JAKARTA - Menghadapi era persaingan global yang semakin ketat, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi yang stabil. Salah satu tantangan utama yang masih harus dihadapi adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas yang mampu menyerap lulusan pendidikan tinggi secara optimal. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengusung pendekatan kolaboratif antara sektor pendidikan dan industri untuk menekan angka pengangguran nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 4,87 persen secara tahunan pada triwulan pertama tahun ini menjadi indikator positif bagi ketahanan ekonomi nasional. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan apabila tidak dibarengi dengan penurunan angka pengangguran secara signifikan. Oleh karena itu, kolaborasi antarsektor menjadi fokus utama pemerintah, terutama dalam mengaitkan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja.

Dalam upaya mewujudkan sinergi tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, hadir dalam sebuah pertemuan lintas sektor yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Forum ini dirancang sebagai ruang strategis untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan vokasi, dengan melibatkan berbagai kementerian teknis, sektor swasta, dan pelaku dunia usaha.

Wamen Fauzan menegaskan pentingnya peran pendidikan tinggi dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja nasional, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ia menyampaikan bahwa pendidikan tinggi harus responsif terhadap dinamika dunia kerja. "Pendidikan tinggi harus diarahkan untuk merespons langsung tantangan dunia kerja. Namun kita tidak hanya bicara hilir, yakni pengangguran, melainkan juga hulu terkait bagaimana regulasi dan kebijakan bisa menumbuhkan industri baru yang menyerap lebih banyak tenaga kerja," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan langsung industri dalam proses pendidikan menjadi sangat penting. Pemerintah pun telah memberikan dorongan berupa super tax deduction, yaitu insentif pajak bagi perusahaan yang menyelenggarakan program vokasi atau pemagangan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi lulusan pendidikan tinggi, sekaligus meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan.

Pertemuan lintas sektor ini tidak hanya sekadar forum diskusi, melainkan menjadi pijakan awal menuju bentuk kerja sama yang lebih konkret. Pemerintah mengajak para pelaku industri untuk aktif berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, dalam rangka membangun ekosistem pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja masa kini dan masa depan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, turut menekankan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi harus diukur dari kemampuannya menciptakan dampak sosial yang nyata. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran adalah parameter penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari angka statistik semata, melainkan dari kemampuannya menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhaimin menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari peran aktif sektor swasta. Dengan dukungan regulasi yang berpihak dan program insentif dari pemerintah, perusahaan diharapkan lebih terbuka dalam membuka ruang bagi pemagangan, pelatihan kerja, dan rekrutmen tenaga kerja muda dari perguruan tinggi.

Langkah strategis ini juga sejalan dengan visi Kemdiktisaintek dalam mewujudkan “Diktisaintek Berdampak”, yakni menghadirkan pendidikan tinggi yang bukan hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar pendidikan tinggi tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari ekosistem industri dan ekonomi.

Pemerintah menyadari bahwa tantangan ketenagakerjaan ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, integrasi antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia industri harus menjadi prioritas. Tidak hanya soal mencetak lulusan siap kerja, tetapi juga menyiapkan SDM yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan transformasi sektor industri yang cepat.

Forum lintas kementerian dan sektor swasta ini diharapkan menjadi contoh sinergi yang berkelanjutan, bukan hanya program jangka pendek. Dengan merancang program bersama, seperti pendidikan berbasis proyek industri, pemagangan dengan skema kredit akademik, hingga pendampingan startup berbasis kampus, maka dunia pendidikan dapat menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif.

Di akhir pertemuan, pemerintah kembali menyerukan pentingnya kepercayaan dan kolaborasi antara pelaku industri dan institusi pendidikan. Kedua sektor ini harus saling menguatkan agar generasi muda Indonesia memiliki keterampilan yang relevan dan kompetitif secara global. Hanya dengan itulah visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan.