JAKARTA - Diskusi mengenai masa depan mobil listrik di Indonesia kembali mencuat setelah pemerintah memastikan rencana penghentian insentif fiskal untuk kendaraan listrik berbasis baterai yang masuk dalam skema completely built up (CBU). Kebijakan ini, menurut Kementerian Perindustrian, akan berlaku hingga akhir tahun 2025. Setelah itu, konsumen harus siap menghadapi harga mobil listrik impor tanpa dukungan insentif yang selama ini cukup meringankan.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (ILMATAP) Kementerian Perindustrian, Mahardi Tunggul Wicaksono, menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan baru terkait kelanjutan pemberian insentif untuk mobil listrik CBU. “Hingga kini belum ada rapat antar kementerian terkait kelanjutan insentif BEV impor,” ujar Mahardi. Pernyataan ini menegaskan bahwa konsumen yang berniat membeli mobil listrik impor sebaiknya memperhitungkan waktu pembelian sebelum insentif benar-benar dihentikan.

Konteks Kebijakan Insentif Mobil Listrik

Insentif fiskal bagi mobil listrik berbasis baterai merupakan bagian dari strategi pemerintah mendorong transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil. Dengan adanya insentif, harga mobil listrik impor menjadi lebih terjangkau sehingga menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Namun, kebijakan penghentian insentif fiskal di akhir 2025 menjadi titik balik yang perlu dicermati. Setelah insentif dihentikan, harga mobil listrik impor kemungkinan besar akan melonjak. Bagi calon konsumen, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan: apakah masih layak membeli mobil listrik impor dengan harga penuh tanpa subsidi dari negara?

Daftar Harga Mobil Listrik Impor Tanpa Insentif

Untuk memberi gambaran, berikut ini adalah daftar harga beberapa mobil listrik impor CBU jika tidak lagi mendapatkan insentif dari pemerintah. Data berikut memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan harga saat insentif masih berlaku:

-Hyundai Ioniq 5 (impor CBU): diperkirakan mencapai Rp1 miliar lebih.

-Tesla Model 3: kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp1,7 miliar.

-BMW iX3: di atas Rp1,8 miliar.

-Mercedes-Benz EQB: bisa menyentuh angka Rp2 miliar lebih.

-Kia EV6: diproyeksikan berada di kisaran Rp1,2 miliar hingga Rp1,4 miliar.

Harga-harga tersebut menunjukkan bahwa tanpa insentif fiskal, mobil listrik impor masih berada di kelas premium, jauh dari jangkauan sebagian besar masyarakat.

Dampak Bagi Pasar dan Industri

Pencabutan insentif fiskal untuk mobil listrik CBU tentu berdampak pada dinamika pasar otomotif nasional. Konsumen yang sebelumnya tertarik beralih ke mobil listrik mungkin akan menahan diri karena harga yang kembali melambung. Kondisi ini bisa mengurangi laju penetrasi kendaraan listrik di Indonesia, terutama untuk produk-produk impor.

Meski demikian, pemerintah sebenarnya memiliki alasan kuat di balik kebijakan ini. Fokus pembangunan industri kendaraan listrik kini diarahkan pada produksi dalam negeri. Dengan begitu, pabrikan global yang ingin memasarkan produk kendaraan listriknya di Indonesia didorong untuk melakukan investasi langsung, baik dalam bentuk pabrik perakitan maupun pengembangan ekosistem baterai.

Mahardi Tunggul Wicaksono menekankan bahwa keberadaan insentif selama ini bukan untuk selamanya. Insentif bersifat sementara, dengan tujuan membuka jalan bagi investasi industri dalam negeri. Setelah kapasitas produksi dalam negeri berkembang, pasar kendaraan listrik Indonesia diharapkan mampu tumbuh lebih mandiri tanpa harus bergantung pada impor.

Dorongan bagi Produksi Lokal

Penghentian insentif fiskal untuk mobil listrik CBU tidak serta-merta menutup peluang bagi perkembangan ekosistem kendaraan listrik. Justru sebaliknya, langkah ini menjadi dorongan agar pabrikan asing lebih serius membangun basis produksi di Indonesia.

Kehadiran pabrik lokal akan memberikan beberapa keuntungan. Pertama, harga mobil listrik dapat ditekan karena tidak lagi terbebani biaya impor penuh. Kedua, ekosistem industri kendaraan listrik, mulai dari pemasok komponen hingga rantai pasok baterai, akan berkembang dan membuka banyak lapangan kerja baru. Ketiga, konsumen tetap bisa menikmati mobil listrik dengan harga lebih kompetitif dibandingkan membeli produk impor.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai insentif berbeda yang menyasar produsen dalam negeri. Misalnya, insentif pajak bagi pabrikan yang berinvestasi di sektor kendaraan listrik maupun baterai. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat produksi kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meski arah kebijakan sudah jelas, tantangan tetap ada. Pertama, harga mobil listrik produksi lokal masih relatif tinggi dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini membuat adopsi massal masih memerlukan waktu. Kedua, infrastruktur pengisian daya listrik (charging station) masih terbatas, terutama di luar kota besar.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik juga menjadi pekerjaan rumah. Banyak calon konsumen yang masih ragu terkait daya tahan baterai, biaya perawatan, serta nilai jual kembali mobil listrik. Jika persoalan ini tidak segera diatasi, penetrasi mobil listrik akan berjalan lambat meski produksi dalam negeri sudah meningkat.

Kebijakan penghentian insentif fiskal untuk mobil listrik CBU di akhir 2025 menjadi sinyal perubahan strategi pemerintah. Fokus kini bukan lagi mempermudah masuknya kendaraan listrik impor, melainkan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Bagi konsumen, hal ini berarti harga mobil listrik impor akan kembali melambung tinggi tanpa insentif. Daftar harga mobil listrik impor tanpa insentif memperlihatkan bahwa kendaraan ini masih berada di segmen premium.

Meski demikian, langkah pemerintah tidak bisa dianggap negatif sepenuhnya. Dorongan terhadap produksi lokal berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam industri kendaraan listrik global. Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada kemampuan pemerintah, industri, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan harga, infrastruktur, dan edukasi konsumen.

Dengan demikian, kebijakan penghentian insentif fiskal bisa menjadi titik awal transformasi ekosistem kendaraan listrik nasional menuju arah yang lebih berkelanjutan dan mandiri.