JAKARTA - Pengembangan destinasi wisata pendakian di Sembalun, Lombok Timur, tengah menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berencana melakukan peningkatan infrastruktur guna menunjang fasilitas pendakian, tidak hanya untuk Gunung Rinjani, ikon wisata alam yang sudah mendunia, tetapi juga untuk bukit-bukit di sekitar wilayah Sembalun yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Rencana ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sembalun sebagai pintu gerbang utama menuju Gunung Rinjani telah lama dikenal sebagai kawasan pendakian favorit para wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, peningkatan kunjungan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir menuntut adanya perbaikan infrastruktur yang memadai agar aktivitas pendakian dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan. Pemkab Lombok Timur menyadari pentingnya fasilitas pendukung yang memadai sebagai bagian dari pengelolaan destinasi wisata yang profesional.

Berbagai rencana pengembangan infrastruktur sedang digodok, mulai dari perbaikan jalan akses, pembangunan fasilitas pendukung seperti pos pemeriksaan, tempat istirahat, hingga sarana kebersihan dan keamanan. Peningkatan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan bagi para pendaki sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dengan demikian, wisata pendakian di Sembalun tidak hanya menjadi pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Meski demikian, rencana pengembangan ini dihadapkan pada satu persoalan penting yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, yakni belum adanya mekanisme bagi hasil atau retribusi yang jelas diterima oleh pemerintah daerah dari aktivitas pendakian di kawasan Sembalun. Hal ini menjadi isu krusial karena pengelolaan dan pengembangan infrastruktur memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sementara sumber dana yang stabil dan berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Ketiadaan sistem retribusi atau bagi hasil yang formal membuat Pemkab Lombok Timur harus mencari solusi agar pembangunan fasilitas dapat berjalan optimal tanpa membebani anggaran daerah yang terbatas. Diskusi mengenai mekanisme pembagian hasil dari aktivitas wisata pendakian ini menjadi poin penting dalam pertemuan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pengelola kawasan wisata, dan komunitas lokal.

Masalah retribusi ini juga berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam dan hak pengelolaan kawasan wisata. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian hukum dan mekanisme yang jelas agar dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor pariwisata yang selama ini berkembang pesat. Dengan adanya sistem bagi hasil yang adil dan transparan, pendapatan tersebut dapat digunakan kembali untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, serta program konservasi lingkungan.

Selain aspek finansial, perhatian juga diberikan pada pemberdayaan masyarakat lokal. Pengembangan infrastruktur dan pengelolaan wisata harus melibatkan komunitas setempat agar mereka mendapat manfaat langsung dari sektor pariwisata. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya serta lingkungan. Keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan kawasan wisata berjalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Pemerintah daerah menyadari bahwa pengembangan kawasan pendakian di Sembalun tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral. Dibutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan perbaikan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, kebijakan fiskal yang tepat, dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara Pemkab Lombok Timur, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi modal utama dalam merealisasikan visi pengembangan wisata pendakian yang modern dan berkelanjutan.

Dalam beberapa waktu ke depan, Pemkab Lombok Timur akan terus mengupayakan pembicaraan lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan retribusi dan mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai. Rencana peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat terlaksana secepatnya agar Sembalun tetap menjadi destinasi unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan infrastruktur di kawasan pendakian Sembalun sekaligus membuka peluang untuk memperkuat citra Lombok Timur sebagai daerah tujuan wisata alam yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik, diharapkan kunjungan wisatawan akan meningkat secara signifikan, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan memperkuat posisi Lombok Timur di peta pariwisata nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, langkah Pemkab Lombok Timur dalam meningkatkan infrastruktur pendakian di Sembalun merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi wisata alam yang dimiliki. Meski masih menghadapi tantangan terkait sistem retribusi, komitmen kuat dari semua pihak diyakini akan mampu menjembatani persoalan tersebut dan mewujudkan pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan dan bermanfaat luas bagi masyarakat.