JAKARTA - Kesempatan memiliki rumah layak dengan harga terjangkau kini semakin nyata bagi masyarakat di kawasan Timur Indonesia, khususnya Halmahera Barat, Maluku Utara. Program perumahan bersubsidi yang dilaksanakan di Desa Bukubualawa, Kecamatan Jailolo Timur, Halmahera Barat, menghadirkan unit rumah murah dengan harga yang sangat bersahabat, bahkan tak sampai Rp 200 juta.
Menurut data yang diterima, unit-unit rumah subsidi di kawasan ini dibanderol mulai Rp 168 juta hingga Rp 190 juta, yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah tersebut. Program ini diharapkan mampu membantu mengatasi kesenjangan kepemilikan hunian di kawasan Indonesia Timur, sekaligus mendukung Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.
"Program rumah subsidi ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah. Kami berharap program ini bisa mendorong pemerataan kesejahteraan," kata seorang pejabat pengembang perumahan yang enggan disebut namanya.
Program ini bukan hanya menjadi solusi kepemilikan hunian, tetapi juga membuka peluang bagi para pekerja informal seperti pedagang kecil, nelayan, dan buruh harian untuk memiliki rumah layak dengan cicilan terjangkau. Adanya KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) membuat beban uang muka dan angsuran semakin ringan, dengan tenor panjang yang sesuai kemampuan MBR.
Unit rumah dibangun di atas lahan seluas 36 meter persegi, dengan luas bangunan 30 meter persegi. Desain rumah tipe 30/36 ini telah memenuhi standar rumah sehat, memiliki ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Lingkungan perumahan juga dirancang dengan konsep asri dan fasilitas jalan lingkungan, drainase, serta akses transportasi yang memadai.
Selain harga terjangkau, keunggulan lainnya adalah lokasi yang strategis. Perumahan ini terletak dekat fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, pasar tradisional, hingga pusat pemerintahan kecamatan. Hal ini diharapkan memudahkan penghuni dalam mengakses kebutuhan sehari-hari, sekaligus menumbuhkan perekonomian lokal melalui peningkatan aktivitas masyarakat.
"Lokasi rumah subsidi ini cukup strategis karena berada di jalur utama yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Jailolo Timur. Kami juga memastikan kualitas bangunan sesuai standar teknis," ungkap seorang perwakilan kontraktor pembangunan.
Dukungan pemerintah daerah Halmahera Barat juga menjadi salah satu faktor pendorong utama terlaksananya program ini. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pengembang lokal dan perbankan untuk memastikan ketersediaan KPR bersubsidi. Pemerintah daerah menginginkan warganya memiliki hunian yang layak dan nyaman tanpa terbebani harga rumah komersial yang relatif tinggi.
"Kami sangat mendukung program perumahan bersubsidi ini. Ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah menurunkan angka backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar salah satu pejabat pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Dalam pelaksanaannya, pihak pengembang menerapkan sistem pemasaran terbuka, artinya masyarakat dari berbagai kalangan yang memenuhi syarat KPR subsidi dapat mengajukan permohonan tanpa diskriminasi. Namun demikian, program ini tetap memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah yang memang belum memiliki rumah.
Adapun salah satu syarat utama pengajuan KPR subsidi ini adalah calon pembeli belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah sebelumnya, serta memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan. Selain itu, calon penerima wajib menyerahkan sejumlah dokumen seperti KTP, KK, NPWP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, serta surat pernyataan belum memiliki rumah.
Di sisi lain, program ini juga memberikan multiplier effect bagi perekonomian setempat. Penyerapan tenaga kerja lokal dalam pembangunan rumah, serta peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi perumahan, menjadi salah satu manfaat tambahan yang dihasilkan. Banyak warga sekitar yang kini terlibat sebagai tukang bangunan, pemasok material, hingga pedagang makanan yang melayani para pekerja.
"Kami senang bisa ikut bekerja di proyek ini. Selain menambah penghasilan keluarga, kami juga merasa bangga karena ikut membangun rumah untuk warga Halmahera Barat," kata seorang pekerja lokal.
Pemerintah daerah berharap keberhasilan program perumahan bersubsidi ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Maluku Utara maupun Indonesia Timur secara umum. Program ini diharapkan dapat direplikasi di kabupaten/kota lain yang masih memiliki angka backlog perumahan tinggi.
"Kami optimistis program rumah murah ini akan terus berkembang, apalagi dengan dukungan pemerintah pusat melalui alokasi kuota KPR FLPP yang cukup besar pada 2025 ini," kata pejabat pemerintah daerah lainnya.
Secara nasional, pemerintah telah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah bersubsidi pada 2025. Target ini menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah, yang diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan yang saat ini masih di kisaran 12,7 juta unit secara nasional.
Keberadaan rumah subsidi di Halmahera Barat tidak hanya menjadi bukti komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi simbol semangat menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Dengan program ini, diharapkan semakin banyak keluarga yang memiliki rumah layak huni, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi generasi mendatang.
