JAKARTA - Proyeksi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengejutkan banyak pihak. Pemerintah memproyeksikan bahwa anggaran MBG pada tahun 2026 akan melonjak drastis hingga mencapai Rp240 triliun. Angka ini naik 106,9 persen dibandingkan dengan outlook anggaran MBG tahun ini, yaitu Rp116 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan tersebut didorong oleh rencana pemerintah untuk memperluas cakupan program MBG secara signifikan. “Anggaran program MBG bisa mencapai Rp240 triliun pada 2026,” ujarnya. Ia menyebut bahwa program ini dirancang untuk menjangkau sebanyak 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun depan, termasuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, dan balita.
Proyeksi ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya memperbesar alokasi anggaran, tetapi juga memperluas skala pelaksanaan program. MBG tak lagi bersifat uji coba atau terbatas, tetapi dirancang untuk mencakup seluruh Indonesia secara menyeluruh. Cakupan yang begitu luas membutuhkan persiapan matang, mulai dari rantai pasokan makanan, infrastruktur distribusi, hingga pengawasan anggaran.
Program MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi gizi anak-anak dan kelompok rentan. Di tengah tantangan stunting dan gizi buruk yang masih menjadi perhatian nasional, kehadiran program ini menjadi intervensi langsung yang sangat strategis. Dengan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada jutaan pelajar, ibu hamil, dan balita, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Namun, di balik proyeksi anggaran fantastis tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah. Salah satunya adalah kesiapan sistem distribusi dan logistik. Untuk menjangkau lebih dari 82 juta orang, diperlukan koordinasi lintas sektor yang solid. Pemerintah pusat perlu bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan bahkan komunitas lokal dalam menjalankan program ini secara efektif.
Kendala geografis juga menjadi persoalan krusial, terutama di daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah pedalaman. Pengiriman makanan bergizi ke wilayah-wilayah tersebut membutuhkan biaya tambahan dan sistem penyimpanan yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, distribusi bisa tidak merata dan berpotensi mengurangi efektivitas program.
Selain itu, pengawasan dan transparansi juga menjadi perhatian utama. Dengan anggaran sebesar Rp240 triliun, risiko terjadinya penyimpangan anggaran tentu meningkat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, termasuk penggunaan teknologi digital dalam pelacakan distribusi dan laporan penggunaan dana di daerah.
Dari sisi teknis, standar gizi yang digunakan dalam program ini juga perlu disusun dengan cermat. Pemerintah harus memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya mengenyangkan, tetapi benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak dan kelompok rentan. Ini termasuk penyesuaian dengan pangan lokal, preferensi budaya, dan keberagaman daerah.
Program MBG juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan UMKM lokal. Jika pelaksanaannya dikaitkan dengan pengadaan bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal, maka dampaknya tidak hanya terasa di aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan skema pengadaan yang inklusif dan berpihak pada produsen dalam negeri untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga pendidikan juga penting agar program ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik. Sekolah, posyandu, dan puskesmas menjadi titik distribusi utama yang harus siap dalam pelaksanaan program MBG. Sumber daya manusia di lapangan, seperti guru, kader gizi, dan tenaga kesehatan, juga harus dibekali pelatihan dan pedoman yang memadai agar program ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak.
Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, peluang dari program MBG juga sangat besar. Selain memberikan asupan nutrisi penting kepada jutaan anak, program ini dapat meningkatkan angka kehadiran siswa di sekolah, menekan angka putus sekolah, serta mendukung produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Ketika anak-anak tumbuh dengan kondisi gizi yang baik, maka potensi mereka pun bisa berkembang secara optimal.
Sebagai program unggulan pemerintahan yang baru, MBG memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional ke depan. Dengan alokasi anggaran yang besar, keberhasilan program ini akan menjadi cermin dari efektivitas manajemen keuangan negara dan keberpihakan pemerintah pada kelompok rentan.
Dengan perencanaan yang matang, sinergi antarsektor, serta pengawasan yang transparan, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan menjadi proyek sosial semata, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa Rp240 triliun yang dialokasikan bukan hanya anggaran, melainkan modal nyata menuju generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
