JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada Juli 2025 sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi pangan. Melalui kombinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 3, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan beras 20 kilogram per keluarga, pemerintah menargetkan puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Upaya ini tidak hanya dimaksudkan sebagai perlindungan sosial, melainkan juga sebagai instrumen stabilitas harga dan penguatan konsumsi rumah tangga dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
PKH Tahap 3 Dimulai, Dana Cair Lewat Bank Himbara dan Pos Indonesia
Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program unggulan bantuan bersyarat pemerintah, telah memasuki pencairan tahap ketiga pada Juli 2025. Bantuan ini menyasar keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan dicairkan melalui Bank Himbara—yaitu BRI, BNI, BTN, dan Mandiri serta melalui layanan Pos Indonesia, tergantung pada lokasi domisili penerima.
Adapun kategori penerima PKH meliputi ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Nominal bantuan disesuaikan dengan kategori, seperti:
Rp750.000 per tahap untuk ibu hamil dan bayi baru lahir,
Rp225.000 untuk anak usia SD,
Rp375.000 untuk anak usia SMP,
Rp500.000 untuk anak SMA,
Rp600.000 untuk lansia dan penyandang disabilitas berat.
Pencairan dilakukan bertahap, namun sejumlah penerima dilaporkan telah mulai menerima dana sejak awal Juli 2025.
BPNT Tahap 3: Bantuan Rp400 Ribu untuk Dua Bulan
Selaras dengan PKH, pemerintah juga mengucurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 yang menyasar kelompok masyarakat dengan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan BPNT untuk bulan Juli 2025 mencakup pencairan ganda untuk periode Mei dan Juni, masing-masing senilai Rp200.000, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp400.000 per KPM.
Dana BPNT digunakan untuk pembelian kebutuhan pokok seperti beras, telur, sayuran, dan bahan pangan lain melalui e-warong atau agen penyalur resmi.
Kementerian Sosial menggarisbawahi bahwa distribusi dana BPNT tahap ini terus dipercepat, walaupun masih ditemukan keterlambatan di sejumlah wilayah.
Lanjutan Bantuan Beras 20 Kg untuk 22 Juta KPM
Program tambahan berupa bantuan beras seberat 20 kilogram per keluarga juga masih berlanjut. Penyaluran bantuan ini dilakukan serentak mulai Senin, 7 Juli 2025, dan ditujukan kepada sekitar 22 juta KPM, termasuk penerima PKH dan BPNT.
Program ini merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, sebagai bagian dari langkah konkret menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga beras di pasar.
Sejumlah daerah diketahui telah menerima distribusi langsung atau melalui kantor desa. KPM diminta menunggu surat undangan sebagai syarat resmi pengambilan bantuan di titik distribusi masing-masing.
Penyaluran Bertahap, Perbedaan Antara Bank Terjadi
Kementerian Sosial mencatat, dari sekitar 1,9 juta KPM yang belum menerima dana bansos sebelumnya, sebanyak 400.000 sudah mulai menerima pencairan di awal Juli ini. Kini tersisa 1,6 juta KPM yang masih menunggu giliran, dan pemerintah menargetkan seluruh penyaluran rampung paling lambat pada 15 Juli 2025.
Meskipun Bank BRI dan Mandiri telah mulai mencairkan bansos, distribusi di BNI dan BSI masih belum sepenuhnya merata. Di beberapa daerah, penerima manfaat dari BSI bahkan baru sedikit yang menerima dana, menandakan pencairan kali ini lebih bertahap dibanding periode sebelumnya.
Cara Cek Nama Penerima Bansos Juli 2025
Untuk mengetahui status sebagai penerima bansos, masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri melalui dua saluran resmi:
Aplikasi Cek Bansos Kemensos RI
Unduh aplikasi dari Google Play Store atau App Store.
Daftar menggunakan NIK dan data pribadi sesuai KTP.
Pilih menu Cek Bansos, lalu masukkan lokasi dan nama.
Sistem akan menampilkan data penerima yang terdaftar.
Situs resmi cekbansos.kemensos.go.id
Akses laman tersebut.
Isi data KTP dan kode keamanan yang tersedia.
Klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasil pencocokan nama.
Masyarakat diimbau untuk memastikan bahwa data diri sudah tercantum dan diperbarui dalam DTKS guna memastikan akses terhadap bansos pemerintah.
Pemerintah Dorong Percepatan dan Pemerataan Penyaluran
Melalui skema tiga lapis bansos—PKH, BPNT, dan bantuan beras—pemerintah berharap dapat memberikan bantalan sosial yang cukup kuat bagi kelompok rentan, khususnya dalam menjaga daya beli selama masa transisi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta di tengah tantangan global.
Kemenko PMK, Kemensos, dan BUMN penyalur seperti Bulog dan Bank Himbara terus melakukan koordinasi agar distribusi bansos dapat merata dan tepat waktu. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan atau keterlambatan bantuan melalui layanan pengaduan Kemensos.
Pastikan Terdaftar dan Proaktif
Dengan proses yang semakin digital dan berbasis data, keterlibatan aktif masyarakat menjadi penting. Pastikan Anda atau keluarga sudah masuk ke dalam DTKS, memiliki identitas resmi, serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber-sumber resmi.
Langkah ini penting agar tidak tertinggal dalam program bansos yang kini menjadi bagian vital dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata.
