JAKARTA - Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menunjukkan pertumbuhan yang pesat pada 2025. Lonjakan ini menjadi indikator positif bagi upaya transisi energi nasional dan pengurangan emisi karbon. Namun, pertumbuhan KBLBB juga menuntut dukungan infrastruktur yang memadai, terutama pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Tren Pertumbuhan KBLBB

“Pertumbuhan KBLBB yang terus meningkat menunjukkan masyarakat semakin terbuka terhadap kendaraan ramah lingkungan,” ujar Eko Adji Buwono, Project Management Unit ENTREV, dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Ekosistem KBLBB. Ia menambahkan, “Kami melihat pemerintah serius untuk terus memperkuat infrastruktur pendukung KBLBB. Meski begitu, dengan tren pertumbuhan adopsi KBLBB yang terus tumbuh, penambahan SPKLU juga perlu digenjot.”

Data dari Korlantas Polri mencatat hingga Agustus 2025, jumlah SPKLU yang tersedia di seluruh Indonesia mencapai 4.134 unit. Sementara Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKU) tercatat sebanyak 1.902 unit. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan, namun masih perlu diperkuat mengingat pertumbuhan kendaraan listrik yang terus melaju.

Peran SPKLU dalam Mendukung Adopsi KBLBB

SPKLU berfungsi sebagai tulang punggung ekosistem kendaraan listrik. Kehadirannya mempermudah masyarakat dalam mengisi daya kendaraan sehingga adopsi KBLBB semakin meningkat. Eko menekankan, “Kehadiran SPKLU sangat penting untuk mendukung pertumbuhan KBLBB. Di satu sisi, saya mengapresiasi langkah serius pemerintah yang meningkatkan jumlah SPKLU hingga 18 kali lipat dibandingkan 2021.”

Meski jumlah SPKLU bertambah, tantangan masih muncul di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan dan aspek komersial. Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN, Rudiana Nurhadian, menyatakan, “Sampai saat ini, kadang masih kesulitan membangun SPKLU di daerah karena aspek komersial.” Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal jumlah unit, tetapi juga lokasi strategis agar dapat diakses masyarakat dengan mudah.

Strategi PLN Mengatasi Kendala Infrastruktur

Sebagai pemegang mandat kelistrikan dari pemerintah, PT PLN (Persero) terus mendorong penambahan SPKLU di berbagai daerah. Strategi sementara yang diterapkan PLN adalah memanfaatkan kantor PLN sebagai titik pengisian resmi. Rudiana menjelaskan, “Sehingga kami pastikan bangun SPKLU di kantor PLN yang jumlahnya ada sekitar seribu di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat kalau bingung mau ngecas KBLBB di mana, datang saja ke kantor PLN terdekat.”

Selain kuantitas, kualitas SPKLU juga menjadi fokus utama. Mayoritas SPKLU saat ini masih menggunakan medium charging, yang membutuhkan waktu pengisian cukup lama. PLN pun mendorong inovasi fast charging dan ultra fast charging, khususnya di lokasi strategis seperti rest area yang memerlukan pengisian cepat bagi pengguna kendaraan jarak jauh. Rudiana menambahkan, “Ke depan akan fokus pada fast (charging) dan ultra fast (charging). Khususnya untuk SPKLU di lokasi yang tidak memungkinkan untuk menunggu lama.”

Kolaborasi dengan Swasta dan Masyarakat

Untuk memperluas jangkauan SPKLU, PLN membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta maupun masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menambah jumlah titik pengisian dan mempercepat adopsi KBLBB di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Model kolaborasi ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam penempatan SPKLU, termasuk di pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan area publik strategis lainnya.

Dampak Positif Infrastruktur Terhadap Adopsi Kendaraan Listrik

Ketersediaan SPKLU yang memadai berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Selain itu, ekosistem yang kuat mendukung pengembangan teknologi baterai, layanan penukaran baterai, serta inovasi kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Dalam jangka panjang, pertumbuhan KBLBB yang didukung infrastruktur memadai akan mempercepat pencapaian target dekarbonisasi transportasi di Indonesia.

Tantangan dan Peluang Ke Depan

Walaupun infrastruktur KBLBB menunjukkan perkembangan positif, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah rasio antara jumlah kendaraan listrik dan SPKLU, yang saat ini belum merata di seluruh daerah. PLN menargetkan rasio ideal 17:1 antara KBLBB dan SPKLU. Pencapaian target ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, PLN, swasta, dan masyarakat.

Selain itu, edukasi masyarakat mengenai cara pengisian, kecepatan charging, serta lokasi SPKLU juga menjadi faktor penting untuk mendorong adopsi KBLBB. Dengan kombinasi jumlah unit, kualitas layanan, dan kolaborasi berbagai pihak, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia diyakini akan semakin matang dan siap menghadapi pertumbuhan jangka panjang.

Pertumbuhan KBLBB pada 2025 menjadi tanda positif bagi ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Namun, pertumbuhan ini hanya bisa maksimal jika didukung oleh infrastruktur pengisian yang memadai. Peningkatan jumlah SPKLU, inovasi fast charging, serta kolaborasi dengan swasta dan masyarakat menjadi kunci sukses ekosistem KBLBB yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memimpin transisi energi transportasi di Asia Tenggara dan mendukung target pengurangan emisi nasional.