JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan dorongan besar bagi sektor perumahan di Indonesia dengan menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk pengembang. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi persoalan suplai rumah dengan memberikan akses modal yang lebih luas kepada kontraktor dan pengembang agar bisa membangun hunian baru dalam jumlah signifikan. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa program ini menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat ekosistem perumahan di Tanah Air.
“Jadi dari sisi suplai nanti ada dukungan untuk pengembang. Kontraktor bisa mendapatkan KUR dalam jumlah signifikan untuk membangun rumah baru,” kata Maruarar saat memberikan keterangan pers di Istana Negara. Dengan demikian, pemerintah berupaya menjembatani kebutuhan akan rumah baru dengan mendorong pengembang agar memiliki modal yang memadai.
Namun, dorongan perumahan ini tak hanya terfokus pada sisi suplai. Maruarar menambahkan bahwa KUR Perumahan juga dirancang untuk mendorong sisi permintaan, terutama dari sektor produktif yang memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan wilayah wisata, seperti homestay di berbagai daerah. Program ini diperkirakan bisa memberikan dampak positif di wilayah-wilayah strategis pariwisata seperti Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatera Utara.
“Selain memperkuat sisi suplai, KUR Perumahan ini juga dapat diarahkan untuk mendukung sisi demand atau permintaan. KUR juga akan menyasar sektor produktif seperti homestay di daerah pariwisata,” jelas Maruarar. Dengan memfasilitasi pembiayaan di sektor-sektor ini, pemerintah berharap dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah sekaligus memperkuat industri pariwisata nasional.
Saat ini, sejumlah regulasi teknis terkait pelaksanaan KUR Perumahan tengah disusun dan menunggu penandatanganan dari tiga pihak terkait, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri PKP. Maruarar menyampaikan bahwa aturan tersebut merupakan langkah krusial agar program dapat segera dijalankan secara efektif.
“Jadi dari sisi suplai dan demand sudah siap. Saat ini dalam proses di Menko Perekonomian untuk Peraturan Menko, Peraturan Menkeu, dan Peraturan Menteri PKP,” tambahnya. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi dukungan kredit untuk pengembang dan pelaku usaha terkait.
Tak hanya itu, Menteri Maruarar juga mengumumkan rencana peluncuran massal rumah subsidi dengan jumlah mencapai 25.000 hingga 30.000 unit pada bulan September mendatang di berbagai kota di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses perumahan terjangkau bagi masyarakat dan direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Momentum ini dianggap sangat penting, mengingat kuota rumah subsidi untuk tahun ini mengalami kenaikan signifikan. Jika biasanya kuota rumah subsidi mencapai sekitar 200 ribu unit, kini pemerintah telah menetapkan target 350 ribu unit. Peningkatan ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari Gubernur Bank Indonesia, DPR, Menteri Keuangan, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri.
“Kita juga mengalokasikan rumah untuk kelompok tertentu: 20 ribu untuk petani, 20 ribu nelayan, 20 ribu buruh, 3 ribu untuk teman media, 8 ribu untuk sopir, dan 20 ribu untuk guru,” ungkap Maruarar. Alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan berbagai segmen masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak.
Strategi pemberian KUR kepada pengembang dan peningkatan kuota rumah subsidi diharapkan dapat menjadi solusi holistik bagi tantangan perumahan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah. Dengan dukungan pembiayaan dan kebijakan yang terintegrasi, sektor perumahan diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan.
Melalui sinergi antara kebijakan pembiayaan, pembangunan fisik, serta penyesuaian regulasi, pemerintah optimistis dapat mewujudkan target pembangunan rumah subsidi secara masif dan merata. Hal ini diharapkan akan memperkuat stabilitas sosial sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.
Dengan langkah-langkah yang sedang dipersiapkan, sektor perumahan rakyat diproyeksikan akan mengalami kemajuan berarti pada tahun ini, seiring dengan upaya memperluas akses kredit dan dukungan bagi pengembang serta pelaku usaha di bidang perumahan. Fokus pemerintah dalam mengelola keseimbangan antara suplai dan demand juga menjadi kunci utama untuk menjaga kesinambungan pembangunan perumahan di masa mendatang.
