: Perluasan ke daerah terpencil agar pembiayaan FLPP semakin merata.

Sosialisasi syariah: Edukasi tentang perbedaan KPR konvensional dan syariah perlu diperkuat agar masyarakat makin mengenal dan memilih opsi syariah.

Sinergi kelembagaan: Perlu kolaborasi lebih intensif antara BSI, pemerintah daerah, dan pengembang untuk mempermudah akses KPR FLPP.

7. Investasi Sosial: BSI sebagai Agen Perubahan

Kontribusi BSI dalam FLPP bukan hanya soal penyaluran dana, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial berbasis inklusivitas dan keberlanjutan. Setiap unit rumah yang terbangun atas skema ini menjadi simbol penguatan fondasi masa depan keluarga MBR.

BSI menunjukkan bahwa kombinasi modal kebijakan, prinsip syariah, dan peran bank nasional dapat menciptakan dampak sosial yang nyata.

BSI menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga keuangan syariah dan program pemerintah dapat memperluas akses perumahan MBR.

Dengan total pembiayaan Rp 8,1 triliun untuk lebih dari 62.000 rumah FLPP, BSI mempertegas perannya sebagai penggerak utama dalam program KPR FLPP. Di tengah target 3 juta rumah, peran BSI menjadi komponen penting untuk mewujudkan visi hunian layak nasional.