JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmen serius dalam memperluas akses listrik ke wilayah terpencil. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), langkah percepatan pembangunan jaringan listrik telah dirancang khusus untuk menjangkau 19 desa yang masih belum teraliri listrik di dua kabupaten, yakni Mamuju dan Mamasa.
Inisiatif ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi lebih dari itu, menjadi bagian dari upaya untuk menjamin keadilan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terluar. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, dalam sebuah pertemuan dengan Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi.
“Sesuai arahan Kepala Dinas ESDM, kami bergerak cepat untuk memastikan percepatan pembangunan jaringan listrik pada 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa,” ungkap Qamaruddin.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat bersama antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN. Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai strategi percepatan telah disusun untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan akses energi.
“Jadi, kami segera merespons hasil koordinasi sebelumnya dengan langkah konkret di tingkat daerah,” lanjut Qamaruddin, menegaskan bahwa langkah-langkah operasional sedang disiapkan.
Dalam konteks pengembangan wilayah dan peningkatan kualitas hidup, akses terhadap listrik telah menjadi kebutuhan mendasar. Namun, kenyataannya di Sulawesi Barat, masih terdapat 19 desa yang belum teraliri listrik dari PLN. Di Kabupaten Mamuju, beberapa desa yang masuk dalam kategori tersebut mencakup Desa Bela dan Kopeng di Kecamatan Tapalang, serta Desa Siraun, Salumakki, Sandapang, Makkaliki, Batu Makkada, dan Lasa’ yang berada di Kecamatan Kalumpang.
Tak hanya itu, Desa Pulau Karampuang di Kecamatan Mamuju, serta dua desa di wilayah terluar yakni Bala-Balakang dan Bala-Balakang Timur juga masuk dalam daftar prioritas elektrifikasi. Sementara di Kabupaten Mamasa, desa-desa seperti Baruru di Kecamatan Aralle, Saluleang, Gandang Dewata, Pangandaran, Peu di Kecamatan Tabulahan, serta Mososo, Ulumambi, dan Sikamase di Kecamatan Bambang juga belum mendapatkan akses jaringan PLN.
Menurut Qamaruddin, target penyelesaian pembangunan jaringan listrik di desa-desa tersebut diproyeksikan selesai hingga tahun 2027. Namun, untuk mempercepat realisasi proyek, dibutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk surat rekomendasi sebagai dasar tindak lanjut oleh PLN.
“Target penyelesaian pembangunan jaringan di desa-desa ini diproyeksikan hingga tahun 2027. Namun untuk percepatan, perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk surat rekomendasi yang menjadi dasar tindak lanjut program PLN,” ujarnya.
Lebih jauh, Qamaruddin menekankan bahwa tantangan elektrifikasi tidak hanya berhenti di tingkat desa. Banyak dusun yang berada dalam desa-desa yang sudah berlistrik ternyata masih belum tersentuh jaringan PLN. Hal ini menjadi perhatian serius, karena tanpa pendekatan menyeluruh, pemerataan akses energi tidak akan tercapai secara adil.
Ia menambahkan, “Kami berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan PLN dapat mempercepat terwujudnya elektrifikasi menyeluruh di Sulbar sebagai landasan utama peningkatan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi daerah.”
Pemerintah Kabupaten Mamuju menyambut baik upaya Dinas ESDM tersebut. Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menyatakan kesiapan pihaknya dalam memberikan dukungan penuh demi mempercepat pembangunan jaringan listrik di wilayahnya.
“Akses listrik adalah hak dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mamuju tentu sangat mendukung percepatan pembangunan jaringan listrik. Kami segera tindak lanjuti dengan surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan nyata,” ujar Sutinah.
Langkah percepatan ini mencerminkan visi pemerintah untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah. Elektrifikasi desa bukan semata program infrastruktur, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk membuka akses layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital di kawasan terpencil.
Ketika listrik masuk ke desa, maka perubahan akan ikut datang. Anak-anak dapat belajar di malam hari, pelaku UMKM bisa berproduksi lebih lama, dan fasilitas kesehatan dapat berfungsi lebih optimal. Oleh karena itu, percepatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor energi, tetapi seluruh komponen pembangunan daerah.
Dalam realisasinya, PLN juga diharapkan mampu memberikan solusi teknis yang efisien, termasuk pemanfaatan pembangkit berbasis energi terbarukan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan jaringan konvensional. Pengembangan microgrid berbasis tenaga surya misalnya, bisa menjadi pilihan strategis untuk mendukung daerah dengan tantangan geografis ekstrem.
Pemerintah provinsi pun diharapkan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi energi lokal yang bisa dimanfaatkan, sekaligus memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau keterlambatan administratif yang menghambat realisasi di lapangan.
Dengan langkah konkret yang sedang dijalankan saat ini, Sulawesi Barat menunjukkan bahwa pemerataan energi bukan lagi sekadar wacana. Ini adalah komitmen nyata untuk menyatukan seluruh wilayah dalam cahaya pembangunan yang berkeadilan.
