JAKARTA - Pemerintah kembali menggulirkan berbagai program bantuan sosial (bansos) di bulan Juli 2025, mencakup enam jenis bantuan yang menyasar kelompok masyarakat rentan. Momen pertengahan tahun ini dinilai menjadi waktu strategis untuk penyaluran bansos, apalagi bertepatan dengan pergantian tahun ajaran baru dan kebutuhan ekonomi yang meningkat di tengah situasi pemulihan ekonomi nasional.
Salah satu program yang mulai dicairkan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, ditujukan bagi masyarakat desa dengan penghasilan di bawah Rp11 ribu per hari atau mereka yang mengalami kondisi kesehatan kronis. Khusus periode Juli 2025, BLT Dana Desa diberikan sebesar Rp300 ribu per penerima. Selanjutnya untuk Agustus dan September, dana akan digabungkan dengan nominal Rp600 ribu. Total selama triwulan ini, masyarakat desa akan menerima Rp900 ribu. Penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah desa agar penyaluran tepat sasaran.
Tak hanya BLT Dana Desa, bantuan untuk dunia pendidikan juga menjadi prioritas. Saldo Program Indonesia Pintar (PIP) telah mulai masuk ke rekening pelajar di berbagai jenjang pendidikan. PIP ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan mulai dari seragam, alat tulis, hingga transportasi sekolah. Besaran bantuan PIP bervariasi, dari Rp450 ribu hingga Rp1,8 juta per tahun, tergantung pada jenjang pendidikan penerima. Pencairan dana ini bertepatan dengan masa awal tahun ajaran 2025/2026, sehingga diharapkan dapat membantu siswa dan orang tua.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga terus menguatkan layanan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Masyarakat yang terdaftar dalam program ini dapat menikmati layanan kesehatan gratis tanpa premi iuran karena telah ditanggung negara. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk secara aktif mengecek status keaktifan KIS melalui aplikasi Mobile JKN atau fasilitas kesehatan terdekat, agar dapat terus menikmati layanan yang tersedia, baik di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan lanjutan.
Bantuan berbasis kartu juga tetap berjalan. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih kembali disalurkan, mencakup dua program utama yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako. PKH memberikan bantuan tunai kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas. Sementara program sembako memberikan akses kepada penerima untuk menukarkan bantuan dengan kebutuhan pokok melalui e-warong yang ditunjuk.
Selanjutnya, bantuan reguler berupa paket sembako juga terus digulirkan untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin. Paket sembako biasanya berisi kebutuhan utama seperti beras, telur, kacang hijau, hingga minyak goreng. Di beberapa wilayah, tambahan barang kebutuhan pokok juga bisa diberikan tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah.
Tak kalah penting adalah program bantuan cadangan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan. Program ini menyasar keluarga yang sudah terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, mengantisipasi gejolak harga, serta membantu ketahanan pangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Penyaluran bansos beras 10 kilogram ini dilakukan melalui kerja sama dengan Bulog dan Pos Indonesia, dengan target pendistribusian secara merata hingga ke pelosok desa. Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran semua jenis bansos dilakukan secara gratis, tanpa pungutan biaya dalam bentuk apapun.
Masyarakat diminta aktif memastikan keikutsertaan dan status penerimaan bantuan dengan memeriksa data mereka di desa, sekolah, maupun kantor dinas sosial setempat. Pemerintah juga mengingatkan bahwa pengaduan bisa disampaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam proses verifikasi atau distribusi bansos.
Selain pengawasan internal dari pemerintah, pengawasan publik juga sangat dibutuhkan agar seluruh penyaluran tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi faktor kunci agar bansos yang digelontorkan pemerintah ini benar-benar memberi manfaat nyata.
Dengan hadirnya berbagai jenis bansos selama Juli 2025 ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi, serta akses layanan kesehatan makin diperluas, terutama untuk kalangan tidak mampu. Pemerintah optimis dengan pengelolaan yang baik, program perlindungan sosial dapat berperan signifikan dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
