JAKARTA - Kota Kendari menunjukkan progres menggembirakan dalam realisasi penerimaan pajak tahun 2025. Hingga pertengahan tahun, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari mencatat pencapaian senilai Rp121,6 miliar. Angka ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan perpajakan dan semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Pencapaian tersebut tidak hanya lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp101 miliar, namun juga mencerminkan keberhasilan strategi pengelolaan pajak yang semakin adaptif dan responsif terhadap potensi lokal. Kenaikan lebih dari Rp20 miliar ini menjadi sinyal positif bahwa ekosistem perpajakan di Kendari tengah bergerak menuju arah yang lebih efisien.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Kota Kendari, Sasriati, mengungkapkan bahwa lonjakan penerimaan ini tidak lepas dari peran signifikan kebijakan opsen atau bagi hasil pajak yang mulai diberlakukan tahun ini. Menurutnya, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) telah memberikan kontribusi besar terhadap total penerimaan pajak semester pertama tahun ini.
“Realisasi penerimaan pajak untuk periode Januari-Juni tahun ini meningkat sekitar Rp20 miliar lebih,” ujar Sasriati, menunjukkan kepuasan atas perkembangan positif tersebut.
Secara lebih rinci, ia menjelaskan bahwa realisasi dari opsen PKB mencapai Rp12,1 miliar, sementara opsen BBNKB memberikan tambahan Rp11,5 miliar. Angka ini cukup signifikan, mengingat opsen pajak tersebut belum ada dalam sistem penerimaan tahun sebelumnya.
Namun, capaian tersebut tidak hanya berasal dari sektor kendaraan bermotor. Pajak daerah lain turut memberikan sumbangan penting. Di antaranya adalah pajak reklame sebesar Rp1,6 miliar, pajak air tanah Rp743,5 juta, dan pajak sarang burung walet sebesar Rp4 juta. Sementara itu, dari sektor properti, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBBP2) menyumbang Rp8,9 miliar, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang menyumbang hingga Rp15,3 miliar.
Di luar itu, penerimaan terbesar masih berasal dari kelompok pajak barang dan jasa tertentu. Dalam kelompok ini, pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan penerangan jalan menyumbang sekitar Rp71,2 miliar dari total realisasi semester pertama.
Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar Rp340 miliar, pencapaian Rp121,6 miliar tersebut baru menyentuh sekitar 33,77 persen. Namun, Sasriati mengaku optimistis target tersebut dapat direalisasikan dalam sisa waktu yang ada, dengan memperkuat upaya-upaya optimalisasi yang telah dijalankan.
Optimisme tersebut tidak datang tanpa dasar. Bapenda Kendari telah mulai menelusuri potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal. Salah satu fokusnya adalah sektor kuliner dan perhotelan yang terus bertumbuh di ibu kota Sulawesi Tenggara ini. Restoran-restoran baru dan geliat pariwisata lokal menjadi peluang yang tengah didalami oleh pihaknya.
“Upaya optimalisasi itu, kita juga sudah melakukan pendataan di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kota Kendari, karena ASN ini banyak dan pasti punya motor dan mobil,” jelas Sasriati.
Langkah pendataan tersebut diyakini dapat memberikan basis data yang lebih akurat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah. Di sisi lain, pendekatan ini juga menjadi bagian dari edukasi kepada kalangan ASN sebagai pelayan publik untuk memberikan teladan dalam kepatuhan pajak.
Dalam konteks lebih luas, pencapaian ini memberikan refleksi penting akan hubungan timbal balik antara warga dan pemerintah daerah. Pajak yang dibayarkan masyarakat sejatinya merupakan fondasi utama pembiayaan pembangunan, mulai dari jalan, penerangan, hingga layanan publik lainnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor vital dalam menjaga laju pembangunan.
Sasriati pun tak lupa menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat agar terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak secara tertib dan tepat waktu. Ia meyakini bahwa semakin tinggi kesadaran ini, maka akan semakin cepat pula Kota Kendari mencapai kemajuan yang merata.
“Selain potensi baru, kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk taat membayar pajak agar Kota Kendari semakin maju,” tegasnya.
Di tengah perubahan kebijakan fiskal dan tantangan ekonomi global, pemerintah daerah memerlukan strategi yang adaptif dan partisipatif. Kolaborasi antara inovasi kebijakan, akurasi data, dan edukasi publik menjadi kunci untuk mempertahankan tren positif ini.
Melihat performa pada semester pertama, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Kota Kendari berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target pajak tahun ini. Yang dibutuhkan adalah kesinambungan dalam pendekatan, serta keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
Melalui pencapaian ini, Kendari tidak hanya memperlihatkan ketangguhan fiskal daerah, tetapi juga mempertegas bahwa pengelolaan pajak yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Dengan potensi yang ada dan langkah-langkah yang telah dirancang, optimisme untuk menembus angka Rp340 miliar bukanlah hal yang mustahil.