JAKARTA - Penunjukan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang dalam jajaran komisaris BUMN bukan hal baru dalam lanskap tata kelola perusahaan negara. Namun, penunjukan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, sebagai Komisaris Independen PT Angkasa Pura Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir, menandai langkah yang cukup menarik perhatian publik, terutama karena sosok yang ditunjuk dikenal luas dari dunia olahraga.
Penempatan Yunus Nusi dalam posisi strategis di sektor aviasi ini bukan hanya soal rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar untuk memperkuat tata kelola, membuka perspektif baru, serta mengakselerasi transformasi industri pariwisata dan penerbangan nasional yang tengah bergabung dalam holding besar PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney).
Penetapan Resmi Lewat Keputusan Menteri BUMN
Penunjukan ini disampaikan secara resmi melalui surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-197/MBU/07/2025, yang diumumkan pada Kamis, 10 Juli 2025, dan tercatat dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Penetapan tersebut dilakukan bersama dengan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, sebagai pemegang saham PT Angkasa Pura Indonesia.
"Mengutip surat di keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, 10 Juli 2025, penyampaian ini berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-197/MBU/07/2025 dan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia."
Sebagai informasi, PT Angkasa Pura Indonesia merupakan bagian dari ekosistem BUMN di bawah holding InJourney, yang menggabungkan sejumlah entitas strategis di sektor pariwisata dan transportasi udara, termasuk PT Angkasa Pura I dan II. Dengan semakin kompleksnya tantangan industri penerbangan dan pengelolaan bandara, kehadiran sosok komisaris independen dari luar latar teknis diharapkan membawa perspektif segar.
Latar Belakang Yunus Nusi dan Relevansi Penunjukannya
Yunus Nusi bukan nama asing dalam dunia olahraga nasional. Sebagai Sekretaris Jenderal PSSI, ia memainkan peran penting dalam mengelola dinamika organisasi sepak bola Indonesia. Pengalamannya dalam mengelola lembaga besar yang penuh tekanan publik dan dinamika internal memberikan modal penting dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengarah di jajaran komisaris.
Meskipun berasal dari sektor yang berbeda, Yunus Nusi dinilai memiliki kapasitas strategis dan kemampuan komunikasi yang baik. Karakteristik ini sangat dibutuhkan dalam posisi komisaris independen, di mana yang bersangkutan bertugas memberi masukan objektif dan pengawasan yang sehat terhadap jalannya perusahaan.
Posisi Komisaris Independen dalam Tata Kelola BUMN
Komisaris independen memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi perusahaan BUMN. Berbeda dengan komisaris yang mewakili pemegang saham langsung, komisaris independen diharapkan membawa suara netral dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan serta publik.
Dalam konteks PT Angkasa Pura Indonesia yang bertugas mengelola infrastruktur bandara sebagai gerbang utama pariwisata nasional, peran pengawasan dan arahan dari komisaris sangat menentukan arah perusahaan ke depan. Penunjukan Yunus Nusi menjadi sinyal bahwa pemerintah menginginkan kombinasi antara profesionalisme, inovasi, dan perspektif lintas sektor dalam pengelolaan entitas strategis negara.
InJourney dan Transformasi Ekosistem Pariwisata
Sejak pembentukan holding pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), pemerintah menekankan perlunya transformasi besar dalam sektor yang terdampak hebat oleh pandemi COVID-19. Holding ini menyatukan berbagai entitas seperti PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natour, dan lainnya untuk menciptakan ekosistem pariwisata nasional yang saling terintegrasi.
"Sebagai informasi, Kementerian BUMN dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia merupakan pemegang saham PT Angkasa Pura Indonesia Nomor: KEP.DU.01/08.03.01/04/07/2025."
Penempatan komisaris independen seperti Yunus Nusi diharapkan memberi kontribusi pada sinergi antarlembaga dan penyusunan strategi yang responsif terhadap kebutuhan industri pariwisata nasional ke depan. Dengan pariwisata menjadi salah satu motor penggerak ekonomi pascapandemi, kepemimpinan dan pengawasan di tingkat perusahaan pelat merah menjadi krusial.
Reaksi Publik dan Harapan
Penunjukan tokoh dari luar industri kerap menimbulkan perdebatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Menteri BUMN Erick Thohir memang dikenal mendorong inovasi lintas sektor dengan menempatkan figur dari kalangan profesional, olahraga, dan dunia kreatif ke dalam jajaran BUMN.
Pendekatan ini bertujuan menghindari stagnasi dan mempercepat proses transformasi budaya kerja BUMN. Tokoh seperti Yunus Nusi, yang terbiasa dengan tekanan publik dan berorientasi pada hasil, dianggap sesuai dengan visi Erick Thohir untuk menjadikan BUMN lebih lincah, efisien, dan modern.
Tentu publik berharap bahwa penunjukan ini bukan hanya simbolik, tetapi membawa hasil nyata dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan publik di sektor aviasi. Peran komisaris independen diharapkan aktif memberikan masukan terhadap efisiensi operasional bandara, peningkatan kualitas layanan, serta upaya menjaga transparansi perusahaan.
Sinergi Olahraga dan Infrastruktur
Penunjukan Yunus Nusi sebagai Komisaris Independen PT Angkasa Pura Indonesia menjadi contoh konkret bahwa BUMN tidak lagi eksklusif dikelola oleh kelompok teknokrat semata. Pemerintah membuka ruang bagi tokoh dari berbagai sektor untuk masuk dan memberikan kontribusi pada level strategis.
Dalam menghadapi tantangan global seperti kompetisi layanan bandara, digitalisasi, dan peningkatan volume penumpang, dibutuhkan wawasan lintas sektor dan keberanian mengambil keputusan cepat. Yunus Nusi, dengan pengalaman organisasinya, diharapkan bisa menjadi penghubung antara dinamika publik dan kebutuhan korporasi.
Apakah ini akan menjadi langkah positif ke depan atau sekadar rotasi jabatan formal? Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti: diversifikasi latar belakang di level kepemimpinan adalah bagian dari dinamika baru tata kelola BUMN Indonesia.