JAKARTA - Menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan anggaran sebesar Rp 604 miliar untuk penguatan fungsi Kementerian BUMN. Meski nominalnya cukup signifikan, ia memastikan bahwa dana tersebut tidak membebani APBN karena bersumber dari dividen BUMN, bahkan sebagian akan kembali ke kas negara.
Penguatan Peran dan Restrukturisasi BUMN
Erick menjelaskan, dana ini dibutuhkan untuk membiayai tugas strategis, seperti proses penghapusan tagihan bermasalah (write-off) dan restrukturisasi BUMN, termasuk yang berada di bawah naungan Danantara.
“Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara,” ungkap Erick.
Anggaran akan digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan, restrukturisasi, hingga dukungan teknis bagi unit-unit BUMN yang sedang revitalisasi.
Subsidi Cepat, Siklus Dana yang Lebih Efisien
Satu terobosan yang dikejar adalah mempersingkat proses pembayaran subsidi dan kompensasi dari yang sebelumnya dua tahun menjadi hanya enam bulan.
“Hasil diskusi… subsidi kompensasi yang dulunya dua tahun sekarang jadi enam bulan,” jelasnya.
Lebih jauh, Erick juga menyatakan beberapa pembayaran bisa dilakukan dalam mata uang asing jika disepakati Menteri Keuangan, sebagai langkah efisiensi dan fleksibilitas fiskal.
Semua Dana dari Dividen, Bukan Pajak
Mengenai kekhawatiran soal tambahan beban negara, Erick menegaskan pengusulan ini murni berasal dari dividen BUMN. Bahkan, Perum diestimasi menyumbang dividen antara Rp 200–300 miliar kepada negara.
“Dari proyeksi kami, Perum saja berpotensi menyumbang dividen Rp 200–300 miliar ke negara… jadi kita tidak membebani keuangan negara,” tegasnya.
Hanya satu persen dari dividend tersebut yang akan digunakan untuk anggaran kementerian, sedangkan sisanya mengalir sebagai pendapatan nasional.
Alokasi Anggaran yang Terukur
Dari total Rp 604 miliar, alokasi diatur sebagai berikut:
Kategori | Nilai (Rp miliar) |
---|---|
Regulator & pengawasan BUMN | 229 |
Peran sebagai pemegang saham & perum | 101 |
Belanja pegawai & administrasi | 117 |
Operasional manajemen & dukungan | 157 |
Anggaran ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola, transparansi, serta pemantauan kinerja BUMN agar tetap selaras dengan target reformasi.
Anggaran “Nol Beban” untuk Negara
Erick meyakini anggaran ini bersifat “nol beban” bagi APBN karena mekanisme penggunaan dan pengembalian dana melalui dividen.
“Saya ‘confidence’ angka 600 (Rp 604 miliar) ini nanti nol,” katanya.
Menurutnya, model ini justru dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas keuangan nasional serta BUMN.
Menjawab Tantangan Pemangkasan Anggaran
Pada 2025 lalu, Kementerian BUMN sempat mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp 115,6 miliar. Erick sempat menyatakan bahwa pemangkasan ini tidak boleh melemahkan fungsi strategis kementerian, dan meminta batas minimum agar operasional tetap berjalan efektif.
Dengan usulan ini, ia memperlihatkan jalan tengah menggunakan dana internal BUMN tanpa menambah beban, sekaligus menjaga momentum reformasi.
Kolaborasi dengan Danantara untuk Tata Kelola
Erick menyampaikan bahwa kerja sama dengan Danantara akan menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan anggaran ini.
“Kita terus berkoordinasi untuk pengangkatan direksi, komisaris” ujarnya.
Dana yang dialokasikan akan membantu menata struktur perusahaan, dan meningkatkan akuntabilitas di level manajemen dan pengawasan.
Posisi Strategis Menuju APBN 2026
Dengan pengusulan anggaran Rp 604 miliar yang dibiayai dari dividen, Erick memperkenalkan model fiskal baru: memaksimalkan sumber daya internal BUMN untuk tugas negara, tanpa menambah beban APBN. Strategi ini memungkinkan BUMN berperan aktif dalam reformasi dan pembangunan tanpa mengurangi ruang fiskal negara.
Pengajuan dana dari dividen untuk pembiayaan kementerian BUMN menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan reformasi secara mandiri dan efisien. Erick Thohir menunjukkan langkah cermat dalam mengelola sumber daya BUMN untuk tata kelola yang lebih baik, tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.
Jika Anda membutuhkan versi artikel ini untuk distribusi media daring, press release, atau ringkasan eksekutif, saya siap membantu lebih lanjut.