Rincian Harta Deddy Corbuzier Tembus Rp1 T: Puluhan Properti, Surat Berharga Rp386,1 M, Utang Rp19 M

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:21:55 WIB
Rincian Harta Deddy Corbuzier Tembus Rp1 T: Puluhan Properti, Surat Berharga Rp386,1 M, Utang Rp19 M

JAKARTA - Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sundjojo, yang lebih dikenal dengan nama Deddy Corbuzier, resmi melaporkan kekayaannya setelah diangkat sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Laporan tersebut disampaikan melalui sistem elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) pada tanggal 8 Mei 2025, sebagai bagian dari kewajiban pejabat negara untuk transparansi dan akuntabilitas.

Kekayaan Deddy Corbuzier Tercatat Hampir Rp1 Triliun

Berdasarkan data e-LHKPN, total harta kekayaan Deddy Corbuzier mencapai Rp953.021.579.571 atau hampir mencapai angka Rp1 triliun. Angka ini mencerminkan statusnya sebagai salah satu tokoh publik yang kini memegang posisi strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Jumlah kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset yang meliputi properti, investasi, kas, kendaraan, serta berbagai bentuk kekayaan lainnya yang tercatat secara rinci dalam laporan resmi.

Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Kewajiban Pejabat Negara

Pelaporan kekayaan pejabat negara adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Staf Khusus Menhan, Deddy Corbuzier, mengikuti ketentuan ini dengan melaporkan seluruh asetnya secara lengkap dan terbuka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewajiban pelaporan harta kekayaan ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dan konflik kepentingan di lingkungan pejabat publik. Dengan demikian, setiap penyelenggara negara diharuskan melaporkan aset yang dimiliki saat menjabat maupun setelah menjabat.

Profil Singkat Deddy Corbuzier Sebagai Staf Khusus Menhan

Deddy Corbuzier yang dikenal luas sebagai presenter, mentalist, dan influencer media sosial, kini mengemban tugas penting di Kementerian Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy memiliki peran strategis dalam mengelola komunikasi dan hubungan publik kementerian, terutama dalam konteks keamanan dan pertahanan nasional.

Penunjukan Deddy Corbuzier diharapkan dapat membawa warna baru dalam penyampaian informasi publik kementerian dengan pendekatan yang lebih modern dan komunikatif, sesuai dengan latar belakangnya di dunia media.

Komposisi Kekayaan: Properti, Investasi, dan Aset Likuid

Menurut laporan e-LHKPN, kekayaan Deddy Corbuzier terdiri dari berbagai komponen utama. Salah satunya adalah aset properti yang meliputi rumah tinggal dan tanah yang tersebar di beberapa lokasi strategis. Properti ini memberikan porsi signifikan terhadap total kekayaannya.

Selain itu, Deddy juga tercatat memiliki investasi dalam bentuk saham, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya yang menunjukkan diversifikasi portofolio kekayaan yang dikelolanya secara profesional.

Tak kalah penting, terdapat aset likuid seperti saldo rekening bank dan deposito yang memberikan fleksibilitas keuangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun investasi.

Implikasi Pelaporan Kekayaan bagi Publik dan Pemerintah

Pelaporan kekayaan oleh pejabat negara seperti Deddy Corbuzier memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan data yang terbuka, masyarakat dapat memantau dan mengawasi agar pejabat tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri secara ilegal.

Kementerian Pertahanan sebagai lembaga strategis dalam menjaga kedaulatan negara juga mendapat keuntungan dari transparansi ini. Tindakan ini memperkuat integritas pejabat di lingkungan kementerian, sekaligus menumbuhkan budaya pemerintahan yang beretika dan bertanggung jawab.

Reaksi Publik dan Pengamat terhadap Laporan Kekayaan

Reaksi atas laporan kekayaan Deddy Corbuzier cukup beragam. Sebagian kalangan mengapresiasi keterbukaan mantan mentalis ini yang kini menjadi bagian dari pemerintahan. Menurut pengamat politik dan tata kelola pemerintahan, pelaporan kekayaan yang jujur merupakan langkah penting untuk memperkuat budaya antikorupsi dan transparansi di Indonesia.

"Pelaporan kekayaan oleh pejabat publik seperti Deddy Corbuzier menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Ini harus menjadi contoh bagi seluruh pejabat negara," ujar seorang pakar tata kelola pemerintahan yang mengamati perkembangan ini.

Namun, ada pula yang menyoroti angka kekayaan yang cukup besar dan mengingatkan pentingnya pengawasan lebih lanjut terhadap sumber kekayaan tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan etika.

Peran Staf Khusus Menhan dalam Mendukung Kebijakan Pertahanan

Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier memegang tanggung jawab penting dalam komunikasi dan sosialisasi kebijakan pertahanan kepada publik. Dengan latar belakangnya yang kuat dalam bidang komunikasi dan media, Deddy diharapkan mampu memperkuat citra positif kementerian dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu strategis.

"Saya siap mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat, membawa komunikasi kementerian menjadi lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas," ungkap Deddy dalam pernyataan resminya.

Pelaporan kekayaan oleh Staf Khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier, dengan nilai hampir Rp1 triliun menjadi bagian penting dari upaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan Indonesia. Ini menunjukkan komitmen pejabat publik dalam menjalankan kewajibannya untuk melaporkan aset dan menghindari potensi konflik kepentingan.

Sebagai figur publik yang kini memegang posisi strategis, Deddy Corbuzier diharapkan dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya dalam komunikasi dan publikasi kebijakan pertahanan, tetapi juga dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dengan pelaporan harta kekayaan yang transparan, pemerintah memperkuat fondasi tata kelola yang sehat, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Langkah ini menjadi cermin dari kemajuan demokrasi dan reformasi birokrasi di Indonesia yang terus berjalan maju.

Terkini