JAKARTA - Dorongan percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara kini memasuki fase strategis. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan komitmen serius dalam menyusun agenda pembangunan jangka panjang dengan menggalang sinergi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Langkah ini dipandang sebagai strategi penting untuk memastikan berbagai proyek prioritas di daerah dapat segera dieksekusi sesuai kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.

Pertemuan koordinatif antara Pemprov Malut dan Kementerian PU menjadi ruang dialog penting untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi hambatan teknis, sekaligus mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur. Dalam pertemuan ini, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, secara langsung memimpin jalannya diskusi strategis bersama sejumlah perwakilan kementerian.

Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Maluku Utara, dihadiri oleh Kasubdit Wilayah II Prasarana Strategis Ervin Delmisa, Ketua Tim Muchlis, dan Kasatker Rahman dari pihak Kementerian. Sementara dari unsur Pemprov hadir jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Perkim Musryfah Alhadar, Kepala Dinas Sosial Zen Kasim, serta Direktur RSUD Chasan Boesoirie, dr Alwia Assagaf.

Ervin Delmisa menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap perubahan nomenklatur kementerian dan alur administrasi pembangunan lintas sektoral. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan proyek oleh Kementerian PU harus tetap melalui restu dari kementerian teknis sesuai bidang masing-masing.

“Misalnya, untuk pembangunan pasar, pengajuannya ke Kementerian Perdagangan. Jika ingin membangun GOR, maka ke Kemenpora. Rumah ibadah ke Kemenag. Walaupun pelaksanaan teknisnya bisa lewat PU, tapi persetujuan tetap berada di kementerian yang membidangi,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa untuk pembangunan rumah ibadah, syarat legalitas berupa badan hukum yang sah menjadi aspek yang tak boleh diabaikan. Hal ini penting agar setiap pembangunan memiliki dasar hukum yang kuat dan akuntabel secara administratif.

Dalam forum tersebut, sejumlah rencana pembangunan strategis di Maluku Utara dipaparkan langsung oleh pimpinan instansi terkait. Direktur RSUD Chasan Boesoirie, dr Alwia Assagaf, mengungkapkan keterbatasan lahan sebagai salah satu tantangan utama dalam pengembangan rumah sakit rujukan di provinsi ini. Menurutnya, solusi terbaik adalah dengan menerapkan konsep bangunan vertikal.

“Luas lahan hanya sekitar 2,6 hektare, jadi pembangunannya vertikal, menyesuaikan kontur tanah di Malut. Kami juga akan konsultasi ke Kemenkes agar pembangunan sesuai prioritas, seperti ruang jantung, kanker, stroke, dan kesehatan ibu-anak,” ujarnya menjelaskan.

Adapun dari Dinas Perkim, rencana pembebasan lahan untuk sejumlah proyek pembangunan juga menjadi fokus pembahasan. Kepala Dinas Perkim, Musryfah Alhadar, menjelaskan berbagai kebutuhan lahan yang tengah disiapkan, mulai dari pasar, rumah ibadah, hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

“Lahan Sekolah Rakyat seluas 9 hektare sudah ada. Untuk Sekolah Garuda dan pasar, pembebasan lahan segera dilakukan,” paparnya.

Sementara itu, Kadis Sosial Zen Kasim menekankan pentingnya pembangunan fasilitas penghormatan sejarah dan warisan budaya, yakni melalui rencana pembangunan Taman Makam Pahlawan (TMP) serta cagar budaya tokoh-tokoh bersejarah dari Maluku Utara.

“Termasuk Sultan Baabullah, Sultan Nuku, Sultan Mahmud Badaruddin II, serta perluasan lahan untuk makam Pahlawan Nasional Salahuddin bin Talabuddin di Halmahera Tengah,” sebutnya.

Semua rencana ini tentu tidak bisa berdiri sendiri. Koordinasi lintas sektor dan kesiapan data yang valid menjadi syarat penting dalam mendorong percepatan pembangunan yang tepat sasaran. Menyadari hal itu, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menginstruksikan seluruh OPD untuk menyusun dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan dalam waktu singkat.

“Pekan depan kita gelar rapat pembobotan bersama OPD untuk pastikan data pembangunan jangka panjang. Kita ingin semua bergerak cepat demi Maluku Utara Bangkit,” tegas Sarbin dalam arahannya.

Langkah percepatan ini menjadi gambaran jelas bahwa Pemprov Malut tengah memosisikan diri sebagai penggerak utama pembangunan daerah. Dengan mengedepankan perencanaan matang, dukungan antarlembaga, serta konsistensi dalam eksekusi, pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur dapat memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.