JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah memulai pembahasan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 27 Mei 2025, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan sejumlah catatan penting terkait rancangan awal APBN tersebut.
Fokus pada Penciptaan Lapangan Kerja
Salah satu poin utama yang disoroti oleh Fraksi PDI Perjuangan adalah pentingnya penciptaan lapangan kerja baru sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, disebutkan bahwa kebijakan belanja negara dalam APBN 2025 seharusnya diarahkan kepada belanja rutin untuk penyelenggaraan pemerintahan negara guna memenuhi pelayanan rakyat. Edy menilai bahwa program-program yang dimasukkan dalam APBN 2025 seharusnya bukan merupakan beban pemerintahan lama yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) baru.
Lebih lanjut, Edy mengusulkan agar kebijakan defisit fiskal pada tahun 2025 diarahkan pada keseimbangan anggaran atau defisit 0 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, pada masa transisi ke pemerintahan baru, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban atas defisit anggaran.
Catatan Terkait Asumsi Nilai Tukar Rupiah
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap asumsi nilai tukar rupiah dalam Rancangan APBN 2025. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto, disebutkan bahwa pemerintah agar kembali pada kesepakatan dalam KEMPPKF, yaitu pada rentang nilai tukar Rp15.300 sampai dengan Rp15.900 per dolar AS. Hal ini disampaikan terkait dengan keputusan pemerintah yang menetapkan nilai tukar rupiah pada 2025 jauh lebih tinggi daripada nilai saat ini.
Penurunan Alokasi Subsidi dan Bansos
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti penurunan alokasi subsidi dan bantuan sosial (bansos) dalam APBN 2025. Dalam pandangan umum yang disampaikan, disebutkan bahwa dalam RAPBN 2025 perkiraan realisasi belanja modal turun Rp148 triliun, belanja subsidi turun Rp4,8 triliun, belanja bansos turun Rp700 miliar, dan subsidi pupuk turun Rp6,45 triliun. Sementara itu, belanja pegawai naik Rp52,4 triliun dan pembayaran bunga utang naik Rp53,9 triliun.
Pihak Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pemerintah dapat memastikan bahwa alokasi belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bansos, bantuan pupuk, dan lain sebagainya.
Dukungan terhadap Pembahasan Lanjutan
Meskipun memberikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangan umum yang disampaikan, disebutkan bahwa dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut di atas, dan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan KEMPPKF sebagai dasar penyusunan APBN 2025 menunjukkan adanya perhatian serius dari DPR dan pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan, sebagai salah satu fraksi di DPR, memberikan sejumlah catatan penting yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBN 2025. Dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah, serta perhatian terhadap alokasi subsidi dan bansos, diharapkan APBN 2025 dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
