JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin pelayanan kesehatan yang merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya bagi yang telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional, namun juga bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan, terutama mereka yang tergolong tidak mampu.
Di Kota Tanjungpinang, komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan program bantuan pembiayaan kesehatan khusus bagi warga yang mengalami kondisi darurat medis namun belum terlindungi oleh jaminan kesehatan. Program ini menjadi semacam jalan keluar darurat ketika warga dalam kondisi sakit dan tidak memiliki perlindungan asuransi kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Rustam, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema khusus untuk menangani kondisi tersebut. "Sebagai langkah alternatif, kita ada program pembayaran bagi masyarakat yang terlanjur sakit namun tidak memiliki BPJS Kesehatan," kata Rustam.
Namun, program ini bersifat satu kali pemanfaatan, dan hanya dapat diakses oleh warga yang memang terbukti tidak mampu secara ekonomi. Rustam menekankan, program ini bukan untuk menggantikan fungsi BPJS, melainkan sebagai bentuk pertolongan pertama terhadap warga yang benar-benar membutuhkan, terutama dalam kondisi mendesak.
Syarat dan Ketentuan Program Bantuan
Rustam memaparkan bahwa untuk mendapatkan bantuan pembiayaan ini, terdapat sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh warga yang mengajukan. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain:
Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan
KTP dan Kartu Keluarga (KK)
Surat keterangan tidak mampu
Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat
Dengan kelengkapan dokumen tersebut, pihak Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Program ini bukan untuk semua orang, hanya untuk yang memang tidak mampu dan sedang mengalami kondisi sakit. Kami berharap masyarakat jujur dan tidak menyalahgunakan fasilitas ini,” jelas Rustam.
Edukasi Pentingnya Memiliki Jaminan Kesehatan Sejak Dini
Meski program bantuan ini hadir sebagai bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah, Rustam mengimbau agar masyarakat sebaiknya tidak menunda untuk memiliki BPJS Kesehatan. Menurutnya, asuransi kesehatan sangat penting sebagai bentuk perlindungan jangka panjang, dan mestinya sudah dimiliki sebelum kondisi sakit datang.
“Masyarakat diharapkan sebelum sakit itu sudah ada asuransi kesehatannya seperti BPJS. Jangan ketika sakit baru pusing mikirin biayanya,” tutur Rustam.
Untuk masyarakat yang tergolong tidak mampu, pemerintah melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga menyediakan kuota bantuan iuran BPJS. Rustam menyebutkan bahwa di Kota Tanjungpinang, masih terdapat sekitar 3.000 kuota PBI yang belum terisi, dan bisa dimanfaatkan oleh warga tidak mampu yang belum mendaftar BPJS.
Kepesertaan PBI sendiri memungkinkan warga memperoleh BPJS Kesehatan secara gratis, di mana iurannya ditanggung penuh oleh pemerintah. Oleh karena itu, Rustam berharap agar masyarakat segera mendaftar melalui kanal yang tersedia, baik melalui Dinas Sosial maupun pelayanan online.
Wujud Nyata Kepedulian Pemerintah Daerah
Langkah yang dilakukan oleh Pemkot Tanjungpinang ini sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam memperluas cakupan layanan kesehatan berbasis universal health coverage (UHC). Menurut Rustam, pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara yang tidak boleh terhalang oleh status sosial ekonomi.
"Kami berusaha agar tidak ada warga yang tidak tertangani hanya karena masalah administrasi atau ketidaktahuan. Negara hadir dan bertanggung jawab memberikan solusi, termasuk dalam kondisi darurat,” tegasnya.
Rustam juga menyebutkan bahwa koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan rumah sakit daerah akan terus diperkuat untuk memastikan implementasi program bantuan ini berjalan dengan tertib dan akuntabel. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk RT/RW, untuk ikut serta dalam mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan layanan kesehatan.
Harapan Akan Kesadaran Kolektif
Pemerintah daerah berharap melalui pendekatan edukatif dan bantuan langsung ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan dapat meningkat. Rustam meyakini bahwa masalah kesehatan tidak bisa diprediksi, dan hanya bisa diminimalkan risikonya dengan perlindungan yang tepat.
“Jangan sampai sudah jatuh sakit baru bingung bagaimana membayar pengobatan. Sekarang ini semua sudah dimudahkan, bahkan bagi yang tidak mampu pun pemerintah siap membantu. Jadi mari manfaatkan fasilitas yang ada,” pungkasnya.
Langkah-langkah seperti ini menjadi contoh bahwa penyelenggaraan layanan publik tidak hanya soal infrastruktur dan administrasi, tetapi juga soal kepedulian, empati, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Diharapkan, komitmen seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang bisa menjadi model pelayanan sosial yang berkelanjutan dan memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.