JAKARTA - Upaya penguatan ekonomi desa melalui koperasi kembali mendapatkan pengakuan pemerintah. Kali ini, Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih mendapat amanat penting dalam distribusi energi, yakni sebagai subpangkalan LPG 3 kilogram. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam pernyataan terbarunya di Jakarta.

Dalam keterangannya, Bahlil menekankan bahwa pemerintah membuka ruang revisi regulasi yang memungkinkan Kopdes Merah Putih terlibat langsung dalam jalur distribusi gas elpiji bersubsidi. “Mereka (Kopdes Merah Putih) kami kasih revisi ruang untuk menjadi subpangkalan,” ujar Bahlil saat ditemui awak media.

Kebijakan ini merupakan bentuk dorongan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa, sekaligus memperkuat tata kelola distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Dengan menjadi subpangkalan resmi, Kopdes diharapkan dapat memastikan ketersediaan elpiji bagi masyarakat bawah secara merata dan efisien.

Namun, Bahlil juga mengingatkan bahwa peran baru ini membawa tanggung jawab besar. Ia menegaskan pentingnya Kopdes Merah Putih untuk tetap menjaga efektivitas dan produktivitas dalam proses penyaluran LPG. Efektivitas ini menjadi kunci agar kehadiran koperasi tidak sekadar simbolis, tapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Langkah ini selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Pemerintah meyakini bahwa desa adalah garda terdepan dalam pembangunan ekonomi inklusif. Melalui skema Kopdes Merah Putih, distribusi LPG tidak hanya menjadi urusan logistik, tetapi juga bagian dari strategi untuk menghidupkan aktivitas ekonomi lokal.

Peran koperasi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat desa juga mendapat sorotan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam peluncuran kelembagaan 80 ribu unit Kopdes dan Kopkel Merah Putih yang digelar di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Presiden menyampaikan bahwa keberadaan koperasi ini akan menguatkan kembali struktur ekonomi pedesaan.

“Anggaran yang dialokasikan dari Dana Desa ke Kopdes/Kopkel Merah Putih itu juga akan kembali ke desa,” ujar Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas bisnis dalam koperasi ini akan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa secara langsung.

Dalam sambutannya, Presiden juga menyebut bahwa sejumlah bidang usaha telah mulai dijalankan oleh Kopdes Merah Putih. Selain LPG 3 kg, koperasi-koperasi ini juga berperan sebagai penyalur pupuk, sembako, hingga alat produksi pertanian. Langkah ini menciptakan ekosistem distribusi kebutuhan pokok yang lebih dekat dan terkendali dari desa untuk desa.

Tak hanya memberikan peran baru, pemerintah juga memberikan dukungan nyata terhadap pembiayaan koperasi. Sejak 22 Juli 2025, 108 koperasi percontohan telah mulai dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dari bank-bank anggota Himbara (Himpunan Bank Negara). Fasilitas ini diharapkan mendorong tumbuhnya koperasi yang mandiri, profesional, dan inovatif.

Target ke depan, setiap koperasi akan didukung dua armada kendaraan operasional, yakni satu unit truk pick up ukuran standar, serta satu unit kendaraan angkut berukuran kecil seperti becak motor (bentor). Hal ini bertujuan agar distribusi LPG maupun barang kebutuhan pokok lainnya dapat menjangkau pelosok desa secara efisien.

Penguatan kelembagaan koperasi dan fungsinya sebagai subpangkalan LPG merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala distribusi energi bersubsidi, yang selama ini kerap tidak tepat sasaran atau mengalami kelangkaan di daerah. Dengan melibatkan masyarakat desa secara langsung melalui wadah koperasi, diharapkan distribusi menjadi lebih transparan dan terkontrol.

Kebijakan ini pun mendapat dukungan dari berbagai kalangan karena mengintegrasikan pendekatan ekonomi rakyat dengan reformasi sektor energi. Kementerian ESDM menilai langkah ini sebagai terobosan untuk membangun kemandirian desa dalam pengelolaan kebutuhan energinya sendiri.

Adapun penunjukan Kopdes Merah Putih sebagai subpangkalan LPG juga membuka peluang bagi desa untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pelaku utama dalam sistem distribusi nasional. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus pengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Dengan adanya peran baru ini, tantangan berikutnya adalah memastikan kesiapan koperasi dalam aspek manajemen, logistik, dan tata kelola keuangan. Pemerintah berkomitmen untuk mendampingi proses ini melalui pelatihan, pembinaan, dan pengawasan berkelanjutan.

Kehadiran Kopdes Merah Putih sebagai subpangkalan LPG menjadi contoh konkret bagaimana program pembangunan desa tak hanya berhenti pada infrastruktur atau bantuan sosial, tetapi benar-benar diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi lokal yang kuat dan mandiri. Pemerintah berharap, melalui sinergi lintas kementerian dan partisipasi aktif masyarakat desa, target pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi bisa tercapai dengan maksimal.