JAKARTA - Penetapan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai mitra kerja resmi Komisi VI dan XI DPR RI membawa angin segar bagi pengelolaan kekayaan negara. Dengan status baru ini, peluang untuk memperkuat profesionalisme dan transparansi pengelolaan aset negara semakin terbuka lebar, sehingga diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan investor serta akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini juga mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menegaskan komitmen pihaknya untuk berkolaborasi secara aktif bersama Danantara. Menurutnya, kehadiran badan ini sangat strategis dalam mengoptimalkan aset negara yang selama ini potensinya belum sepenuhnya tergarap.
"Kami di Komisi VI menyambut baik kehadiran Danantara sebagai mitra kerja baru. Kami siap bekerja sama secara aktif dan produktif untuk memastikan Danantara mampu menjalankan mandatnya secara maksimal," ujar Rivqy.
Sinergi Legislator dan Danantara untuk Ekonomi Lebih Transparan
Rivqy menyebut, sinergi antara Komisi VI DPR dan Danantara harus diarahkan pada pengelolaan aset negara yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun investor asing yang selama ini kerap menilai iklim investasi Indonesia belum optimal.
“Kami ingin pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih profesional dan transparan. Investasi yang berkualitas harus tumbuh signifikan, sehingga mampu mendorong ekonomi nasional mencapai target ambisius hingga 8 persen,” jelasnya.
Harapan Terhadap Peran Strategis Danantara
Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengelola aset negara secara inovatif, Danantara diharapkan bukan hanya menjadi pengelola pasif, tetapi aktif dalam menarik investasi berkualitas yang mendukung sektor industri, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Rivqy pun optimis Danantara mampu menjalankan fungsi strategisnya.
“Sudah saatnya aset negara kita dikelola dengan strategi dan teknologi terkini, demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional,” tandasnya.
Dalam pandangan Rivqy, pengelolaan aset negara yang modern akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ia juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga pemangku kepentingan di daerah, untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Danantara.
Dukungan Politik dan Pengawasan Konstruktif DPR
Komisi VI DPR, lanjut Rivqy, berkomitmen penuh memberikan dukungan politik yang dibutuhkan Danantara agar dapat bergerak cepat mengoptimalkan aset negara. Ia menegaskan, pengawasan konstruktif dari DPR juga akan berjalan seiring agar pengelolaan kekayaan negara tetap sesuai prinsip good governance.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” ujarnya.
Pengukuhan Mitra Kerja dalam Rapat Paripurna DPR
Sebelumnya, dalam rapat paripurna (rapur) Masa Persidangan IV, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir resmi mengesahkan Komisi VI dan XI DPR sebagai mitra kerja BPI Danantara. Penetapan ini dilakukan menyusul keputusan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di DPR pada 30 Juni 2025.
Adies Kadir, politikus Partai Golkar, menjelaskan, Komisi VI ditetapkan sebagai mitra kerja Danantara terkait pengelolaan operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini meliputi upaya Danantara mengelola aset BUMN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan negara.
“(Kedua) Komisi XI DPR dalam kaitannya dengan pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi. Guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi,” kata Adies.
Pengesahan Mitra Kerja Disetujui Anggota Dewan
Setelah membacakan keputusan, Adies menanyakan persetujuan kepada peserta rapat paripurna. “Apakah penetapan BPI Danantara menjadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI DPR, dapat disetujui?” tanyanya yang kemudian disambut dengan jawaban setuju dari anggota dewan yang hadir.
Penetapan resmi ini menjadi dasar hukum bagi DPR dan Danantara untuk segera menjalin kerja sama, termasuk dalam penyusunan kebijakan strategis dan evaluasi program kerja yang dijalankan BPI Danantara.
Tugas dan Mandat Besar BPI Danantara
Sebagai badan pengelola aset negara, BPI Danantara memiliki mandat besar untuk menjalankan pengelolaan berbasis korporasi yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi. Tujuannya jelas: mengoptimalkan aset negara agar menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Arah Baru Pengelolaan Aset Negara
Dengan disahkannya kemitraan ini, peluang untuk mentransformasi pengelolaan aset negara semakin terbuka lebar. Terlebih di tengah ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke atas 6 persen di tahun-tahun mendatang, Danantara diharapkan mampu berkontribusi secara konkret.
Ke depan, profesionalisasi pengelolaan aset tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membuka ruang bagi investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri dalam negeri.