JAKARTA - Ketimpangan akses energi listrik masih menjadi tantangan nyata di berbagai pelosok Indonesia, khususnya di kawasan timur. Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kini mengambil langkah tegas dan cepat untuk mewujudkan pemerataan energi di wilayahnya. Upaya ini diwujudkan melalui percepatan pembangunan jaringan listrik di 19 desa yang tersebar di dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa.
Langkah ini bukan hanya bentuk pelaksanaan mandat teknis, tetapi juga manifestasi komitmen pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini hidup tanpa akses listrik yang memadai. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (tanggal sesuai aslinya), Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menjalankan program ini.
“Sesuai arahan Kepala Dinas ESDM, kami bergerak cepat untuk memastikan percepatan pembangunan jaringan listrik pada 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa,” kata Qamaruddin Kamil di Mamuju, saat melakukan pertemuan dengan Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, membahas listrik desa di daerah itu.
Kehadiran jaringan listrik di desa-desa yang selama ini belum tersentuh infrastruktur energi akan memberikan dampak besar tidak hanya dari sisi penerangan, tetapi juga pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, dan pembangunan sosial secara umum. Desa-desa tersebut sebagian besar berada di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, termasuk wilayah pegunungan dan lembah terpencil.
Upaya percepatan ini, menurut Qamaruddin, sejalan dengan visi besar Pemerintah Provinsi Sulbar untuk memastikan bahwa seluruh wilayahnya dapat menikmati layanan dasar yang layak, termasuk akses listrik. “Kami menyadari bahwa energi adalah pondasi dari pembangunan berkelanjutan. Tanpa listrik, mustahil kita bisa mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,” ujarnya lebih lanjut.
Komitmen ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mamuju. Bupati Sitti Sutinah Suhardi, yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menuntaskan persoalan listrik desa. Menurutnya, pembangunan jaringan listrik bukan hanya tanggung jawab teknis instansi ESDM, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan prioritas daerah untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat desa.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sitti Sutinah menyoroti kondisi nyata yang dialami warga di desa yang belum terlistriki. “Masih banyak warga kita yang mengandalkan lampu minyak tanah atau genset. Ini harus segera kita ubah. Anak-anak di desa harus punya hak yang sama untuk belajar di malam hari. Kesehatan masyarakat juga tergantung pada akses listrik, terutama untuk fasilitas kesehatan tingkat desa,” ujarnya.
Qamaruddin Kamil menambahkan bahwa pelaksanaan proyek ini akan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk jalur distribusi, gardu, dan unit sambungan rumah tangga. Ia juga menyebut bahwa kerja sama dengan PT PLN (Persero) akan menjadi faktor krusial dalam memastikan keberhasilan program ini, mengingat PLN sebagai penyedia layanan listrik utama di Indonesia.
Lebih lanjut, Dinas ESDM Sulbar juga akan memastikan bahwa proses pelaksanaan proyek percepatan elektrifikasi ini memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. “Kami ingin pelaksanaan di lapangan bebas dari hambatan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun sosial. Oleh karena itu, kami juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat,” tegas Qamaruddin.
Penting untuk dicatat, pembangunan jaringan listrik di daerah-daerah terpencil memang membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding wilayah perkotaan. Tantangan utamanya bukan hanya soal pembiayaan dan peralatan teknis, tetapi juga medan berat dan minimnya infrastruktur jalan. Di sejumlah desa, material jaringan bahkan harus dibawa secara manual oleh warga atau menggunakan moda transportasi tradisional.
Namun, semua tantangan itu tidak menyurutkan komitmen pemerintah. Dalam rencana jangka menengah, Sulbar menargetkan seluruh desa di wilayahnya terlistriki secara penuh pada 2027. Target ini optimistis bisa dicapai jika dukungan dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga masyarakat dapat terus bersinergi.
Program elektrifikasi desa ini juga menjadi bagian dari kontribusi pemerintah daerah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin ke-7 yaitu "Energi Bersih dan Terjangkau". Dengan listrik yang stabil, desa-desa yang semula terisolasi secara energi dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pengolahan hasil pertanian, peternakan, maupun industri rumahan.
Di samping itu, adanya listrik di desa akan mendorong kemajuan sektor pendidikan melalui fasilitas belajar berbasis teknologi. Guru dan siswa dapat memanfaatkan perangkat elektronik untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran yang sebelumnya tidak tersedia. Sektor kesehatan pun diperkirakan akan mendapat lonjakan kualitas layanan, karena peralatan medis dasar dapat beroperasi lebih optimal jika didukung daya listrik yang andal.
Untuk itu, dalam jangka waktu dekat, Dinas ESDM Sulbar akan mulai melakukan survei teknis dan verifikasi lapangan di 19 desa sasaran. Data dan analisis lapangan ini penting untuk memastikan kesiapan proyek dan meminimalkan risiko keterlambatan. Proses ini akan diselaraskan dengan perencanaan anggaran dan pengadaan material, agar implementasi proyek bisa berjalan tepat waktu.
Pada akhirnya, komitmen percepatan pembangunan jaringan listrik di 19 desa ini adalah bagian dari tekad bersama untuk menutup jurang ketimpangan energi yang masih nyata di wilayah timur Indonesia. Dalam semangat pemerataan dan keadilan sosial, program ini diharapkan menjadi batu loncatan menuju Sulbar yang lebih terang, maju, dan inklusif.
