JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pemerataan akses energi listrik ke seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah terluar seperti Papua. Upaya ini terlihat nyata melalui Program Listrik Perdesaan (Lisdes) yang dirancang untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di tanah Papua. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi sosok kunci dalam pengawalan langsung implementasi program tersebut di lapangan.

Dalam kunjungannya ke wilayah timur Indonesia, Bahlil secara khusus menyoroti pentingnya kehadiran listrik di desa-desa terpencil. Ia mengawali pemantauan dari Desa Tindaret di Kepulauan Yapen, dan melanjutkan hingga Pulau Owi di Kabupaten Biak Numfor. Di sana, ia menyaksikan langsung dampak positif dari hadirnya aliran listrik terhadap masyarakat, terutama dunia pendidikan.

Salah satu titik yang ia kunjungi adalah SD Negeri Kiriyow. Kehadiran listrik di sekolah tersebut membuat suasana belajar menjadi jauh lebih hidup. Anak-anak kini dapat memanfaatkan perangkat teknologi dalam kegiatan belajar sehari-hari. Menurut Bahlil, ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua dan membentuk generasi penerus yang lebih unggul.

“Saya ingin dengan listrik ini masuk, maka anak-anak kita sekolah bisa memakai teknologi. Suatu saat mereka-mereka itu akan menjadi pemimpin di Papua, akan menjadi pemimpin di bangsa ini, dan akan menjadi orang-orang hebat, itu bukan barang yang mustahil,” ujar Bahlil.

Lebih dari sekadar penerangan, program ini membuka peluang ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat desa. Listrik bukan hanya memfasilitasi pendidikan, tapi juga mendukung aktivitas produktif masyarakat, membuka akses informasi, dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun demikian, dalam kunjungannya ke Pulau Owi, Bahlil menemukan masih ada kendala dalam distribusi listrik. Saat ini, masyarakat hanya bisa menikmati pasokan listrik selama 12 jam per hari dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Padahal, kebutuhan masyarakat akan energi listrik terus meningkat.

Melihat kondisi tersebut, Bahlil langsung meminta PT PLN (Persero) untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Ia menugaskan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, untuk meningkatkan kapasitas pembangkit dan menambah tangki bahan bakar. Tujuannya, agar masyarakat dapat menikmati listrik selama 24 jam penuh setiap hari.

“Ini yang punya listrik sudah datang, Pak Direktur Utama PLN datang di Kampung Bapak/Ibu. Semua ini hanya untuk mengatakan bahwa siap menjalankan apa yang diminta oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di pulau ini, untuk listrik menyala 24 jam,” ucap Bahlil dengan tegas.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Kementerian ESDM dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Papua. Kolaborasi dengan PLN dan pemerintah daerah akan terus diperkuat guna mempercepat elektrifikasi wilayah.

Komitmen itu sejalan dengan semangat keadilan energi yang menjadi agenda besar pemerintah. Papua sebagai bagian integral dari Indonesia, menurut Bahlil, harus mendapatkan akses energi yang sama seperti wilayah lain di Tanah Air. Tak hanya sekadar menyediakan infrastruktur listrik, pemerintah juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan keberpihakan terhadap lingkungan.

Dalam roadmap Lisdes Papua 2025–2029 yang disusun Kementerian ESDM bersama PLN, sudah dirancang berbagai skema elektrifikasi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya setempat. Untuk Kepulauan Yapen dan Biak Numfor, pembangunan akses listrik desa akan mengandalkan perluasan jaringan listrik, mini grid, dan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual dengan baterai.

Model energi terbarukan seperti PLTS dipilih karena dinilai cocok dengan kondisi wilayah dan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi keberlanjutan pasokan energi. Selain efisien dan ramah lingkungan, teknologi ini juga relatif mudah dioperasikan oleh masyarakat setempat setelah diberikan pelatihan.

Pemerintah menargetkan seluruh desa di Papua bisa menikmati listrik secara penuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Meski tantangan geografis dan logistik cukup besar, Bahlil optimistis dengan sinergi antar-lembaga, semua hambatan bisa diatasi.

Tak hanya soal infrastruktur, penguatan kapasitas masyarakat juga menjadi bagian penting dari program elektrifikasi ini. Pemerintah mendorong agar warga bisa memanfaatkan listrik bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sebagai penggerak usaha kecil dan menengah, industri rumahan, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Program Lisdes di Papua ini bukan sekadar proyek pembangunan biasa, tapi merupakan langkah strategis untuk membangun pondasi ekonomi lokal yang kuat dan mandiri. Ketika desa-desa memiliki akses listrik yang andal, maka mereka bisa meningkatkan produktivitas, kualitas hidup, dan membuka peluang generasi muda untuk bersaing secara global.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan sinergi dari berbagai pihak, masa depan Papua yang terang dan sejahtera bukan lagi sekadar harapan. Aliran listrik yang menjangkau hingga pelosok desa akan menjadi simbol kehadiran negara, serta pemenuhan hak dasar seluruh warga negara tanpa terkecuali.