JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa penerapan sistem satu harga untuk gas elpiji 3 kilogram akan mulai diberlakukan pada 2026. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian harga bagi seluruh masyarakat di Indonesia sekaligus mencegah disparitas harga di berbagai daerah.

Sistem baru ini akan mengharuskan pembelian gas elpiji 3 kilogram menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) atau kartu tanda penduduk (KTP). Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap distribusi gas bersubsidi dapat lebih tepat sasaran, serta mengurangi praktik penyelewengan dan penimbunan.

Tujuan Satu Harga Gas Elpiji

Penerapan satu harga gas elpiji 3 kilogram menjadi strategi pemerintah untuk memastikan semua warga mendapatkan harga yang sama, tanpa dipengaruhi lokasi geografis. Selama ini, perbedaan harga gas antara kota besar dan daerah terpencil sering menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen.

“Dengan sistem satu harga, warga di daerah terpencil maupun perkotaan akan membeli gas elpiji 3 kilogram dengan harga yang sama. Hal ini akan menciptakan kepastian bagi masyarakat sekaligus mengurangi praktik penyelewengan,” ujar pejabat Kementerian ESDM.

Selain itu, penggunaan NIK atau KTP saat pembelian gas diharapkan membantu pemerintah melakukan pemantauan distribusi secara lebih efektif. Setiap transaksi dapat tercatat dalam sistem nasional sehingga alokasi gas bersubsidi lebih tepat sasaran.

Dampak Terhadap Masyarakat

Bagi masyarakat, kebijakan ini membawa sejumlah manfaat. Pertama, harga gas elpiji 3 kilogram yang stabil akan membantu perencanaan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga yang bergantung pada gas sebagai bahan bakar utama untuk memasak.

Kedua, sistem NIK atau KTP meminimalkan risiko warga membeli gas berulang kali untuk tujuan komersial atau dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Hal ini diharapkan membuat pasokan gas di pasaran lebih merata dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Tantangan Implementasi

Meskipun kebijakan satu harga gas elpiji membawa banyak keuntungan, implementasinya membutuhkan persiapan matang. Pemerintah harus memastikan seluruh pangkalan gas di pelosok tanah air memiliki sistem pendataan yang terintegrasi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pembelian gas menggunakan NIK atau KTP menjadi hal penting agar tidak terjadi kebingungan saat penerapan.

Koordinasi antara Pertamina sebagai penyedia gas dan pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan. Ketersediaan gas di tiap wilayah harus sesuai dengan kebutuhan penduduk, sehingga sistem satu harga benar-benar efektif.

Peran Pertamina dalam Distribusi Gas

Sebagai perusahaan yang menyalurkan gas elpiji di Indonesia, Pertamina akan memegang peran strategis dalam implementasi kebijakan ini. Pertamina memastikan bahwa stok gas 3 kilogram tersedia merata, terutama di daerah terpencil. Perusahaan juga bekerja sama dengan pangkalan gas untuk mencatat setiap pembelian menggunakan NIK atau KTP secara sistematis.

Dengan dukungan teknologi informasi, pencatatan transaksi gas menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini tidak hanya membantu pemerintah dalam monitoring distribusi, tetapi juga meminimalkan penyimpangan dalam penyaluran gas bersubsidi.

Gas Elpiji 3 Kilogram dan Keadilan Sosial

Gas elpiji 3 kilogram merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi rumah tangga Indonesia, terutama di kalangan menengah ke bawah. Kebijakan satu harga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keadilan sosial. Semua warga, tanpa terkecuali, akan mendapatkan gas dengan harga wajar dan terjangkau.

Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi. Harga gas yang konsisten membantu masyarakat merencanakan pengeluaran rumah tangga dengan lebih pasti, sekaligus mengurangi tekanan inflasi akibat fluktuasi harga bahan pokok.

Persiapan Menuju Tahun 2026

Kementerian ESDM bersama Pertamina terus melakukan sosialisasi mengenai mekanisme pembelian gas menggunakan NIK atau KTP. Pelatihan bagi pangkalan gas juga dilakukan agar sistem pendataan dapat berjalan lancar saat diberlakukan.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat infrastruktur teknologi untuk mencatat setiap transaksi gas secara real time. Dengan cara ini, distribusi gas bersubsidi akan lebih transparan dan akurat, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan haknya.

Harapan Pemerintah

Pemerintah menekankan bahwa penerapan satu harga gas elpiji 3 kilogram akan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat. Warga dapat membeli gas dengan harga wajar, pasokan gas lebih merata, dan praktik penyelewengan dapat ditekan.

Pejabat Kementerian ESDM menambahkan, “Dengan sistem ini, setiap warga akan mendapatkan haknya secara adil. Gas elpiji 3 kilogram tetap menjadi energi pokok yang terjangkau bagi rumah tangga Indonesia.”

Selain itu, penerapan satu harga juga menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan distribusi energi. Hal ini menjadi contoh inovasi pemerintah dalam memanfaatkan data nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan satu harga gas elpiji 3 kilogram yang akan diterapkan mulai 2026 merupakan langkah penting untuk mewujudkan distribusi energi yang adil dan tepat sasaran. Melalui penggunaan NIK atau KTP, pemerintah memastikan setiap transaksi tercatat dan stok gas tersedia merata di seluruh wilayah.

Bagi masyarakat, kebijakan ini memberikan kepastian harga dan ketersediaan gas, terutama di daerah terpencil. Bagi pemerintah, ini menjadi strategi untuk mengurangi praktik penyelewengan dan meningkatkan transparansi distribusi energi.

Dengan persiapan matang, sosialisasi intensif, dan dukungan Pertamina, penerapan satu harga gas elpiji 3 kilogram diharapkan berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi seluruh warga Indonesia.