JAKARTA - BPJS Kesehatan tetap menjadi program jaminan kesehatan utama bagi masyarakat Indonesia. Meskipun terdapat wacana penyesuaian iuran, hingga saat ini besaran iuran BPJS Kesehatan 2025 belum mengalami perubahan dan masih berlaku seperti sebelumnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, yang menjadi acuan bagi peserta dari berbagai golongan untuk mengetahui kewajiban iuran mereka.
Skema Iuran Peserta BPJS Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan disesuaikan berdasarkan kategori peserta, yang dibagi menjadi PBI, PPU, dan PBPU/BP.
1. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)
Peserta PBI merupakan golongan yang iurannya ditanggung pemerintah. Setiap peserta PBI dikenakan iuran sejumlah Rp42.000 per bulan, namun pembayaran dilakukan langsung oleh pemerintah ke pusat BPJS Kesehatan. Dengan skema ini, peserta PBI dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran sendiri, sehingga program ini secara efektif menjamin kesehatan kelompok masyarakat yang kurang mampu.
2. Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah)
Bagi peserta PPU, iuran ditentukan sebesar 5% dari gaji bulanan. Skema pembayaran dibagi antara pemberi kerja dan peserta: 4% dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan 1% ditanggung peserta. Mekanisme ini memudahkan pekerja formal untuk tetap memiliki jaminan kesehatan, sambil tetap menjaga keberlanjutan program BPJS Kesehatan melalui kontribusi pemberi kerja.
3. Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja)
Peserta kategori PBPU dan BP dikenakan iuran sesuai kelas layanan yang dipilih. Untuk kelas 3, iuran sempat disesuaikan pada periode tertentu:
Bulan Juli–Desember 2020, peserta membayar Rp25.500, sedangkan sisanya Rp16.500 dibayarkan pemerintah sebagai bantuan iuran.
Mulai 1 Januari 2021, iuran peserta kelas 3 menjadi Rp35.000, dengan bantuan pemerintah tetap Rp7.000.
Sementara itu, iuran untuk kelas 2 dan kelas 1 ditetapkan sebagai berikut:
Kelas 2: Rp100.000 per orang per bulan, memberikan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2.
Kelas 1: Rp150.000 per orang per bulan, dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1.
Skema ini dirancang agar peserta memiliki fleksibilitas memilih kelas layanan sesuai kemampuan finansial dan kebutuhan medis, sambil tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai.
Masa Transisi dan Penyesuaian Iuran
Hingga adanya pengumuman resmi dari pemerintah terkait penyesuaian, besaran iuran BPJS Kesehatan masih berlaku seperti sebelumnya. Situasi ini disebut sebagai masa transisi, di mana peserta tetap dapat memanfaatkan layanan kesehatan tanpa perubahan iuran.
Pemerintah bersama BPJS Kesehatan terus memantau kebutuhan peserta dan melakukan evaluasi agar penyesuaian iuran di masa mendatang dapat diterapkan secara adil, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat, terutama bagi peserta kelas 3 yang merupakan kelompok paling rentan.
Manfaat dan Pelayanan BPJS Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan memberikan akses ke berbagai fasilitas layanan kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit kelas 3, 2, hingga 1, serta layanan tambahan sesuai kebutuhan medis. Manfaat ini mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, rawat inap, tindakan medis tertentu, serta penanganan penyakit kritis.
Peserta yang rutin membayar iuran akan mendapatkan kepastian layanan medis yang memadai, sekaligus membantu menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong peserta untuk memanfaatkan layanan digital, seperti aplikasi mobile, agar proses administrasi dan klaim menjadi lebih praktis.
Catatan Penting bagi Peserta
Bagi peserta BPJS Kesehatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Selalu memastikan iuran dibayarkan tepat waktu agar hak pelayanan kesehatan tetap aktif.
Memilih kelas layanan sesuai kemampuan finansial, dengan memahami perbedaan manfaat antara kelas 1, 2, dan 3.
Mengikuti prosedur administrasi dan klaim sesuai ketentuan BPJS Kesehatan, termasuk untuk peserta PPU yang iurannya dipotong otomatis dari gaji.
Dengan memahami skema iuran dan manfaatnya, peserta dapat memaksimalkan layanan BPJS Kesehatan sekaligus ikut berkontribusi menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Besaran iuran BPJS Kesehatan 2025 hingga saat ini masih sama seperti tahun sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema iuran disesuaikan dengan kategori peserta: PBI, PPU, dan PBPU/BP, serta dibedakan menurut kelas layanan.
Peserta PBI iurannya ditanggung pemerintah, PPU dibagi antara pekerja dan pemberi kerja, sedangkan PBPU/BP membayar sesuai kelas yang dipilih. Kelas 1 dan 2 memiliki iuran lebih tinggi dibanding kelas 3, namun menawarkan manfaat layanan yang lebih luas dan nyaman.
Masa transisi ini memberi kesempatan bagi peserta untuk tetap menggunakan layanan BPJS Kesehatan tanpa perubahan iuran, sambil menunggu pengumuman resmi jika terjadi penyesuaian. Pemahaman yang jelas tentang skema iuran, manfaat layanan, dan kewajiban pembayaran menjadi kunci agar peserta dapat memanfaatkan program ini secara optimal.
BPJS Kesehatan terus menjadi pilar utama dalam menjamin kesehatan masyarakat Indonesia, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional bagi generasi sekarang dan mendatang.
