JAKARTA - Dalam menghadapi tantangan dan agenda strategis yang semakin kompleks, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan usulan peningkatan anggaran kementeriannya untuk tahun depan menjadi Rp604 miliar, jauh lebih besar dibandingkan anggaran sebelumnya yang hanya sebesar Rp150 miliar. Usulan ini mencerminkan kebutuhan nyata untuk memperkuat fungsi kementerian dalam menjalankan berbagai program kerja yang berperan penting dalam pengelolaan aset negara dan penugasan khusus dari pemerintah.
Erick menegaskan bahwa penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan penugasan pemerintah yang sangat krusial. Salah satu fokus utama adalah mengawal program hapus buku dan hapus tagih yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyehatkan kondisi keuangan BUMN sekaligus memperbaiki neraca perusahaan pelat merah.
Lebih lanjut, Menteri Erick menyoroti pentingnya peran Kementerian BUMN dalam mendampingi Danantara, sebuah badan pengelola investasi yang baru dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi milik negara. Menurutnya, rencana restrukturisasi yang tengah disusun oleh Danantara membutuhkan pendampingan dan dukungan penuh dari kementerian agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Erick menjelaskan secara rinci bahwa penugasan pemerintah yang diemban Kementerian BUMN membutuhkan anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta dukungan teknis. “Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara,” ujarnya pada Selasa, 8 Juli 2025.
Usulan peningkatan anggaran ini menunjukkan bahwa Kementerian BUMN tengah berada di titik penting dalam memperkuat peran strategisnya sebagai regulator dan pengelola perusahaan negara. Kementerian tidak hanya mengawasi jalannya operasional BUMN, tetapi juga berperan sebagai fasilitator untuk menjalankan program-program transformasi dan restrukturisasi yang mendukung efisiensi dan daya saing perusahaan pelat merah.
Hal ini menjadi semakin relevan mengingat besarnya tantangan yang dihadapi sektor BUMN dalam mengelola aset dan menjalankan misi pelayanan publik serta kontribusi terhadap pembangunan nasional. Anggaran yang lebih besar menjadi kebutuhan untuk memastikan bahwa kementerian dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara optimal, termasuk dalam menghadapi dinamika bisnis dan perubahan regulasi.
Selain mendukung program hapus buku dan hapus tagih, anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian BUMN. Penguatan SDM dinilai krusial agar kementerian mampu mengawal transformasi BUMN menuju perusahaan yang lebih profesional dan berdaya saing global.
Pendampingan terhadap Danantara juga membutuhkan alokasi dana khusus, mengingat badan ini memiliki peran strategis dalam mengelola investasi negara secara terpadu. Dengan dukungan anggaran yang memadai, Kementerian BUMN dapat memastikan bahwa proses restrukturisasi dan pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel, serta selaras dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan pelat merah.
Erick Thohir menambahkan bahwa usulan anggaran yang meningkat ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola BUMN dan memastikan keberlanjutan pengelolaan aset negara. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kinerja perusahaan, tetapi juga pada perekonomian nasional secara keseluruhan.
Dengan anggaran Rp604 miliar yang diusulkan, Kementerian BUMN berpeluang lebih leluasa mengimplementasikan program-program strategis yang mendukung reformasi dan restrukturisasi BUMN. Hal ini sekaligus menjadi sinyal kuat bagi publik dan pemangku kepentingan bahwa kementerian serius menjalankan tugasnya dalam mengawal aset dan investasi negara dengan penuh tanggung jawab.
Secara keseluruhan, peningkatan anggaran ini bukan semata-mata soal besaran dana, tetapi lebih pada upaya nyata pemerintah untuk menjawab kebutuhan penguatan kelembagaan yang mampu mendukung berbagai program prioritas BUMN. Dengan demikian, Kementerian BUMN dapat menjalankan peran vitalnya sebagai motor penggerak transformasi perusahaan milik negara yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi hasil.