JAKARTA - Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan kompetitif. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menyuarakan perlunya intervensi aktif dari pemerintah daerah dalam mempercepat adopsi teknologi digital oleh para pelaku UMKM. Menurutnya, langkah ini bukan hanya solusi adaptif, tapi juga menjadi kunci pertumbuhan dan perluasan pasar di tengah dinamika ekonomi saat ini.

August menyampaikan pandangannya pada Senin 14 JULI 2025, menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggencarkan sosialisasi dan pelatihan penggunaan teknologi digital, terutama bagi UMKM yang masih mengandalkan metode pemasaran konvensional.

“Harus ada upaya lebih dari Pemprov untuk mengenalkan teknologi digital kepada para pelaku UMKM. Ini penting agar mereka bisa terhubung dengan pasar digital yang terus berkembang, seperti e-commerce dan online shop,” ujarnya.

UMKM: Pilar Ekonomi yang Perlu Dukungan Strategis

UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Jakarta, menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga. Namun, belum semua pelaku usaha kecil ini mampu memanfaatkan kemajuan teknologi digital secara optimal. Banyak dari mereka yang masih terbatas pada sistem pemasaran tradisional, baik karena minimnya pengetahuan, keterbatasan infrastruktur, maupun kurangnya akses ke pelatihan digital.

Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi vital. Sosialisasi teknologi digital harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga menjangkau kawasan padat penduduk hingga daerah pinggiran. Program-program seperti pelatihan e-commerce, penggunaan media sosial sebagai alat promosi, serta akses terhadap platform pembayaran digital, bisa menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM lokal.

Teknologi Digital: Jembatan Menuju Ekspansi Pasar

Dalam pandangan August Hamonangan, pemanfaatan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Ia menyebut bahwa perkembangan e-commerce, platform marketplace, dan sistem pembayaran digital telah menciptakan ekosistem baru dalam dunia usaha yang tidak bisa diabaikan. Tanpa dukungan penyesuaian dari pemerintah, pelaku UMKM berisiko tertinggal dalam kompetisi pasar.

“Digitalisasi membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas. Namun, mereka perlu didampingi agar tidak hanya tahu caranya, tapi juga paham bagaimana menjaga kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha secara profesional,” kata August.

Dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu UMKM mencatat keuangan lebih rapi, mengelola inventaris barang dengan sistem, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Hal-hal tersebut menjadi pondasi penting agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang secara berkelanjutan.

Contoh Nyata dan Harapan Pelaku UMKM

Beberapa pelaku UMKM yang telah sukses melakukan transformasi digital menjadi contoh inspiratif. Mereka berhasil menjual produknya hingga keluar Jakarta bahkan ke pasar internasional melalui platform marketplace. Namun, kisah-kisah sukses ini belum bisa dinikmati semua pelaku usaha kecil, karena gap akses informasi dan teknologi masih lebar.

Para pelaku UMKM yang belum tersentuh pelatihan teknologi kerap menyampaikan keinginan mereka untuk mendapatkan pembinaan langsung dari pihak pemerintah. Salah seorang pedagang batik di Jakarta Timur, misalnya, mengungkapkan bahwa ia ingin belajar menggunakan media sosial untuk memasarkan produk, tetapi belum pernah mendapat pelatihan atau bimbingan dari instansi pemerintah setempat.

“Saya lihat banyak teman yang jualannya naik setelah mereka ikut pelatihan online. Tapi saya belum tahu caranya daftar, dan belum pernah ada penyuluhan ke sini,” ujarnya.

Kondisi ini menggambarkan bahwa perlu ada percepatan program pendampingan digitalisasi secara terstruktur dan masif.

Kolaborasi Multi-Pihak Jadi Kunci Keberhasilan

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemprov DKI tidak bisa berjalan sendiri. August menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas digital dalam membangun ekosistem pelatihan yang mudah diakses. Keterlibatan perusahaan teknologi, perguruan tinggi, serta lembaga pelatihan bisa memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pembinaan.

Lebih lanjut, program digitalisasi UMKM sebaiknya tidak hanya terfokus pada keterampilan teknis, melainkan juga menyentuh aspek literasi keuangan, manajemen usaha, dan keamanan digital.

“Dengan pendekatan holistik, UMKM Jakarta bisa lebih siap menghadapi tantangan global, termasuk menghadapi persaingan dari pelaku usaha besar,” tegas August.

Pemerintah Daerah Harus Jadi Fasilitator Utama

Dalam konteks ini, Pemprov DKI diharapkan menjadi fasilitator utama yang tidak hanya menyediakan pelatihan, tetapi juga menyiapkan infrastruktur pendukung seperti akses internet murah, pusat-pusat inkubasi bisnis, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital berbasis kerakyatan.

Insentif fiskal atau subsidi untuk pelaku UMKM yang berhasil mengadopsi teknologi bisa menjadi langkah motivatif. Selain itu, pembukaan kanal distribusi khusus untuk produk UMKM di platform e-commerce milik pemerintah atau mitra strategis juga dapat membantu perluasan pasar.

Menuju UMKM Jakarta yang Melek Teknologi

Transformasi digital adalah langkah penting untuk memastikan bahwa UMKM Jakarta tetap tumbuh dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman. Ajakan August Hamonangan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk lebih aktif dalam sosialisasi dan pendampingan bukan hanya seruan politik, tetapi panggilan akan tanggung jawab bersama untuk mendorong inklusi ekonomi digital yang merata.

Dengan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, UMKM Jakarta bisa menjadi contoh nasional dalam hal keberhasilan digitalisasi ekonomi lokal.