JAKARTA - Langkah strategis dalam perencanaan keuangan negara mulai memasuki fase penting. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPR yang akan digelar pada pertengahan Agustus. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai melapor ke Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa penyusunan dokumen keuangan negara yang menjadi dasar RAPBN 2026 telah memasuki tahap akhir. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan seluruh isi dan struktur utama dari Nota Keuangan kepada Presiden. “Kami melaporkan kepada bapak presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui bahwa bapak presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR,” ungkapnya.

Sri Mulyani menjelaskan, sejumlah elemen penting menjadi sorotan utama dalam dokumen RAPBN, terutama yang mencerminkan visi pemerintahan Presiden Prabowo. Beberapa agenda prioritas antara lain adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan sekolah, serta inisiatif infrastruktur seperti jalan dan ketahanan pangan.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa alokasi anggaran juga difokuskan pada upaya memperluas kapasitas lahan pertanian serta pembangunan infrastruktur irigasi dan bendungan. Di sektor pendidikan, perhatian serius diberikan terhadap pengembangan pendidikan dasar dan menengah, revitalisasi madrasah, dan proses digitalisasi sekolah-sekolah. Bahkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi juga termasuk dalam rencana alokasi strategis.

“Semua program tersebut telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari bapak presiden, apakah prioritasnya telah sesuai,” lanjut Sri Mulyani.

Namun demikian, Sri Mulyani memilih untuk tidak membocorkan detail isi Nota Keuangan dan RAPBN 2026 secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa kewenangan penuh untuk menyampaikan rincian tersebut berada di tangan Presiden yang akan menyampaikan langsung dalam pidato kenegaraan.

Sri Mulyani menekankan bahwa arahan Presiden sangat jelas, khususnya dalam hal kesinambungan reformasi fiskal dan pengelolaan belanja negara yang tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa reformasi perpajakan akan tetap dijaga agar penerimaan negara terus menguat. Di saat yang sama, belanja negara akan diarahkan kepada sektor-sektor yang dinilai strategis untuk pembangunan nasional.

“Defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini, seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada bapak presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan bahwa Presiden memberikan arahan yang komprehensif agar APBN 2026 dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Keseimbangan antara penerimaan dan belanja menjadi fokus utama pemerintah agar mampu menjaga defisit dalam batas aman.

Tak hanya membahas RAPBN 2026, Sri Mulyani juga melaporkan perkembangan penyusunan APBN tahun berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah laporan keuangan pemerintah pusat untuk tahun 2024 yang tengah dalam pembahasan dengan DPR. Ia berharap pembahasan tersebut bisa sejalan dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saya juga melapor kepada bapak presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester, yang dalam hal ini, beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, outlook fiskal untuk tahun 2025 diproyeksikan mencatat defisit sebesar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini mencerminkan kalkulasi atas kebutuhan belanja negara yang masih tinggi untuk mendukung program-program prioritas, serta penerimaan negara yang diprediksi stabil.

“Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” ujarnya menegaskan.

Langkah-langkah strategis yang disusun dalam RAPBN 2026 dan pemantauan atas pelaksanaan APBN 2024 dan 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Kesiapan teknokratis dan komunikasi intensif antar-lembaga menjadi landasan penting dalam proses pengambilan kebijakan.

Kehadiran Presiden Prabowo untuk menyampaikan Nota Keuangan nanti menjadi momen penting bagi publik dan pasar untuk mengetahui arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal Indonesia di tahun-tahun mendatang. Pemerintah ingin memastikan bahwa postur APBN 2026 tetap mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat, efisiensi anggaran, dan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global.