GAS

Produksi Minyak dan Gas Blok Cepu, Prabowo: Pangkas Jalur Logistik yang Mahal

Produksi Minyak dan Gas Blok Cepu, Prabowo: Pangkas Jalur Logistik yang Mahal
Produksi Minyak dan Gas Blok Cepu, Prabowo: Pangkas Jalur Logistik yang Mahal

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk mendorong efisiensi energi nasional dengan memangkas jalur logistik yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama biaya tinggi dalam distribusi energi. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan dua target besar nasional: swasembada energi dan transisi menuju energi bersih.

Dalam pernyataannya saat meresmikan proyek energi terbarukan di 15 provinsi serta penguatan produksi minyak di Blok Cepu, Kabupaten Bondowoso, Kamis 26 JUNI 2025, Prabowo menyampaikan pentingnya pemangkasan jalur logistik sebagai salah satu kunci untuk mewujudkan sistem energi yang efisien dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dan yang terpenting, kita dapat menciptakan energi yang efisien dengan memangkas jalur logistik yang mahal,” tegas Presiden.

Distribusi Efisien untuk Pulau Terpencil dan Desa Tertinggal

Lebih lanjut, Presiden menyoroti dampak langsung efisiensi logistik terhadap daerah-daerah tertinggal, termasuk pulau-pulau kecil dan desa terpencil. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi biaya, tetapi juga memungkinkan setiap wilayah, sekecil apa pun, untuk mengakses dan mengelola sumber energinya sendiri.

“Pulau-pulau terpencil akan punya energi, dan bisa swasembada desa-desa yang sangat terpencil... Ini sangat membuat kita optimis dan memandang masa depan dengan sangat cerah,” ujar Prabowo.

Pemerintah akan mengandalkan energi surya sebagai basis pengembangan energi di wilayah tersebut. Hal ini dinilai tepat karena efisien, berkelanjutan, dan relatif mudah diterapkan tanpa infrastruktur distribusi besar yang mahal.

Rantai Logistik Efisien, Biaya Energi Lebih Murah

Selama ini, panjangnya rantai distribusi energi telah menimbulkan beban besar, baik dalam bentuk biaya operasional maupun kerugian teknis. Melalui pemangkasan jalur distribusi, pemerintah berharap dapat menekan pengeluaran negara dan meningkatkan kecepatan pelayanan energi ke seluruh penjuru Indonesia.

Prabowo menyebut bahwa kebijakan ini telah melalui kajian internal yang menunjukkan potensi penghematan hingga ratusan triliun rupiah. Dana tersebut dapat dialihkan ke investasi pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan.

“Salah satunya dengan memangkas jalur logistik yang mahal,” katanya, menegaskan kembali pentingnya langkah ini bagi efisiensi nasional.

Tiga Strategi Besar Menuju Energi Efisien

Pemerintah, dalam pelaksanaannya, akan menggunakan tiga pendekatan utama:

Optimalisasi Distribusi Lokal – Mengintegrasikan sistem energi melalui mini-grid dan sumber energi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pusat distribusi besar.

Kolaborasi Antarsektor – Menggalang kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat untuk merancang jalur distribusi lebih pendek dan hemat biaya.

Penguatan Energi Terbarukan – Mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan panas bumi yang ditempatkan langsung dekat dengan pusat konsumsi.

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mempercepat pencapaian target net-zero emission.

Selaras dengan Visi Swasembada Energi

Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo telah menempatkan swasembada energi sebagai prioritas nasional. Dalam berbagai kesempatan, ia menyebut bahwa kemandirian energi akan memperkuat ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menciptakan peluang ekonomi baru di dalam negeri.

“Kita harus berdaulat secara energi. Ini bukan hanya tentang listrik, tetapi tentang kemampuan kita berdiri di atas kaki sendiri,” ungkap Presiden dalam forum nasional energi sebelumnya.

Program swasembada energi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan pedesaan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta memperkuat struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.

Energi Bersih dan Target Emisi Nol Karbon

Sejalan dengan agenda global, pemerintah menargetkan transisi ke energi bersih berbasis sumber daya terbarukan, seperti matahari, air, dan panas bumi. Pemangkasan jalur logistik menjadi katalis agar sumber energi bersih dapat tersebar dan dimanfaatkan langsung di lokasi-lokasi produksi dan konsumsi.

Prabowo menegaskan bahwa strategi ini mendukung penuh agenda net-zero emission dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil.

“Transisi energi bukan lagi pilihan. Ini kebutuhan yang harus dijawab dengan cepat dan terukur,” ujarnya.

Tantangan dan Antisipasi Implementasi

Namun, pemerintah menyadari bahwa langkah ini tidak mudah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi mencakup:

Infrastruktur dan Pendanaan: Pembangunan sistem distribusi baru dan pembangkit lokal memerlukan dana besar. Pemerintah mendorong skema pembiayaan inovatif, termasuk KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).

Sinergi Kebijakan Pusat-Daerah: Keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mempercepat izin, pembebasan lahan, serta mendukung operasionalisasi proyek di lapangan.

Kapasitas SDM dan Teknologi Lokal: Pemerintah juga mendorong pelatihan tenaga kerja lokal untuk mengelola sistem energi berbasis teknologi tinggi, terutama di daerah 3T.

Dampak Ekonomi dan Geopolitik

Efisiensi distribusi energi diyakini akan berdampak positif secara luas. Biaya energi yang lebih rendah akan meningkatkan daya saing industri nasional dan membuka lapangan kerja baru, khususnya di sektor energi terbarukan dan logistik.

Secara geopolitik, kemandirian energi akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional serta melindungi perekonomian dari fluktuasi harga minyak dunia dan krisis energi global.

Jalan Menuju Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan

Komitmen Presiden Prabowo untuk memangkas jalur logistik sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional mencerminkan arah baru dalam pembangunan sektor energi Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan biaya, tetapi juga menciptakan sistem yang inklusif, ramah lingkungan, dan adil bagi seluruh rakyat.

Jika dijalankan secara konsisten dan terukur, kebijakan ini akan menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang mandiri secara energi, berdaulat dalam kebijakan, serta mampu menghadapi tantangan masa depan dengan pijakan yang kuat.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index