JAKARTA - Cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah perairan Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali membuka ruang diskusi publik tentang kelayakan armada penyeberangan antarpulau. Rute laut Kayangan–Poto Tano yang menjadi urat nadi transportasi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa disorot, menyusul banyaknya laporan masyarakat tentang kondisi kapal-kapal penumpang yang dinilai tak lagi memenuhi standar keselamatan.
Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi IV DPRD NTB, Abdul Rahim. Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya perhatian serius dari Dinas Perhubungan (Dishub) NTB terhadap kelayakan operasional kapal penyeberangan. Bukan hanya soal pelayanan, tetapi menyangkut langsung pada keselamatan jiwa para penumpang yang setiap harinya menggantungkan mobilitasnya di jalur tersebut.
“Banyak pengaduan dan keluhan dari masyarakat soal kelayakan kapal-kapal penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Tano–Kayangan dan Kayangan–Tano ini. Kita harapkan Dishub tidak menutup mata atas kondisi tersebut,” kata Abdul Rahim dengan nada tegas.
Menurutnya, laporan dari warga bukanlah isapan jempol belaka. Ia bahkan mengaku secara pribadi pernah mengalami langsung ketidaknyamanan saat menyeberang menggunakan kapal yang dinilai sudah tua dan sempit, sehingga terasa tidak stabil ketika cuaca laut sedang tidak bersahabat.
“Sebagian kapal dinilai sudah uzur atau tua dan kecil. Oleh karenanya, beberapa kapal sudah tidak layak untuk beroperasi,” lanjutnya.
Dalam situasi seperti sekarang, di mana cuaca buruk kerap terjadi secara tak terduga, maka keberadaan kapal-kapal yang benar-benar memenuhi standar keselamatan menjadi keharusan, bukan pilihan. Dewan menilai Dishub NTB harus turun tangan langsung, melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh armada yang beroperasi di lintasan Kayangan–Poto Tano.
Abdul Rahim pun mempertanyakan standar yang digunakan oleh otoritas perhubungan dalam menentukan kelayakan kapal penyeberangan. Ia ingin kejelasan seperti apa sistem evaluasi dan pengawasan yang diterapkan, serta tindakan korektif apa yang akan diambil jika ditemukan kapal yang tidak memenuhi syarat.
“Disini saya juga mempertanyakan khusus kepada Dishub NTB, memangnya seperti apa dan bagaimana standar kelayakan kapal penyeberangan (beroperasi) di Tano–Kayangan dan Kayangan–Tano ini?” ucapnya mempertanyakan dengan serius.
Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa jika tidak ada langkah cepat dan konkret dari pihak-pihak terkait, akan muncul persepsi bahwa pemerintah tidak cukup peduli terhadap keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
“Jangan sampai menimbulkan kesan seolah-olah kita ini abai kepada keselamatan penumpang. Sekali lagi saya tekankan kepada semua pihak terkait, bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan di atas segala-galanya,” ujar politisi yang akrab disapa Bram itu.
Dalam konteks perhubungan laut, cuaca adalah salah satu faktor yang paling krusial. Oleh karena itu, ia mendorong agar pihak otoritas pelabuhan, Dinas Perhubungan, serta operator kapal saling berkoordinasi intensif. Ia juga meminta agar jadwal penyeberangan tidak dipaksakan ketika cuaca belum benar-benar dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
“Kalau memang cuaca kiranya belum aman untuk diseberangi, jangan dipaksakan untuk menyeberang atau dibukanya penyeberangan sampai keadaan cuaca di laut benar-benar aman,” ucapnya mengingatkan.
Menurut Abdul Rahim, mengutamakan keselamatan penumpang harus menjadi prinsip utama dalam seluruh proses operasional pelayaran, tidak bisa ditawar. Terlebih, jalur laut ini merupakan penghubung vital bagi warga di kedua pulau yang saling bergantung dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.
Pernyataan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang standar keselamatan dan teknis kapal penyeberangan, di mana kapal wajib melalui uji kelayakan secara berkala dan dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai.
Sementara itu, hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB menanggapi permintaan evaluasi menyeluruh terhadap kapal-kapal tersebut. Namun, desakan dari DPRD ini dipandang sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif demi mencegah terjadinya potensi kecelakaan di masa depan.
Penting untuk dicatat bahwa rute Kayangan–Poto Tano merupakan jalur yang mengangkut ribuan penumpang setiap minggunya, termasuk kendaraan logistik yang menyuplai kebutuhan pokok antarpulau. Jika kondisi kapal tak ditangani segera, maka bukan hanya keselamatan yang terancam, tetapi juga stabilitas distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Abdul Rahim pun menutup pernyataannya dengan menegaskan, semua pihak—baik pemerintah daerah, Dishub, maupun operator kapal—harus melihat ini sebagai tanggung jawab bersama.
“Intinya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang yang utama di atas segala-galanya,” pungkasnya.
