JAKARTA - Merauke, salah satu kabupaten terujung di Indonesia, mencatat peningkatan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tengah tantangan akses dan keterjangkauan, pemerintah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) menghadirkan solusi perumahan ekonomis dengan harga di bawah Rp 219 juta.
Program ini diharapkan mampu menjawab keterbatasan pilihan rumah layak bagi masyarakat Merauke yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan hunian terjangkau. Berdasarkan data dari situs resmi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), perumahan-perumahan bersubsidi di Merauke masih tersedia untuk dibeli dengan harga berkisar Rp 200 juta–Rp 219 juta per unit.
Beberapa proyek perumahan yang masuk dalam daftar KPR FLPP di Kabupaten Merauke meliputi Perumahan BTN Mandiri, BTN Tanah Miring, BTN Merauke KPR Sejahtera, hingga BTN Asmat Sejahtera. Lokasi-lokasi perumahan ini tersebar di berbagai distrik Merauke, termasuk Tanah Miring, Semangga, Kurik, dan Merauke kota.
Keberadaan perumahan ekonomis tersebut menjadi kabar gembira bagi masyarakat setempat, terutama yang telah lama berharap memiliki rumah layak dengan cicilan terjangkau. KPR FLPP memungkinkan masyarakat MBR membeli rumah dengan bunga tetap 5 persen, uang muka mulai dari 1 persen, dan tenor angsuran maksimal 20 tahun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong program perumahan subsidi sebagai upaya pemerataan kepemilikan rumah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terluar seperti Papua. "Kehadiran perumahan subsidi sangat penting untuk mendukung akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar)," ujarnya.
Dengan adanya perumahan bersubsidi di Merauke, pemerintah berharap mampu menurunkan angka backlog perumahan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah nasional masih berada pada angka lebih dari 12 juta rumah, yang sebagian besar terjadi di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur seperti Papua.
Selain itu, pembangunan perumahan ini juga diharapkan memberi efek domino terhadap perekonomian lokal. Proses konstruksi rumah mendorong aktivitas sektor riil seperti jasa konstruksi, pemasok bahan bangunan, hingga membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan sektor properti sebagai salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi daerah.
Menurut catatan SiKasep, beberapa proyek perumahan di Merauke yang terdaftar sebagai penerima KPR subsidi memiliki lokasi strategis dengan akses ke fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, pasar tradisional, serta jalan utama yang menghubungkan antar distrik di Merauke.
Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap mengenai ketersediaan unit dan prosedur pembelian rumah subsidi melalui aplikasi SiKasep yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Di aplikasi tersebut, calon pembeli dapat mengecek daftar perumahan subsidi di seluruh Indonesia, termasuk Merauke, sekaligus memeriksa status pengembang, lokasi proyek, harga jual, dan kontak pemasaran.
Kementerian PUPR pun menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi MBR. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam berbagai kesempatan mengungkapkan komitmen pemerintah provinsi untuk mempermudah perizinan, menyediakan infrastruktur pendukung, serta mengawal kualitas proyek perumahan subsidi yang dibangun di wilayahnya.
"Perumahan subsidi bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi juga wujud kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat, yakni rumah yang aman, layak, dan terjangkau," ujar Apolo dalam kunjungan kerjanya ke Merauke beberapa waktu lalu.
Pemerintah juga meminta pengembang perumahan subsidi untuk selalu mematuhi ketentuan kualitas bangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR. Kualitas bangunan rumah subsidi wajib memenuhi standar teknis, mulai dari fondasi, struktur, atap, instalasi listrik, air bersih, dan sanitasi. Kementerian PUPR akan menindak tegas pengembang yang mengabaikan kualitas bangunan demi mengejar kuantitas.
Pengamat properti dari Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menilai penyediaan rumah bersubsidi di Merauke menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kepercayaan investor di sektor properti wilayah timur Indonesia. "Kalau perumahan subsidi berjalan baik, ini jadi sinyal positif bahwa daerah punya daya beli, dan investor bisa masuk mengembangkan properti komersial lainnya," ujarnya.
Bagi masyarakat yang tertarik membeli rumah subsidi di Merauke, program KPR FLPP hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan. Calon pembeli juga belum pernah menerima subsidi rumah sebelumnya dan belum memiliki rumah atas nama pribadi.
Masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan ini mengingat kuota KPR FLPP di setiap provinsi terbatas. Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan 350.000 rumah subsidi secara nasional dengan alokasi tersebar ke berbagai provinsi.
Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak keluarga di Merauke memiliki rumah layak yang sesuai dengan kemampuan keuangan mereka, serta dapat memperbaiki kualitas hidup generasi mendatang.