JAKARTA - Riuhnya dinamika politik nasional semakin menarik perhatian, terutama saat pejabat tinggi negara menjalankan agenda strategis lintas negara maupun dalam negeri. Hari kemarin menampilkan deretan kegiatan penting, mulai dari Presiden Prabowo Subianto yang menuntaskan lawatan kenegaraan ke Brasil dengan membawa pulang komitmen kolaborasi teknologi militer, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sibuk dengan agenda pembangunan sektor pangan dan penguatan wilayah perairan di Jawa Tengah. Sementara itu, di Jakarta, Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam turut menyoroti isu-isu strategis, mulai dari posisi Direktur Bulog hingga klarifikasi soal keberadaan kantor Wapres di Papua.
Presiden Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraannya ke Brasil, yang ditutup dengan pertemuan bilateral penting bersama Presiden Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Brasilia. Kunjungan ini tak hanya menjadi tindak lanjut dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro yang digelar, namun juga momentum penting bagi kerja sama strategis antara Indonesia dan Brasil di berbagai bidang.
Pertemuan kedua pemimpin negara ini menghasilkan kesepakatan penting: kolaborasi dalam pengembangan teknologi rudal dan sistem kapal selam. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan.
“Indonesia dan Brasil siap berkolaborasi untuk rudal dan kapal selam,” ujar Prabowo, menjelaskan bahwa kerja sama ini juga mencakup sektor ekonomi, perdagangan, pertanian, pendidikan, serta industri pertahanan.
Delegasi Indonesia yang hadir dalam kunjungan tersebut pun terdiri dari nama-nama strategis, antara lain Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
Dari Brasilia ke Klaten, Jawa Tengah, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan aktivitasnya dengan meninjau Bendungan Rowo Jombor. Di lokasi tersebut, Gibran turut melakukan pelepasan 50.000 benih ikan, sebagai bagian dari penguatan sektor perairan guna mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor perairan sebagai pilar utama pertanian dan kedaulatan pangan,” ungkap Gibran saat kegiatan berlangsung, Rabu.
Ribuan benih ikan yang ditebar terdiri dari jenis ikan nila dan tawes. Dalam kunjungannya, Gibran tidak sendiri. Ia didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Agenda Gibran di Klaten tak hanya bersifat simbolik. Kehadirannya menegaskan arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan yang berfokus pada ketahanan pangan berbasis sumber daya air nasional.
Masih di ranah kebijakan nasional, pernyataan tegas juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai pergantian pucuk pimpinan Perum Bulog. Sjafrie menegaskan bahwa Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani harus menyelesaikan masa tugasnya di TNI terlebih dahulu sebelum bisa resmi menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
“Penggantinya Novi, namanya Rizal (Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, red). Tapi (Rizal) harus pensiun. Sebelum menjabat harus pensiun,” tegas Sjafrie ketika ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu.
Meski menyebut nama dan syarat administratif tersebut, Sjafrie enggan memerinci lebih lanjut apakah proses pensiun Rizal sudah dimulai atau belum.
Di saat bersamaan, Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra turut meluruskan isu hangat yang berkembang di publik terkait kabar Wapres akan berkantor di Papua. Ia menepis spekulasi tersebut dan menyebut bahwa Gibran hanya akan terlibat melalui Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
“Tidak mungkin Wakil Presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Yusril menyatakan bahwa penugasan Gibran bersifat strategis dalam konteks percepatan pembangunan Papua, dan tidak berkaitan dengan pemindahan tempat kerja. Ia menguraikan bahwa Sekretariat Badan Pengarah-lah yang akan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan tersebut, bukan kantor wapres secara fisik.
Pernyataan ini menjadi penting di tengah polemik yang berkembang mengenai pendekatan pemerintah terhadap wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Kehadiran sosok Wapres dalam program percepatan pembangunan dinilai memiliki bobot politik dan simbolik tersendiri.
Melalui rangkaian agenda politik tersebut, tampak bahwa hari-hari belakangan ini menjadi panggung penting bagi pemerintah dalam merancang serta menegaskan arah kebijakan nasional, baik dalam lingkup kerja sama internasional maupun penguatan domestik.
Dari kolaborasi pertahanan di Brasil hingga program pangan di Klaten, serta penguatan manajemen BUMN dan isu strategis Otsus Papua, dinamika politik tanah air terus bergerak cepat. Konsistensi pemerintah dalam membangun narasi kolaboratif dan memperkuat sektor-sektor vital, menjadi sorotan yang layak disimak.