JAKARTA - Di tengah upaya menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap 3 pada bulan Juli 2025. Program ini melibatkan dua skema bantuan utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang telah menjadi instrumen penting dalam kebijakan jaring pengaman sosial nasional.
Namun berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya, penyaluran bansos kali ini disertai langkah pengawasan dan pemutakhiran data yang lebih ketat. Pemerintah menekankan bahwa akurasi data penerima menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Fokus Pemerintah: Efektivitas dan Akurasi
Penyaluran bansos PKH dan BPNT di bulan Juli 2025 tidak hanya menandai kelanjutan komitmen negara dalam mendukung kelompok rentan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), menegaskan pentingnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama penentuan penerima manfaat.
Pemutakhiran ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah hingga level desa atau kelurahan. Verifikasi dilakukan melalui proses musyawarah dan pelaporan elektronik yang terintegrasi dalam sistem milik Kemensos. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui status ekonomi keluarga penerima, tetapi juga untuk mengantisipasi adanya penyimpangan data atau penerima ganda.
Program PKH dan BPNT: Siapa yang Berhak?
Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar rumah tangga sangat miskin dengan kriteria tertentu, seperti memiliki anggota keluarga yang tergolong ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan bervariasi tergantung pada jumlah dan komposisi keluarga, serta dikucurkan setiap tiga bulan.
Sementara itu, BPNT difokuskan pada dukungan pangan melalui mekanisme nontunai. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperoleh dana sebesar Rp200.000 per bulan, yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, tempe, dan kebutuhan pokok lainnya melalui e-warong yang telah ditunjuk.
Pemerintah berharap, dengan skema ini, bantuan tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pelibatan warung dan penyedia bahan pangan di komunitas masing-masing.
Transparansi dalam Penyaluran
Salah satu perbaikan utama yang diterapkan dalam penyaluran bansos tahap 3 adalah transparansi data penerima dan pelibatan lebih luas dari masyarakat sipil serta media. Pemerintah membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh siapa pun jika ditemukan ketidaksesuaian dalam penerimaan bansos.
Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan papan informasi publik di kantor desa atau kelurahan yang mencantumkan nama-nama KPM. Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi manipulasi data dan menjamin akuntabilitas.
Selain itu, proses pencairan bansos kini banyak dilakukan melalui perbankan Himbara (Himpunan Bank Negara) yang telah bekerja sama dengan Kemensos. Sistem ini dinilai lebih efisien dan meminimalkan kebocoran dana karena transfer langsung dilakukan ke rekening penerima.
Evaluasi dan Tantangan di Lapangan
Meski sistem telah diperbarui, pelaksanaan di lapangan tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah persoalan akses internet dan literasi digital di sejumlah wilayah terpencil. Tidak sedikit warga yang masih kesulitan memahami alur pencairan bansos berbasis rekening bank.
Selain itu, verifikasi manual oleh petugas desa acapkali terbentur masalah subjektivitas penilaian. Ada pula kasus di mana warga yang dinilai tidak lagi miskin berdasarkan kriteria formal, namun secara praktis masih menghadapi kesulitan ekonomi akibat hilangnya pekerjaan musiman atau beban biaya pengobatan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kemensos menggandeng para pendamping sosial dan petugas lapangan dari unsur karang taruna, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat proses validasi data.
Komitmen Jangka Panjang
Penyaluran bansos Juli 2025 merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat rentan, khususnya di tengah tekanan ekonomi global dan potensi inflasi harga pangan. Pemerintah juga menjadikan penyaluran bansos sebagai alat untuk mendorong inklusi keuangan, dengan mewajibkan penggunaan rekening bank sebagai sarana pencairan.
Di sisi lain, bansos juga menjadi sarana penguatan database sosial nasional. Melalui proses ini, diharapkan pemerintah dapat membangun sistem perencanaan sosial yang lebih presisi, berkelanjutan, dan inklusif.
Program seperti PKH dan BPNT tidak hanya hadir sebagai solusi jangka pendek atas kemiskinan ekstrem, tetapi juga sebagai pendorong mobilitas sosial melalui insentif pendidikan dan perlindungan kesehatan.
Dengan penyaluran bansos tahap 3 melalui PKH dan BPNT di bulan Juli 2025, pemerintah menunjukkan konsistensi dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat rentan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada akurasi data dan kualitas pelaksanaannya di lapangan.
Pemutakhiran data menjadi langkah strategis dan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah bantuan tersalur ke tangan yang tepat. Ke depan, tantangan bukan hanya soal jumlah bantuan, tetapi juga efisiensi, keadilan distribusi, dan peningkatan kualitas hidup para penerima manfaat.