JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan program hilirisasi nikel Indonesia tanpa mengalah pada tekanan dari pihak asing. Menurut Bahlil, meski ada berbagai kampanye hitam yang mencoba menggagalkan upaya hilirisasi, pemerintah Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dalam mencapainya.
Bahlil menyatakan bahwa potensi hilirisasi nikel di Indonesia sangat besar, dengan proyeksi investasi yang diperkirakan mencapai US$47,36 miliar pada 2030. Selain itu, hilirisasi ini diprediksi dapat menyerap sekitar 180.600 tenaga kerja, sekaligus menyumbangkan sekitar US$15,82 miliar per tahun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Peningkatan ekspor yang diperkirakan mencapai US$34,10 miliar per tahun menjadi salah satu alasan utama pemerintah terus mendukung sektor ini.
"Kami Tidak Akan Mundur dari Tekanan Asing"
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan kekhawatirannya terhadap serangan dari negara-negara asing yang mencoba menekan Indonesia, dengan memunculkan isu bahwa nikel yang diekspor dari Indonesia adalah "dirty nickel" atau nikel kotor. Meski menghadapi tantangan besar ini, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan terpengaruh oleh tekanan tersebut.
“Sejengkal pun saya tidak akan mundur dari tekanan-tekanan asing untuk melanjutkan apa yang menjadi program hilirisasi,” kata Bahlil saat menghadiri acara Human Capital Summit 2025 di Jakarta. Dia juga menambahkan bahwa Indonesia saat ini menguasai 43% dari total cadangan nikel dunia dan telah berhasil meraih lonjakan signifikan dalam ekspor nikel, yang sebelumnya hanya US$3,3 miliar pada 2017-2018 menjadi US$34 miliar pada 2023.
Isu “Nikel Kotor” dan Upaya Menanggulanginya
Bahlil tidak menampik bahwa meski Indonesia telah berhasil mendominasi pasar ekspor nikel global, banyak negara Barat yang tidak senang dengan hal ini. Terutama karena harga nikel yang lebih murah, yang dihasilkan melalui proses hilirisasi di Indonesia, dianggap merusak pasar nikel premium yang diproduksi dengan biaya lebih tinggi menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kampanye yang menyebutkan nikel Indonesia sebagai “dirty nickel” pun semakin gencar, terutama setelah desakan oleh perusahaan-perusahaan tambang Barat terhadap London Metal Exchange (LME) untuk membedakan klasifikasi antara nikel hijau dan nikel biasa dalam perdagangan komoditas.
“Mana ada nikel yang seperti tidur di kasur empuk? Nikel pasti ada tanahnya. Macam-macam isu dibuat karena kita sudah mulai menuju satu roadmap hilirisasi yang jelas,” ujar Bahlil, menanggapi tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan terus berfokus pada hilirisasi nikel dan tidak akan terpengaruh oleh kampanye negatif tersebut.
Selain itu, untuk memastikan kualitas produk nikel Indonesia, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tengah berupaya menyusun standarisasi ESG (Environmental, Social, and Governance) yang dapat diterima oleh pasar internasional, khususnya untuk sektor pertambangan nikel. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat mengatasi kampanye "dirty nickel" yang semakin marak dan menghindari terjadinya diskriminasi terhadap komoditas nikel Indonesia di pasar global.
Hilirisasi Menuju Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik
Sebagai bagian dari agenda hilirisasi, pemerintah Indonesia kini mengarahkan fokusnya untuk mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV). Pada bulan Juni 2025, Indonesia akan melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk proyek ekosistem baterai EV terintegrasi yang pertama di dunia, yang mencakup seluruh lini produksi dari hulu ke hilir, mulai dari tambang, smelter hidrometalurgi (HPAL), pabrik prekursor, katoda, hingga sel baterai.
“Kami ingin menjadi pemain utama dalam ekosistem baterai kendaraan listrik global. Kami akan memastikan bahwa proses hilirisasi nikel akan berjalan dengan baik, agar nantinya Indonesia menjadi bagian integral dari industri kendaraan listrik dunia,” lanjut Bahlil.
Namun, tantangan lain datang dari beberapa negara Eropa yang meminta agar pabrik baterai sel (battery cell) dibangun dekat dengan pabrik mobil. Bahlil menanggapi hal ini dengan mengusulkan solusi yang lebih adil: “Kalau begitu silakan kalian bangun pabrik battery cell, tetapi prekursor katoda tetap di kami, nanti kami kirim ke kalian. Ini supaya win-win, bukan 70:30, di sana enak, di sini menderita,” ujarnya.
Penyusunan Standar ESG Indonesia
Dalam menghadapi tekanan dari pasar internasional, Indonesia kini tengah menyusun standar ESG di sektor pertambangan. Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Rizal Kasli, menyatakan bahwa industri nikel di Indonesia kini tengah berfokus untuk menerapkan standar ESG yang sejalan dengan kriteria pasar internasional, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi dan kapasitas pelaku industri domestik.
“Tahap awalnya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan kita itu bisa mengaplikasikan ESG dahulu. Kalau semua sudah standar dengan perlindungan, nanti baru standarnya dinaikkan bertahap. Jangan langsung ikut IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), enggak kuat,” jelas Rizal di sela acara ESG Forum 2025.
Potensi Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia
Sebagai penutup, Bahlil Lahadalia kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mundur dari jalur hilirisasi nikel meskipun menghadapi berbagai tekanan. Ia mengajak semua pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk bergandengan tangan dalam mencapai tujuan bersama ini. Hilirisasi nikel, menurutnya, tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.
“Indonesia akan terus menjadi pemain kunci dalam hilirisasi nikel global. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan hilirisasi ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” tutup Bahlil.